AS juga telah berjanji untuk tidak lagi menaikkan tarif impor terhadap produk asal Tiongkok. Kesepakatan kedua kepala negara itu sempat membuat dunia menghela napas lega. Setelah pertemuan itu, tim perdagangan Tiongkok dan AS menggelar konsultasi perdagangan tingkat tinggi ke-12 pada akhir Juli di Shanghai. Kedua pihak sependapat bahwa negosiasi ini bersifat "konstruktif".
Namun sangat disayangkan, hanya berselang sehari setelah negosiasi itu, AS tiba-tiba secara sepihak mengumumkan akan menaikkan tarif impor sebesar 10 persen terhadap produk asal Tiongkok senilai 300 miliar dolar AS. Juga, memfitnah Tiongkok dengan mengatakan belum cukup banyak mengimpor produk pertanian AS, dan menuduh Tiongkok bertanggung jawab atas penyalahgunaan zat fentanil di dalam negeri AS.
Tiongkok senantiasa percaya bahwa tidak ada pemenang dalam perang dagang. Tiongkok tidak ingin berperang, namun juga tidak takut untuk berperang. Tiongkok tidak akan menerima tekanan ekstrem maupun ancaman pemerasan dalam bentuk apa pun, juga tidak akan mundur sedikit pun dalam masalah-masalah prinsipil utama. Apabila AS benar-benar melaksanakan ancaman kenaikan tarif impor, maka Tiongkok akan terpaksa mengambil langkah balasan yang diperlukan, demi melindungi kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Tiongkok sendiri.
Tak Sesuai Realitas
AS menuding bahwa Tiongkok belum mengambil tindakan nyata untuk mengimpor produk pertanian AS. Tuduhan ini tidak sesuai dengan realitas. Sejak digelarnya pertemuan Osaka hingga akhir Juli lalu, sudah 2,27 juta ton kedelai yang dikapalkan dari AS menuju Tiongkok, dan masih ada 2 juta ton lagi yang akan diangkut pada Agustus ini. Dari total 14 juta ton pembelian kedelai yang telah disepakati kedua negara, hanya tersisa 300.000 ton yang belum direalisasikan, dan rencananya akan dikirim pada September mendatang.
Patut dicatat, kandungan protein dan minyak dalam kedelai asal AS rata-rata lebih rendah daripada kedelai Brasil, sehingga umumnya harganya juga lebih rendah daripada kedelai Brasil. Namun karena efek perang dagang, harga kedelai AS hampir menyamai harga kedelai Brasil, sehingga kedelai AS sulit bersaing di pasar Tiongkok dan ekspornya menjadi terbatas.
AS juga menyalahkan Tiongkok untuk kasus penyalahgunaan zat fentanil di dalam negerinya sendiri. Ini sepenuhnya adalah upaya AS untuk melemparkan masalah kepada pihak lain.
Fentanil adalah sejenis zat opioid untuk meredakan rasa sakit, namun apabila dikonsumsi secara berlebihan bisa menimbulkan ketergantungan. Fentanil bisa menciptakan efek riang dan halusinasi yang sama atau bahkan lebih kuat daripada berbagai jenis narkoba. Di AS sendiri, terdapat masalah penyalahgunaan obat pereda rasa sakit yang seharusnya hanya boleh dijual dengan resep dokter. Sejumlah perusahaan farmasi menjual obat-obatan jenis ini secara luas, bahkan terkadang dengan cara-cara ilegal. Ini adalah salah satu penyebab utama dari krisis penyalahgunaan fentanil dan obat-obatan lainnya di AS.
Banyak perusahaan farmasi yang karena hal ini menghadapi tuntutan pengadilan di berbagai negara bagian AS. Jumlah korban tewas akibat penyalahgunaan zat fentanil di AS sepanjang 2017 mencapai 29.000 jiwa, jauh melebihi jumlah korban akibat heroin maupun narkotika lainnya. Pemerintah AS bukannya menyelidiki permasalahan sistem pengawasan zat fentanil di dalam negeri sendiri, malah menyalahkan Tiongkok. Tindakan AS ini adalah sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat AS sendiri.
Turut Terdampak
Pada awal Agustus ini, situasi ekonomi global dan efek perang dagang telah menyebabkan banyak mata uang negara-negara dunia melemah terhadap dolar Amerika. Termasuk yuan Tiongkok yang sedikit banyak turut terdampak. Pelemahan ini merupakan fenomena yang digerakkan dan ditentukan oleh pasar.
Sebagai negara yang mempertahankan mekanisme pasar untuk penentuan nilai tukar, Tiongkok tidak bersaing untuk melemahkan mata uangnya, tidak akan menggunakan mata uang untuk tujuan persaingan, juga tidak akan menggunakan mata uang sebagai alat untuk menghadapi perang dagang maupun gangguan eksternal lainnya. Namun AS justru memasukkan Tiongkok ke dalam daftar "negara manipulator mata uang", semata-mata demi memaksa Tiongkok untuk berkompromi dalam negosiasi dagang.
Label "negara manipulator mata uang" yang dituduhkan atas Tiongkok ini bahkan tidak sesuai dengan standar kuantitatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan AS sendiri. Langkah AS ini merupakan sikap unilateralisme dan proteksionisme yang melanggar aturan internasional, serta akan membawa dampak luar biasa bagi perekonomian dan keuangan dunia.
Belum lama berselang, IMF merilis laporan bahwa nilai tukar mata uang yuan tidak berada di atas maupun di bawah perkiraan, dan secara umum masih sesuai dengan kondisi ekonomi Tiongkok saat ini. Ada ekonom yang menyatakan bahwa pelabelan "negara manipulator mata uang" yang dilakukan AS terhadap negara-negara lain merupakan senjata mereka dalam menghadapi negosiasi. Sebaliknya, pemerintahan Trump justru secara terang-terangan telah menekan Bank Sentral AS (The Fed) untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Tindakan inilah yang merupakan "manipulasi mata uang" yang sesungguhnya!
Sebagaimana dirilis Harian The Wall Street Journal pada 8 Agustus, tingkat kepercayaan dan pengeluaran modal perusahaan di AS terus menurun sejak memanasnya gesekan perdagangan antara AS dengan negara-negara lain. Penurunan ini menghambat pertumbuhan ekonomi AS sendiri. Pertumbuhan ekonomi AS yang semula mendekati 3 persen kini melambat menjadi 2 persen. Jumlah lapangan kerja baru pada 2018 rata-rata 223.000 per bulan, tahun ini menurun menjadi 165.000.
Kebijakan perdagangan AS menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar dan menguatnya dolar Amerika terhadap mata uang lain di dunia. Pergerakan nilai tukar yuan saat ini mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran di pasar, bukannya dimanipulasi oleh Tiongkok. Kebijakan perdagangan Trump yang keliru mungkin justru akan menyebabkan ekonomi AS melambat dan bahkan terus memburuk hingga menjadi "efek Navarro".
Langkah yang adil akan mendapat dukungan, sedangkan langkah yang zalim akan kehilangan dukungan. Kebijakan unilateralisme dan proteksionisme yang diambil oleh AS menimbulkan kerugian bagi banyak pihak lain, tetapi sebaliknya juga tidak membawa keuntungan bagi AS sendiri. Tiongkok memperjuangkan keadilan dengan membela sistem multilateralisme dan perdagangan bebas, karena hal ini sesuai dengan kepentingan jangka panjang rakyat Tiongkok, AS, maupun seluruh dunia.
Xiao Qian Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia
(mmu/mmu)
