detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 12 Agustus 2019, 14:50 WIB

Kolom

Megatrending (Ibuisme) Megawati

M. Fauzi Sukri - detikNews
Megatrending (Ibuisme) Megawati Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Tagar "TetapMega" jadi trending nomor satu di Twitter pada 8 Agustus lalu. Ada 14,7 ribu lebih tweet yang meramaikan tagar itu menyusul pidato Megawati di Bali. Pidato itu adalah proklamasi kemenangan seorang Ketua Umum PDIP yang menjadi jawara Pemilu 2019. Pidato semakin meriah saat sentilan Megawati menyentuh "Mas Bowo" untuk bertarung lagi pada 2024, dan Megawati menyapa Ahok yang jadi kader PDIP sebagai sentilan perihal kewarganegaraan Indonesia.

Secara retrospektif, kita bisa mengingat esai sosiolog Ignas Kleden yang berjudul 'Megatrend' Megawati (Tempo, 9 November 1998) --kata pertama judul ini jelas mengacu pada istilah yang dipopulerkan futurulog John Naisbitt. Tesis Ignas Kleden jelas, seperti yang termaktub dalam kliping-kliping koran dan majalah awal kemunculan sosok politikus perempuan ini: Megawati lahir sebagai politikus bukan karena gemblengan Sukarno, tapi sebagai antitesis kepemimpinan Orde Baru Soeharto.

Megawati adalah bantahan dan pengukuhan budaya politik di Indonesia. Lebih jauh, Megawati tampil dalam jagat politik Indonesia dengan ideologi ibuisme. Kehadiran Megawati secara umum adalah sebentuk bantahan terhadap laku ideologi bapakisme yang dilakoni Soeharto. Pemerintahan Orde Baru praktis ada dalam kekuasaan Soeharto secara terpusat.

Laku ideologi bapakisme Soeharto dalam pemerintahan atau hubungan sosial-politik, seperti dikatakan Ruth McVey (dalam Saya Sasaki Shiraishi, 2009), "untuk mencegah berbagai tantangan dari dalam terhadap kepemimpinan" Soeharto, juga dari luar pemerintah tentu saja.

Untuk melakukan dan melanggengkan kekuasaannya, Soeharto mengerahkan kekuatan militer bahkan sampai pada tingkat desa dalam berbagai bidang kehidupan rakyat, mengontrol media massa dan lembaga pendidikan, gaya hidup masyarakat Indonesia, menguasai jalannya kepartaian, dan tentu saja akhirnya melahirkan apa yang dikatakan Julia Suryakusuma sebagai ibuisme negara (state ibuism).

Jutaan ibu Indonesia, baik yang sudah berstatus istri dan punya anak atau belum, dikerahkan dan diabdikan untuk dan demi kepentingan pembangunanisme pemerintahan otoritarian Soeharto. Akibatnya, "Ibuisme negara mempunyai efek mendomestikasi wanita Indonesia sehingga wanita dijinakkan dalam proses akumulasi, disegregasikan dalam proses pembangunan, dan didepolitisasikan, seperti halnya seluruh masyarakat, melalui konsep "massa mengambang".

Seluruh proses domestikasi itu jelas, kata Julia (2011), bukan demi kemajuan kaum wanita, tetapi demi "ketertiban", "pembinaan" dan "stabilitas" negara,"

***

Tesis Julia tersebut tampaknya tidak berlaku untuk Megawati, mantan aktivis mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, organisasi onderbouw Partai Nasionalis Indonesia. Yang perlu dicatat: Megawati, juga saudara-saudaranya, bahkan pernah berjanji tidak mau terlibat dalam politik praktis pada 1978. Bertahun-tahun Megawati hanya menjadi ibu rumah tangga biasa, mengasuh dua anaknya, tinggal di Madiun bersama suaminya, jauh dari pusat politik Jakarta.

Namun, pada 1993 pemerintahan Soeharto mengintervensi hasil Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dengan menolak terpilihnya Soerjadi sebagai ketua umum yang dianggap tidak lagi menjadi anak manis Orde Baru. Partai ini pecah. Terjadi krisis kepemimpinan, yang tentu bukan pertama kalinya sejak Orde Baru memfusi partai politik pada 1973. Megawati, meski kala itu baru sekitar lima tahun bergabung dengan PDI dan tentu saja tidak menonjol sama sekali karakter kepemimpinannya bahkan sangat diragukan, diminta untuk memimpin PDI pada 1993.

Di sinilah laku kepemimpinan ibuisme ternyata mampu menandingi bapakisme Soeharto. Ibu Mega(wati) secara tiba-tiba naik meroket, dalam kongres luar biasa di Surabaya pada 1993, bersama idiom politik yang sangat ampuh pada masa itu, "arus bawah". Ibu Mega, seperti yang secara jeli diteliti Stefan Eklöf (2003), menjadi simbol nasional harapan dan aspirasi politik yang bergerak dari bawah, bahkan menjadi simbol protes dan perlawanan. Bahkan, seperti ditulis dalam buku Mukhlisin dan Damarhuda (1999), Megawati dianggap sebagai penjelmaan "Ratu Adil" --sebutan yang terlalu optimistik non-realistik tentu saja.

Ibu Mega tentu saja, seperti stereotip karakterisasi ibu di Indonesia, tidak berperilaku frontal, tidak penuh dengan ucapan-ucapan politis yang keras, melainkan lebih banyak menjalani politik diam, tidak secara terbuka menantang Soeharto seperti yang dilakukan aktivis radikal, atau hal-hal yang bisa memberikan alasan kuat penguasa Orde Baru untuk bertindak keras. Ibu Mega tampil sebagai ibu yang hangat, penuh kasih sayang, rasa syukur, menjadi simbol tata kebaikan moral, hanya mencubit jika anak-anaknya nakal, dan tentu saja menjadi penjaga keutuhan rumah tangga: satu pola kepemimpinan yang sungguh sangat dibutuhkan partai politik pada akhir Orde Baru dan terutama pada masa awal Reformasi.

Di Indonesia, dalam banyak kasus, "Hierarki keluarga sejatinya ditopang dan digerakkan oleh cinta orangtua, yang secara praktis berarti cinta ibu...Ibu adalah pusat keluarga, yang tanpa keberadaannya sebuah keluarga tidak akan bisa hidup," kata antropolog Saya Sasaki Shiraishi (2009). Dan Ibu Megawati seakan menjadi "ibu" dari "arus bawah" rakyat Indonesia, dan khususnya bagi PDIP sampai sekarang.

***

Citra ibuisme itulah yang mengantarkan Megawati menjadi pemimpin partai politik terlama dalam sejarah politik Indonesia modern tanpa jeda sama sekali. Yang menarik setelah Megawati terpilih lagi sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2019-2024, masa kepemimpinannya Megawati melampaui masa kepresidenan Soeharto yang secara de jure hanya 25 tahun. Megawati bakal memimpin PDIP selam 32 tahun tanpa jeda. Ini sungguh sebentuk rekor kekuasaan politik kepartaian yang terlama bahkan mungkin di seluruh dunia dengan sistem politik demokrasi.

Jika kita melihat fenomena perpecahan partai politik di Indonesia khususnya sejak Reformasi 1998, dan melihat hampir semua percekcokan ini dilakukan oleh politikus lelaki, politik ibuisme Ibu Megawati pasti memang dipertahankan oleh "arus atas" elite PDIP. Juga jika kita memperhatikan energi nada pidato Ibu Megawati di Bali pada 8 Agustus 2019 dan tagar "TetapMega", memang sudah bisa ditebak sebelumnya bahwa Ibu Megawati bakal terpilih lagi untuk memimpin PDIP untuk lima tahun ke depan.

Tantangan regenerasi kepemimpinan ketua umum partai sudah jelas bukan fokus utama kepemimpinan Megawati atau elite politikus PDIP yang berhasil menjadikan Jokowi sebagai presiden Indonesia. Lagi pula, sekarang regenerasi kepemimpinan lebih banyak bergerak dari daerah dan partai mulai memberikan jalur ke tingkat kepemimpinan nasional seperti kasus Jokowi, Ahok, Risma, dan seterusnya. Politik ibuisme Megawati jauh lebih dibutuhkan PDIP daripada tuntutan regenerasi kepemimpinan yang secara umum sudah berjalan.

M. Fauzi Sukri esais, penulis buku Bahasa Ruang, Ruang Puitik (2018)


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed