detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 20 Agustus 2019, 12:28 WIB

Kolom

Wacana Amandemen (Terbatas) Konstitusi

Januari Sihotang - detikNews
Wacana Amandemen (Terbatas) Konstitusi Megawati dkk bahas Amandemen UUD 1945 dengan Presiden Jokowi (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -

Pada saat memperingati Hari Konstitusi 18 Agustus 2019 lalu, MPR periode 2014-2019 merekomendasikan kepada MPR periode 2019-2024 untuk mewujudkan amendemen konstitusi yang dibatasi hanya terkait kelembagaan MPR dan reeksistensi GBHN. Agar tak jadi bola liar, MPR juga menekankan supaya amendemen dikaji dengan melibatkan masyarakat dan diikat oleh komitmen politik.

Tentu, rekomendasi MPR tersebut tidak bisa dipisahkan dari salah satu rekomendasi Kongres PDIP beberapa hari sebelumnya. Bahkan elite partai banteng itu menegaskan akan mendukung siapapun menjadi pimpinan MPR asal memenuhi prasyarat dukungan parpol bersangkutan terhadap wacana amandemen UUD 1945. Sebagai partai pemenang pemilu, suara PDIP memang sangat menentukan siapapun menjadi pimpinan MPR. Apalagi jika mekanisme musyawarah mufakat pemilihan Pimpinan MPR gagal dan harus dilanjutkan dengan pemungutan suara terbanyak. Perlu dicatat, bukan kali ini saja PDIP merekomendasikan perubahan UUD. Rekomendasi yang sama juga pernah dilakukan dalam Kongres PDIP 2014.

Terlepas dari apa latar belakang di balik rekomendasi tersebut, wacana perubahan UUD 1945 patut disikapi dengan serius dan hati-hati. Kendati wacana amendemen dilabeli frasa "terbatas", namun keinginan untuk mengubah kedudukan dan struktur kelembagaan MPR akan sangat berimplikasi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan RI secara keseluruhan. Bukan tidak mungkin perubahan terhadap Pasal 2 dan 3 UUD 1945 akan membuka keran perubahan pasal-pasal yang lain. Apalagi jika wacana ini dihadapkan dengan gagasan purifikasi sistem presidensial yang sudah digaungkan sejak awal perubahan UUD 1945 (1999-2002).

Rekonstruksi MPR

Harus diakui, sebelum perubahan UUD 1945 MPR merupakan lembaga yang superbody karena didaulat oleh konstitusi sebagai penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat. MPR juga memiliki sederet kewenangan fundamental seperti menetapkan UUD dan GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan mengubah UUD. MPR juga berwenang memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila dianggap telah sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan/atau UUD 1945. Selain itu, MPR juga masih memiliki beberapa wewenang lain yang diatur dalam Tata Tertib MPR yang kemudian dilegitimasi melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983.

Namun, setelah Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi pemegang dan pelaksana tertinggi kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut juga diikuti dengan eliminasi beberapa kewenangan penting MPR lainnya seperti kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kedudukan MPR juga mengalami pergeseran dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya.

Pergeseran kedudukan MPR berimplikasi pula pada berkurangnya kewenangan. Beberapa kewenangan pokok yang berkurang adalah kewenangan dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan GBHN. Dengan demikian, setelah perubahan UUD 1945, MPR hanya berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Dihapuskannya kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN seiring dengan penghapusan keberadaan Presiden sebagai mandataris MPR. Presiden yang sebelumnya bertanggungjawab kepada MPR terkait pelaksanaan GBHN, namun setelah perubahan UUD 1945 hal tersebut tidak terjadi lagi. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya penguatan sistem presidensial di Indonesia.

Dihapuskannya GBHN berimplikasi ke berbagai aspek, terutama terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Jika sebelumnya sistem perencanaan pembangunan nasional didesain dalam bentuk GBHN dan ditetapkan oleh MPR yang kemudian produk hukumnya dibuat dalam bentuk Ketetapan MPR, maka setelah perubahan UUD 1945, haluan negara tersebut diwujudkan dalam bentuk UU.

Untuk perencanaan pembangunan jangka panjang misalnya, dibentuklah UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ini didesain untuk jangka waktu 20 tahun. UU Nomor 17 Tahun 2007 ini kemudian dijabarkan menjadi UU Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dibuat setiap lima tahun.

Banyak pihak menilai bahwa RPJP dan RPJM ini merupakan simplifikasi dari problem bangsa yang hanya diserahkan pada visi, misi, dan program Presiden yang disampaikan pada masa kampanye. Apalagi visi-misi tersebut bukan tidak mungkin akan berubah mengikuti pergantian pemerintahan. Dengan sistem seperti ini, sangat besar kemungkinan ketiadaan jaminan akan kesinambungan dan konsistensi dari implementasi program pembangunan nasional.

Oleh karena itu, harus ada penataan ulang sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. GBHN secara ideologis berbeda dengan RPJP atau RPJPM. GBHN adalah wadah permusyawaratan rakyat yang membahas rencana pembangunan ke depan, yang sejatinya tidak hanya dibahas hanya oleh tim sukses capres. GBHN harus dibicarakan oleh seluruh elemen rakyat melalui berbagai proses kanalisasi pemikiran kebangsaan yang tersebar dalam fraksi-fraksi di MPR.

Implikasi Reeksistensi GBHN

Namun, wacana untuk mengembalikan sistem perencanaan dengan model GBHN ini memiliki dampak yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan kita. Misalnya pertama, menyoal eksistensi MPR di masa depan. Berbicara mengenai GBHN, maka harus juga berbicara mengenai lembaga yang membentuknya. Jika melihat sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, maka lembaga yang paling tepat membentuknya adalah MPR.

MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat tentu harus dipahami juga sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Kewenangan MPR membentuk GBHN akan berimplikasi terhadap kembalinya MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Seiring dengan itu, muncul pula permasalahan lain, yakni terkait mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kedua, keberadaan GBHN juga berimplikasi terhadap desain sistem presidensial di Indonesia. Apalagi, dalam perubahan UUD 1945 disepakati adanya upaya purifikasi atau pemurnian sistem presidensial. Jika GBHN dijadikan acuan dalam penyelenggaraan bernegara, maka sangat wajar jika dibutuhkan alat pemaksa bagi lembaga-lembaga negara termasuk Presiden untuk bekerja sesuai GBHN. Alat pemaksa tersebut tentu dapat berupa teguran, mosi bahkan pemberhentian.

Jika desainnya demikian, maka tentu bertolak belakang dengan karakter sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, tidak ada pertanggungjawaban eksekutif kepada parlemen. Sebaliknya, jika tidak ada sanksi bagi Presiden yang tidak melaksanakan GBHN, bukankah reeksistensi GBHN menjadi tanpa makna?

Ketiga, sejarah munculnya keinginan mendesain kembali GBHN tidak terlepas dari keberhasilan Orde Baru dalam Repelita. Padahal, kita lupa kesuksesan sistem GBHN masa Orde Baru tidak terlepas dari konfigurasi politik masa itu yang mayoritas mutlak sehingga politik cenderung stabil --bahkan hasil pemilu sudah dapat diprediksi. Sangat berbeda dengan saat ini. Sistem multipartai sangat susah memunculkan partai mayoritas di parlemen. Dengan kondisi demikian, pergantian rezim menjadi hal yang lumrah setiap lima tahun sekali, termasuk dinamika dukungan dan konfigurasi politik di parlemen.

Oleh karena itu, besar kemungkinan, jika rezim berganti dan konfigurasi politik berubah, maka tak ada jaminan jika rezim yang sedang berkuasa akan melanjutkan GBHN yang sudah dirancang sebelumnya. Dengan sederet permasalahan itu, sangat tidak logis jika wacana "amendemen terbatas" benar-benar terbatas hanya terkait MPR dan GBHN.

Januari Sihotang dosen Hukum Tata Negara Universitas HKBP Nommensen Medan, mahasiswa Doktor Ilmu Hukum UGM, penulis buku Rekonstruksi Ketetapan MPR dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com