detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 09 Agustus 2019, 14:27 WIB

Kolom

Mengentaskan Ketimpangan di Provinsi Gorontalo

Arista - detikNews
Mengentaskan Ketimpangan di Provinsi Gorontalo Presiden Jokowi panen jagung di Gorontalo (Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara)
Jakarta -
Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengawal dan memastikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana yang tertera pada pembukaan UUD 1945, pembangunan dilakukan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.

Kesejahteraan umum artinya mewujudkan masyarakat yang adil atau tidak timpang. Ketimpangan yang terjadi di masyarakat merupakan akar berbagai permasalahan sosial dan dapat berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu pengentasan ketimpangan perlu menjadi fokus pemerintah.

Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut serta dalam Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan bentuk komitmen dari negara-negara yang tergabung dalam PBB. Dalam salah satu poin dari SDGs menargetkan pada 2030 adanya pertumbuhan 40 persen pendapatan penduduk termiskin. Tujuan dari target ini adalah untuk menurunkan ketimpangan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam misinya membangun Gorontalo juga mencantumkan program pengentasan ketimpangan. Hal ini tertera dalam misi pemerintah yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Misi ini dijalankan pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi ketimpangan yang terjadi di Gorontalo?

Mengukur Ketimpangan

Ketimpangan pada suatu wilayah dapat diukur melalui rasio gini. Rasio gini Provinsi Gorontalo pada September 2018 sebesar 0,417. Berdasarkan nilai ini, ketimpangan yang terjadi pada 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Provinsi Gorontalo merupakan provinsi dengan tingkat ketimpangan kedua tertinggi di Indonesia.

Ironisnya ketimpangan tinggi di Gorontalo dibarengi dengan pembangunan di Provinsi Gorontalo yang pesat. Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo yang tinggi, yaitu mencapai 6,51 persen pada 2018. Pertumbuhan yang dicapai Gorontalo jauh di atas pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 5,17 persen. Sehingga terdapat indikasi manfaat pembangunan tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini juga diperkuat jika membandingkan tingkat ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Nilai rasio gini di perkotaan sebesar 0,39 lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan sebesar 0,383. Artinya ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Sejalan dengan pola yang tergambarkan di tingkat provinsi. Pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Gorontalo.

Selain dari data gini rasio, ketimpangan juga dapat dilihat dengan membandingkan banyaknya pekerja pada suatu lapangan usaha dan nilai tambah yang dihasilkan lapangan usaha tersebut. Berdasarkan data tenaga kerja yang dirilis BPS Provinsi Gorontalo pada 2018, lapangan usaha industri pengolahan, pertambangan penggalian, dan kegiatan industrial lainnya menyerap tenaga kerja sebesar 14,33 persen, namun dalam perekonomian lapangan usaha ini hanya menyumbangkan 5,33 persen dari PDRB.

Hal serupa juga terjadi di lapangan usaha perdagangan, transportasi, pergudangan, akomodasi-konsumsi yang menyerap tenaga kerja sebanyak 26,73 persen, namun nilai tambah yang dihasilkan hanya sebesar 20,05 persen dari PDRB. Data ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang kecil pada lapangan usaha ini dibagi dengan tenaga kerja yang banyak, sehingga pekerja pada lapangan usaha tersebut memiliki pendapatan rendah.

Penyebab Ketimpangan

Mengentaskan ketimpangan merupakan pekerjaan yang sulit bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kebijakan yang dibuat harus tepat sasaran pada kelompok miskin dan dapat menaikkan taraf hidup penduduk miskin secara berkelanjutan. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu penyebab ketimpangan yang tinggi di saat pertumbuhan ekonomi tinggi.

Tingginya ketimpangan yang bersamaan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil output di wilayah Gorontalo tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Fenomena ini biasa terjadi di wilayah yang sedang berkembang, sesuai dengan Hipotesis Kuznets dalam ilmu ekonomi pembangunan. Teori yang diperkenalkan oleh Simon Kuznets pada 1955 menyatakan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan seperti huruf U terbalik.

Pada awal berkembangnya suatu wilayah, ketimpangan yang terjadi tinggi dan pertumbuhan juga tinggi. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pergeseran antara ekonomi tradisional yaitu ekonomi yang berbasis pertanian menuju ekonomi modern. Seiringan dengan pergeseran ekonomi berbasis pertanian menuju ekonomi modern terjadi juga pergeseran tenaga kerja, dari bidang agrikultur menjadi tenaga kerja di sektor modern.

Tidak meratanya sumber daya manusia membuat tingkat ketimpangan meningkat, di mana pemilik modal dan sumber daya manusia yang berkualitas akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang masih berada di sektor ekonomi tradisional dan pekerja dengan keterampilan rendah. Hal ini juga menjelaskan mengapa ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, karena pergeseran ekonomi tradisional menuju ekonomi modern lebih cepat terjadi di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Lalu semakin lama, pada titik ambang batas tertentu hubungan ketimpangan dan pertumbuhan akan negatif, artinya meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan diiringi dengan menurunnya ketimpangan.

Dari berbagai literatur, pengentasan ketimpangan yang dapat dilakukan pemerintah daerah berkembang salah satunya melalui belanja daerah. Pemerintah menyalurkan pendapatan daerah berupa pendapatan dari pemerintah pusat, pendapatan asli daerah, dan pajak melalui pembelanjaan yang dilakukan. Dalam melakukan pembelanjaan daerah baiknya pemerintah memfokuskan pada belanja-belanja yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin. Belanja daerah juga diperuntukkan untuk meningkatkan keterampilan para pekerja dengan keterampilan rendah, sehingga dengan meningkatnya kemampuan pekerja diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Arista Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed