detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 12 Agustus 2019, 13:30 WIB

Kolom

Kabut Asap di 'Ibu Kota' Baru

Abdul Khalik - detikNews
Kabut Asap di Ibu Kota Baru Presiden Jokowi tinjau lokasi calon ibu kota baru (Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara)
Jakarta - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Singapura dan Malaysia akhir pekan lalu diiringi oleh asap yang berbau tak sedap dari Sumatera dan Kalimantan.

Padahal, Jokowi baru saja mengumunkan secara resmi bahwa salah satu kota di Kalimantan, pulau yang mempunyai hutan terbesar di Indonesia tetapi juga menjadi sumber kebakaran dan kabut asap terbesar di dunia, akan menjadi ibu kota baru pengganti Jakarta.

Begitu Jokowi mendarat di Singapura, asap dari Riau dan Kalimantan bagian tengah dan barat telah mulai kelihatan tebal, dengan banyak penduduk sudah mengeluhkan masalah lingkungan dan kesehatan mereka. Cuma masalah waktu saja kabut asap ini akan sampai dan menyelimuti negara kecil seperti Singapura tanpa negara kota kecil tapi canggih ini dapat berbuat apapun untuk menghentikannya.

Tamu tak diundang ini bisa menjadi batu sandungan bagi hubungan kedua negara untuk beranjak ke tingkat yang lebih tinggi jika Indonesia tidak juga bisa menyelesaikan tragedi tahunan ini. Meminjam istilah dari mantan menteri luar negeri kita, Ali Alatas, ketika merujuk ke masalah Timor Timur yang sangat memalukan Indonesia di kancah internasional ketika itu, masalah kabut asap ini bisa menjadi "peeble in the shoe" atau batu kerikil dalam sepatu yang akan terus mengganggu kita berjalan berdampingan dengan Singapura dan juga Malaysia yang juga terkena dampak kabut asap ini.

Kabut asap ini telah membuat banyak kalangan di Singapura dan Indonesia marah, frustrasi dan tidak habis pikir. Bagaimana masalah yang sama selama belasan tahun dengan presiden yang telah berganti ganti berkali-kali tidak juga dapat diselesaikan? Apakah bangsa in sedemikian bebalnya sehingga kita tidak dapat menyelesaikan masalah internasional yang memalukan ini? Apakah sedemikian tidak tahu malunya kita menjadi sumber kesengsaraan bagi bangsa lain secara terus menerus?

Jokowi tampaknya dengan cepat sudah paham dengan konsekuensi luar biasa dari masalah asap ini dengan menjadikannya salah satu prioritasnya begitu ia dilantik menjadi presiden pada 2014 yang lalu. Presiden langsung mengadakan kunjungan dadakan ke Riau ketika terjadi kebakaran besar dan kabut asap terparah pada 2015 silam, dan di lapangan langsung memberikan ultimatum kepada perusahaan dan pejabat daerah dan pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tapi seperti masalah lainnya di Indonesia, lain presiden lain juga orang bawahannya. Juga seperti masalah lainnya di negeri ini, semua cuma hangat di awal. Memang terjadi penangkapan oleh polisi dan terjadi dakwaan terhadap pegawai perusahaan yang dituduh sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan. Tapi selain yang ditangkap dan didakwa adalah "orang-orang kecil" dan pelaksana lapangan, dari 15 kasus yang sampai ke pengadilan 12 terdakwa dinyatakan bebas.

Dengan penegakan hukum yang sedemikian lemah, sangat wajar masalah ini berulang lagi. Lima tahun kemudian, kita kembali berada di tempat yang sama. Sebelum berangkat ke negeri jiran kembali juga Jokowi mengeluarkan ancaman dan peringatan keras bagi pelaku pembakaran hutan dan pejabat yang gagal menanggulangi kebakaran dan asap ini. Presiden juga sangat kelihatan frustasi dengan masalah kabut asap ini dengan mangatakan masalah ini sangat "memalukan" bagi bangsa Indonesia.

Meskipun kita sangat percaya betapa tulusnya Jokowi untuk dapat menyelesaikan masalah ini, buat publik internasional kata-kata keras presiden tersebut sudah tidak cukup. Dengan bukti lemahnya tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap pelaku pembakaran hutan, pihak Singapura, misalnya, sudah tidak percaya janji-janji Indonesia untuk bisa secara mandiri menyelesaikan masalah kabut asap ini.

Masalah kebakaran hutan yang menjadi sumber kabut asap ini sebenarnya dapat dicegah sejak awal jika ada keseriusan pemerintah pusat dan daerah dan ada niat baik perusahaan, terutama perusahaan kelapa sawit dan perkebunan lainnya untuk mencegah kebakaran dan pembakaran hutan.

Sudah saatnya kebakaran hutan dan kabut asap ini diperlakukan seperti pemerintah Jokowi memperlakukan bahaya narkoba sebagai bahaya luar biasa bagi Indonesia. Serta, memperlakukan kejahatan pembakaran hutan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan hukuman yang luar biasa bagi pelakunya. Pemerintah sudah tidak bisa lagi untuk bekerja dalam "business as usual".

Meskipun ribuan orang jatuh sakit dan ratusan orang meninggal di Indonesia dan Singapura karena kabut asap ini, belum lagi kerusakan lingkungan yang sangat parah, masalah kebakaran hutan dan kabut asap ini mungkin bagi sebagian orang Indonesia apalagi yang tidak terkena hanya salah satu masalah biasa dari puluhan masalah yang lebih penting. Tapi bagi orang Indonesia yang dan orang Singapura yang terkena langsung, ini adalah masalah mati hidup.

Ketika salah satu bencana asap terbesar terjadi pada 2015, saya merasakan sendiri bagaimana seluruh wilayah Singapura terbungkus oleh kabut hitam yang berembus dari Indonesia selama berbulan bulan. Semua orang memakai penutup mulut. Kota tersebut seperti kota kabut asap. Penduduknya tidak akan keluar rumah jika tidak terpaksa.

Dampak terhadap kesehatan sudah jelas, sementara secara ekonomi, Singapura mengalami kerugian sampai 700 juta dolar Singapura (hampir Rp 8 triliun) untuk sekali kejadian asap itu. Jadi sangat wajar Singapura bersikap keras untuk masalah kabut asap ini.

Menyadari tidak efektifnya langkah-langkah pencegahan dan tangan hukum aparat Indonesia terhadap pelaku pembakaran hutan, Singapura sangat mendorong supaya Indonesia konsisten patuh pada perjanjian lintas batas tentang kabut asap di bawah payung ASEAN (ASEAN agreement on transboundary haze pollution) yang telah ditandatangani Indonesia pada 2015 lalu.

Tapi sangat terlihat bahwa perjanjian ini tidak efektif dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelaku karena memang pelaksanaannya sangat tergantung pada aparat lokalnya. Singapura juga tidak dapat masuk terlalu dalam ke urusan "dalam negeri" Indonesia ini karena akan dituduh publik Indonesia sebagai intervensi.

Tetapi, Indonesia tidak dapat lagi membuang waktu sampai hubungan kedua negara rusak gara-gara kabut asap ini meskipun dalam percakapan dengan saya baru-baru ini Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya dengan yakin menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Singapura tidak akan terganggu hanya oleh isu tertentu karena hubungan keduanya sudah sangat terbuka dan terinstitusi, contohnya dengan adanya pertemuan berkala setiap tahun antara pemimpin kedua negara sejak awal tahun 2000-an.

"Pemimpin kedua negara dapat langsung berbicara dan dengan cepat bisa mengambil tindakan jika timbul masalah karena memang mereka memang sudah sangat dekat," kata Ngurah dalam wawancara di kedutaan besar Indonesia di Singapura baru-baru ini.

Tapi ini masalah hidup-mati, masalah survival. Singapura mungkin telah menunggu terlalu lama untuk membiarkan masalah hidup mati negara dan warganya di tangan negara lain tanpa ia dapat berbuat sesuatu. Dan jika tahun ini kabut asap mendekati level 2015, publik Singapura juga akan berontak, dan pemerintahan di bawah People's Action Party juga akan goyah.

Jangan menganggap enteng arti penting Singapura buat Indonesia. Negara pulau ini adalah sumber terbesar investasi asing di Indonesia dengan jumlah hampir 10 milyar dolar (atau lebih dari Rp 100 triliun). Belum lagi dari perdagangan bilateral kedua negara yang juga mencapai ratusan triliun rupiah. Jangan lupa, Indonesia dan Singapura sedang bersiap untuk bekerja sama ekonomi yang lebih luas dan intensif yang akan mempunyai dampak ekonomi yang sangat baik buat Indonesia, dimulai dengan kawasan bebas Batam, Bintan, dan Karimun.

Jadi, Presiden Jokowi harus sangat tegas dan tidak berkompromi, dan menggunakan kekuatan presidensialnya untuk menyatukan semua aparat dari lokal dan pusat dalam satu tujuan dengan niat baik dan tanpa tergiur oleh kepentingan sesaat, seperti menerima suap dari perusahaan pembakar hutan.

Di tingkat pencegahan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan polisi hutannya, Polri dan pemerintah daerah serta terutama sekali perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya harus bekerja sama secara erat untuk membantu merealisasikan niat baik Presiden Jokowi.

Di tingkat penindakan, Polri, Kejaksaan, serta Kehakiman harus dengan tegas menghukum mereka yang dianggap pembakar hutan. Cukup sudah permainan dan suap menyuap di tingkat ini.

Dengan demikian, karena akar masalah sangat jelas, sudah saatnya kebakaran dan kabut asap ini diselesaikan secara permanent dan tidak berkelanjutan lagi. Jika tetap juga berkelanjutan, maka publik sudah dapat dengan jelas pihak mana yang patut disalahkan dan dihukum dengan keras.

Di pihak Singapura, mereka juga harus lebih tegas lagi dalam menghukum perusahaan-perusahaan yang mempunyai kantor di negara tersebut itu, tapi terlibat dalam pembakaran hutan di Indonesia untuk juga menunjukkan bahwa mereka tidak akan berkompromi sedikit pun ketika berkenaan dengan masalah asap. Karena buat apa mereka melindungi pembakar hutan yang hanya membayar pajak ratusan miliar, misalnya, tetapi mereka kehilangan puluhan triliun, nyawa warganya, dan bahkan pemerintahannya akan goyah?

Dan bayangkan jika ibu kota baru kita nanti mengalami hal yang sama dengan Singapura yaitu diselimuti asap tebal setiap tahunnya, Indonesia akan lebih dipermalukan lagi dan menjadi bahan olokan dunia internasional yang tidak akan ada habisnya.

Jika demikian, apakah kita masih mau pindah ibu kota tanpa lebih dahulu menyelesaikan masalah ini sampai tuntas?

Abdul Khalik jurnalis senior


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed