detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 22 Agustus 2019, 15:43 WIB

Kolom

Tax Amnesty Jilid II, Perlukah?

Handaru Edit Sasongko - detikNews
Tax Amnesty Jilid II, Perlukah? Foto: Ari Saputra
Jakarta -
Tax Amnesty Jilid II menjadi perdebatan di berbagai kalangan setelah adanya sinyal dari pemerintah bahwa wacana tersebut akan direalisasikan. Pandangan kontra menitikberatkan bahwa tax amnesty melukai nilai keadilan bagi wajib pajak patuh.

Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan kekayaan untuk menghindari pajak tentunya merupakan sebuah pelanggaran yang konsekuensinya adalah sanksi hukum. Namun anehnya, pemerintah justru memberikan perlakuan khusus kepada wajib pajak yang tidak patuh tersebut. Alih-alih mendapat sanksi administrasi ataupun pidana, wajib pajak tidak patuh justru diampuni untuk tidak membayar pajak terutang setelah membayar uang tebusan.

Memang patut diakui dari sudut pandang ini, tax amnesty menjadi seperti pengkhianatan kepercayaan yang akibatnya akan muncul moral hazard bagi wajib pajak patuh. Mungkin saja wajib pajak patuh akan berpikiran, lebih baik saya tidak bayar pajak dulu saja sekarang, toh di masa depan utang pajak saya akan diampuni. Tetapi, pandangan bahwa tax amnesty adalah bentuk ketidakadilan bagi wajib pajak patuh dapat dilihat dari sudut pandang lain.

Dari sudut pandang lain, tax amnesty justru merupakan cara menegakkan keadilan bagi wajib pajak patuh. Keadilan adalah ketika seorang pada kondisi tertentu di perlakukan dengan perlakuan sama ketika orang lain pada kondisi itu pula. Dalam hal ini, seorang yang belum patuh pajak telah memenuhi kriteria tertentu sehingga harus dikenakan pajak yang sama pula dengan wajib pajak yang selama ini patuh, walaupun memang cara yang digunakan untuk menundukkan wajib pajak tidak patuh harus dengan cara tax amnesty.

Seyogianya, kebijakan tax amnesty tidak hanya dipandang sebagai kebijakan yang hanya melukai rasa keadilan wajib pajak patuh, namun juga dipandang sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk kemanfaatan jangka panjang. Bisa dilihat berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Tax Amnesty Jilid I diikuti oleh 956.000 wajib pajak dan deklarasi harta dalam negeri Rp 3.687 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp 1.033 triliun, dan komitmen repatriasi Rp 147 triliun.

Dan, berdasarkan uang tebusan yang diperoleh, Direktorat Jenderal Pajak mencatat angka sebesar Rp 114 triliun dari target sebesar Rp 165 triliun. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan pernyataan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani yang mengatakan bahwa banyak pengusaha nasional yang menyesal tidak ikut program Tax Amnesty Jilid I, perlu kita cermati bahwa hal ini menyiratkan bahwa mungkin masih banyak lagi perusahaan ataupun perorangan yang memiliki harta kekayaan yang fantastis di mana harta tersebut selama ini tidak dikenakan pajak.

Jika memang benar demikian, maka ini adalah potensi besar penerimaan negara yang seharusnya tidak disia-siakan. Jika memang Tax Amnesty Jilid II akan dilaksanakan, pemerintah seyogianya memperhatikan masalah psikologis terhadap wajib pajak yang selama ini patuh. Cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengelola masalah psikologis di antaranya adalah memberikan insentif atau fasilitas khusus kepada wajib pajak yang selama ini patuh, pelaksanaan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pajak.

Handaru Edit Sasongko pegawai Kementerian Keuangan

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com