detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Sabtu 24 Agustus 2019, 11:34 WIB

Pustaka

Legitimasi Ulama di Hadapan Negara-Bangsa

Sholahuddin - detikNews
Legitimasi Ulama di Hadapan Negara-Bangsa
Jakarta -

Judul Buku: Ulama dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia; Penyunting: Noorhaidi Hasan; Penerbit: PusPIDep & Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019; Tebal: XXXIV + 272 halaman

Posisi ulama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan politik kian dirasakan. Pada saat yang sama secara politik diskursus hubungan agama dan negara selalu menemukan titik balik di dunia muslim. Tidak terkecuali di Indonesia. Munculnya politik identitas pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 dan demo berjilid-jilid untuk mem-pressure penguasa supaya menghukum Basuki Tjahaja Purnama yang didakwa melakukan penistaan agama merupakan aksi dari begitu kentalnya politik identitas dalam ranah perpolitikan Tanah Air.

Menurut Burhanuddin Muhtadi, politik identitas dan post truth itulah yang lebih bertuah dalam meningkatkan kepentingan elektoral pada Pemilu 2019 tahun lalu. Buku ini merupakan hasil penelitian berharga untuk dipersembahkan kepada para pengkaji politik dan juga pengamat serta masyarakat pada umumnya tentang posisi ulama berhadapan dengan negara-bangsa (nation-state).

Bab pertama dalam buku ini mensurvei bagaimana ulama dan negara-bangsa, survei dengan menggunakan proportionate stratified random sampling dengan mempertimbangkan persebaran sampling model secara memadai. Dari hasil penelitian ini ditemukan 71,56 persen ulama Indonesia masa kini menerima negara-bangsa dengan tingkat penerimaan yang bervariasi dari konservatif, moderat, inklusif, sampai progresif. Dan, 16,44 persen menolak negara-bangsa dengan tingkat penolakan yang juga bervariasi, dari eksklusif, radikal, sampai ekstrem.

Dari hasil sebesar 71,56 persen ulama yang menyetujui negara-bangsa bisa dikatakan posisi negara-bangsa saat ini lumayan kuat di hadapan para ulama. Hal ini disertai dengan hampir semua ulama atau kiai menolak kekerasan sebesar 71,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa para ideolog Islamis yang menjajakan ideologinya di Tanah Air tercinta ini tidak mendapatkan respons yang positif dari ulama dan masyarakat.

Di antara faktor yang berkontribusi atas kegagalan ideologi Islamis adalah karena keberhasilan pemerintah dan kekuatan sipil mengobarkan perang melawan radikalisme dan terorisme serta dinamika politik global yang berhubungan dengan ISIS dan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Dan juga kuatnya jaringan civil society dalam penolakan terhadapnya.

Dua bab selanjutnya dalam buku ini membahas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan faksi-faksi di dalamnya, dan juga wajah hukum Islam di Indonesia. MUI menjadi hal yang penting untuk dibahas karena sebagai bentukan Orde Baru, MUI memerankan peranan penting sebagai tenda besar umat Islam. Sayangnya konsep tenda besar umat Islam yang digagas oleh MUI lebih bersifat pragmatis daripada keumatan. Karena, tidak semua muslim bisa masuk dalam konsep tersebut. Masih ada prasyarat primordial dan kekelompokan untuk masuk ke dalam tenda besar Umat Islam tersebut.

Peran MUI menjadi sorotan tajam karena telah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan terhadap pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 27 September 2016 tentang Surat Al-Maidah ayat 51. MUI menyatakan bahwa perkataan Ahok merupakan penodaan terhadap Al Quran dan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Setelah peristiwa itu MUI juga terlibat dalam pemberian legitimasi terhadap gerakan 212 awal, meskipun tidak dalam gerakan-gerakan 212 berikutnya.

Kasus Ahok mencerminkan bagaimana kuatnya kubu konservatif dalam MUI dan mencerminkan rendahnya toleransi kewargaan ulama MUI. Karena stempel yang diberikan oleh MUI Pusat kepada Ahok sebagai penista agama, hal ini kemudian menstimulasi bagi MUI di daerah dan juga umat Islam di Indonesia untuk melakukan aksi-aksi bela Islam mulai dari 411 hingga gerakan 212. Ahok yang Tionghoa dan non Muslim dianggap tidak pantas memimpin DKI Jakarta yang mayoritas Islam. Fatwa MUI juga berimplikasi lahirnya Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) yang kemudian memobilisasi gerakan-gerakan bela Islam yang berjilid-jilid itu.

Sebelum Pemilu April 2019 lalu, kita juga melihat salah satu paslon yang berlaga dalam pemilihan presiden berusaha menggunakan politik identitas dan sentimen agama untuk meraih dukungan dari massa Islam. Tentu hal ini adalah imbas dari masifnya gerakan atau aksi bela Islam yang marak pada dua tahun sebelumnya.

Namun, akhirnya kita bisa melewati Pemilu 2019 dengan aman dan damai. Bayangan mengentalnya politik identitas dan terkoyaknya kebhinnekaan tidak terbukti. Fase konsolidasi demokrasi di Tanah Air tercinta berjalan dengan baik.

***

Apa yang saya elaborasikan di atas adalah baru tiga bab dari buku ini. Masih ada dua bab yang lain yang menarik untuk ditelaah. Sengaja saya tidak mengilustrasikan supaya pembaca tergerak untuk membacanya sendiri. Buku ini menarik dibaca oleh para pengkaji gerakan Islam di Indonesia.

Kekuatan buku ini terletak pada kekayaan data yang melimpah, analisis yang tajam dan juga temuan-temuan baru yang penting untuk melihat bagaimana tantangan ulama di masa sekarang dan yang akan datang. Para penulis buku ini terdiri dari kalangan akademisi yang par-excellence yang memiliki reputasi dan jam terbang penelitian nasional dan internasional.

Sholahuddin Muhsin, MA alumnus Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, Kepala Madrasah Aliyah NU Al-mustaqim Jepara


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com