Kolom

Berprestasi di DPRD untuk Parpol Baru

Anis Hamim - detikNews
Senin, 26 Agu 2019 12:43 WIB
Ilustrasi: Mindra Purnomo/detikcom
Jakarta -

Pemilu serentak 2019 telah usai. Sebanyak 16 partai politik (parpol) ikut berebut kursi di badan legislatif pusat dan daerah. Empat di antaranya adalah parpol baru yaitu Berkarya, Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Perindo. Ternyata keempat parpol baru itu tidak memenuhi ambang batas perolehan suara parlemen (parliamentary threshold) sehingga gagal untuk berkiprah di DPR Senayan. Biarpun demikian, beberapa parpol baru itu berhasil menempatkan kadernya di kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Di DPRD DKI Jakarta, PSI adalah parpol baru yang berhasil menempatkan 8 wakilnya sebagai anggota DPRD terpilih periode 2019-2024. Sedangkan Perindo berhasil menempatkan satu wakilnya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Di provinsi atau kabupaten/kota lain, Berkarya atau Garuda sangat mungkin juga punya kader yang duduk di DPRD.

Parpol-parpol baru yang punya wakil di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota punya kesempatan untuk unjuk prestasi, sebagai bekal berharga mereka untuk berkontestasi lagi di Pemilu 2024 nanti. Salah satu caranya adalah menjadi pelopor antikorupsi di DPRD.

DPRD dan Korupsi

Dengan fungsi dan kewenangannya membahas dan menetapkan anggaran bersama pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, anggota DPRD sangat rawan terseret praktik korupsi. Pada 2018 terungkap korupsi berjamaah di Malang yang melibatkan 41 anggota DPRD-nya. Mereka diduga kuat menerima suap dari wali kota agar mereka mendukung pengesahan RAPBD yang ia ajukan pada 2015. Kasus korupsi yang sama juga terungkap di Jambi, melibatkan 22 anggota DPRD. Mereka disuap agar RAPBD 2017-2018 bisa disahkan.

Di Jakarta, 2016 lalu, Mohammad Sanusi, seorang anggota DPRD ditangkap KPK karena diduga menerima suap dalam proses pembahasan Perda Reklamasi saat itu. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bukti nyata kerawanan anggota DPRD untuk terseret ke dalam praktik korupsi. Padahal, DPRD adalah lembaga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pengelolaan anggaran di setiap daerah. Alih-alih mengawasi pemerintah daerah, DPRD sendiri justru terlibat dalam praktik korupsi. Akibatnya, program dan anggaran pembangunan di daerah menjadi makin terbatas untuk bisa menyejahterakan rakyat di daerah.

Untungnya, kita punya KPK. Sebagian mereka yang terlibat korupsi itu sudah berhasil ditangkap. Penangkapan mereka mungkin hanya mencerminkan puncak gunung es dari praktik korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif di daerah. Tetapi, setidaknya kita punya bukti bahwa ada kerawanan di sana yang memerlukan aksi kongkret segera.

Dengan masuknya kader dari partai-partai baru, DPRD diharapkan bisa punya energi baru yang belum terkontaminasi kebiasaan lama yang koruptif. Apalagi mereka adalah wakil-wakil parpol baru yang pada Pemilu 2019 telah berjanji bahwa kehadirannya akan membuat Indonesia lebih sejahtera dan maju. Sekarang, mereka berkesempatan untuk menunjukkan komitmen itu, walaupun baru di DPRD, dengan menjadi pelopor antikorupsi.

Setidaknya dua peran kongkret bisa dijalankan wakil-wakil rakyat partai baru dalam menangkal korupsi di DPRD. Pertama, sebagai whistleblower (pemukul kentungan) dan kedua, DPRD berintegritas. Agar membawa perubahan nyata, kedua peran ini harus dijalankan dengan nyali besar dan konsistensi tinggi.

Whistleblower

Whistleblower adalah fungsi membocorkan informasi ke masyarakat atau penegak hukum tentang praktik korupsi yang dia ketahui sedang terjadi di lingkungannya. Fungsinya seperti pemukul kentungan di setiap pos siskamling. Setiap melihat tanda bahaya muncul di sekitar kampungnya, sang petugas siskamling akan segera memukul kentungan untuk menginformasikan para warga.

Dalam isu korupsi DPRD, fungsi whistleblower akan sangat efektif bila yang memerankan adalah mereka yang duduk sebagai anggota DPRD sendiri. Secara mandat, whistleblower sangat sejalan dengan fungsi pengawasan DPRD. Hanya saja, mereka berfokus pada memantau praktik korupsi yang terjadi di internal DPRD atau praktik korupsi di luar DPRD yang melibatkan anggota DPRD.

Sebagai sesama anggota DPRD, wakil dari partai baru dan lama akan sama-sama bertugas di tempat yang sama, yaitu gedung DPRD. Mereka bisa jadi ditempatkan di komisi-komisi yang berlainan. Tetapi mereka semua akan punya akses "eksklusif" yang relatif sama terhadap informasi, simpul-simpul pembahasan dan berbagai deal tentang program dan pengelolaan anggaran atau sumberdaya daerah. Karenanya, setiap anggota DPRD berpeluang besar untuk menjadi orang yang paling awal mengetahui setiap pergerakan yang "tidak wajar" dari orang-orang yang terlibat di dalam pembahasan program dan anggaran atau sumberdaya daerah tersebut.

Maka, setiap menemukan indikasi korupsi, sang whistleblower bisa langsung memukul kentungannya dan membocorkannya ke publik atau aparat penegak hukum. Tindakan awal ini bisa lebih efektif menyelamatkan uang publik daripada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Fungsi whistleblower ini sudah mulai coba dijalankan oleh salah satu kader PSI ketika mengungkapkan ke publik adanya indikasi suap dalam proses pengisian/pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang saat ini sedang lowong. Walaupun sinyalemen PSI itu dibantah, tindakan kader PSI setidaknya berhasil mencegah mereka yang punya niat mencari uang dari proses pemilihan wagub DKI ini.

Penegak Integritas

Wakil dari partai baru juga bisa memperkuat posisi dan perannya di DPRD dengan menjadi anggota DPRD berintegritas. Peran ini bisa dilakukan dengan memilih fokus bekerja sesuai penugasannya, merasa happy dengan pendapatan resminya, dan serius menjalankan standar-standar perilaku berintegritas yang sudah digariskan oleh KPK.

Kunci dari standard perilaku berintegritas KPK adalah ketegasan pejabat publik untuk menolak gratifikasi dan menghindari setiap bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) dalam penugasannya.

Gratifikasi adalah pemberian uang atau fasilitas kepada pejabat publik karena terkait posisi dan tugas jabatannya. Karena itu, pemberi gratifikasi patut diduga memiliki harapan atau kepentingan tersembunyi terhadap pejabat publik yang menerimanya.

Yang membedakan gratifikasi dari pemberian biasa adalah ketika si penerima memiliki status atau posisi jabatan lebih tinggi dari si pemberi. Dengan kata lain, gratifikasi terjadi ketika bawahan memberikan sesuatu kepada atasan. Sedangkan jika sebaliknya, maka bisa disebut sumbangan. Yaitu, atasan yang memberi sesuatu kepada bawahan. Menteri menyumbang pada perkawinan sopir pribadinya. Atau pengusaha memberi hadiah untuk kelulusan anak tukang kebunnya. Pemberian semacam ini tidak mungkin terkait kepentingan tersembunyi seorang menteri atau pengusaha kepada sang sopir pribadi atau tukang kebunnya.

Berbeda jika yang diberi adalah anggota DPRD. Sebagai anggota lembaga yang punya tugas mengawasi program dan anggaran daerah, anggota DPRD punya status dan pengaruh yang istimewa di mata masyarakat. Status dan pengaruh yang disandangnya bisa menarik banyak orang untuk memberi uang atau fasilitas istimewa kepadanya. Yang paling ingin menggoda dengan gratifikasi tentu mereka yang punya kepentingan langsung dengan tugas DPRD. Walaupun tidak semua gratifikasi berakhir dengan korupsi, gratifikasi adalah anak tangga yang sangat dekat ke praktik korupsi.

Menurut KPK, para penyelenggara negara yang tidak berniat untuk melakukan korupsi pasti akan bisa menolak atau melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Maka, anggota DPRD yang berintegritas akan aktif melaporkan setiap gratifikasi yang dia terima ke KPK. Apalagi kalau dia juga mau melaporkan kolega-koleganya di DPRD yang diketahui menerima gratifikasi kepada KPK.

Benturan Kepentingan

Standar integritas yang kedua adalah bebas dari benturan kepentingan. Sebagai anggota lembaga yang berwenang mengusulkan dan menyetujui program dan dana pembangunan daerah, setiap anggota DPRD diharapkan bekerja secara objektif dan berorientasi hanya pada kepentingan terbaik bagi rakyat banyak. Biarpun demikian, orientasi pada kepentingan rakyat tersebut bisa tergerus jika anggota DPRD yang bertugas juga punya niat untuk menguntungkan pribadi atau orang dekatnya. Benturan kepentingan ini bisa terjadi jika anggota DPRD punya kelompok, kerabat, atau rekan bisnis yang juga ikut berkepentingan dalam kebijakan-kebijakan yang sedang ia susun.

Setiap anggota DPRD berpeluang besar terlibat dalam penyusunan dan pengesahan anggaran tahunan dan peraturan daerah. Juga terlibat dalam proses pengangkatan seseorang atau pengadaan barang/jasa di berbagai satuan kerja atau lembaga pemerintahan daerah. Maka ketika mereka yang tidak berintegritas ditugaskan dalam urusan "basah" tersebut, mereka akan merasa punya hak untuk minta "jatah", mengusulkan pasal-pasal yang menguntungkan diri atau rekan bisnisnya, atau memenangkan orang-orang atau anggota keluarganya yang sedang ikut lelang jabatan atau pengadaan barang/jasa tertentu.

Wakil rakyat partai baru yang ingin jadi teladan antikorupsi bisa menjadi pelopor untuk membebaskan diri dari perilaku konflik kepentingan semacam itu. Caranya, setiap mendapatkan penugasan di DPRD dalam menyusun anggaran, perda atau pembentukan kepanitiaan lelang jabatan atau pengadaan, dia akan melihat potensi benturan kepentingan dalam dirinya. Jika ada anggota keluarganya ikut serta dalam lelang jabatan atau pengadaan tersebut, maka ia segera mengumumkannya atau mengajukan pengunduran diri dari terlibat di kepanitiaan tersebut.

Sikap pengunduran diri semacam ini juga sudah lama menjadi standar hakim yang ditugaskan untuk mengadili suatu perkara. Seorang Hakim harus mengundurkan diri dari penugasannya sebagai majelis hakim atas suatu perkara jika ditemukan ada anggota keluarganya terlibat dalam perkara yang akan dia adili.

Dengan menjalankan peran sebagai whistleblower, menolak gratifikasi dan menghindari benturan Kepentingan dalam setiap penugasannya, maka kehadiran wakil rakyat parpol baru akan bisa membuat perbedaan nyata dalam memberantas korupsi di daerah-daerah. Butuh nyali besar dan konsistensi tinggi untuk bisa menjalankan ketiga peran kongkret ini. Tetapi jika parpol-parpol baru itu memang serius ingin berprestasi, maka memberantas korupsi dari dalam sistem layak dijalankan oleh setiap kadernya di DPRD. Dengan begitu, parpol-parpol baru tersebut bisa berharap untuk menarik lebih banyak pemilih pada pemilu mendatang.

Anis Hamim peminat isu hukum dan politik

(mmu/mmu)