detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 08 Agustus 2019, 12:28 WIB

Kolom

Mencari "Gajah" dalam Demokrasi Kita

Nyimas Gandasari - detikNews
Mencari Gajah dalam Demokrasi Kita Diskusi
Jakarta -

Minggu, 4 Agustus 2019 lalu, saya menghadiri sebuah diskusi bertajuk Meredupnya Demokrasi di Indonesia yang diselenggarakan Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) di Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi ini merupakan warming up dari Konferensi Internasional dengan tajuk senada yang digelar SMRC pada 7 Agustus di Bali.

Dalam diskusi tersebut, SMRC merilis hasil penelitiannya mengenai demokrasi di Indonesia dalam tujuh tahun terakhir. Saiful Mujani mewakili SMRC menjelaskan bahwa tingkat demokrasi di Indonesia telah menunjukkan penurunan kinerja yang cukup serius. Sedikitnya ada dua dimensi yang diamati SMRC dalam melihat fenomena ini; pemenuhan hak politik dan kebebasan sipil.

Pada dua dimensi ini, SMRC menemukan sejumlah realitas yang menegaskan performa demokrasi di Indonesia menurun. Isu kebebasan berkeyakinan dan beragama menjadi sorotan utamanya. Masih kuatnya tindak diskriminatif terhadap kaum minoritas yang seringkali berakhir dengan tindak kekerasan merupakan salah satu indikasi ketiadaan kebebasan sipil untuk menjadi berbeda. Menguatkan pendapat bahwa kini kita menjelma sebagai bangsa yang intoleran.

Diskriminasi ini kerap menyebabkan kalangan minoritas tak memiliki kesempatan yang sama dengan mayoritas, khususnya untuk menduduki jabatan publik yang strategis. Kondisi ini diperparah dengan tidak hadirnya negara dalam mencegah kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi yang ada. Alih-alih mencegah, SMRC berpendapat bahwa ada kesan pembiaran yang dilakukan pemerintah dalam merespons tindak-tindak diskriminasi di masyarakat.

Saiful mencontohkan kasus Ahok pada konstelasi Pilkada DKI Jakarta 2017 silam untuk menguatkan hasil penelitiannya. Ia mengungkapkan bahwa Ahok menjadi bukti nyata bahwa Indonesia belum siap menerima pemimpin daerah yang berlainan keyakinan dengan keyakinan golongan mayoritas. Dengan gaya khasnya, Saiful bahkan enteng berkelakar pada salah satu audiens yang dikenalnya yang (tampaknya) seorang Kristen taat, "Jadi kalo lo mau jadi Gubernur DKI Jakarta, lo kudu masuk Islam dulu." Tentu saja, guyonnya disambut tawa riuh hadirin yang datang.

Dipandu Ade Armando, pakar Ilmu Komunikasi UI, hasil penelitian SMRC yang dipaparkan sang founder dikritisi oleh dua orang pembicara lainnya, Mochtar Pabottinggi, seorang peneliti senior LIPI, dan Abdul Malik Gismar, dosen senior Paramadina Graduate School.

Saya menaruh perhatian cukup dalam pada paparan Abdul Malik Gismar. Bukan saja karena responsnya pada hasil penelitian SMRC sedikit berbeda. Lebih dari itu, beberapa hal yang disampaikan memberikan pemahaman yang komprehensif dalam melihat praktik demokrasi di Indonesia saat ini.

Alih-alih menyebutnya dengan "redup", Malik memilih menggunakan kata "ketidakpuasan" pada praktik demokrasi kita. Gelombang ketidakpuasan demokrasi ini merupakan gejala global yang bukan saja dialami oleh Indonesia, tapi juga oleh negara-negara demokrasi lainnya semisal Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dalam konteks Indonesia, Malik sependapat dengan hasil penelitian SMRC. Mengutip data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada rentang 2009-2017, Malik memaparkan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan relatif baik, baik dalam pemenuhan hak politik maupun kebebasan sipil.

Pada dimensi kebebasan sipil—berdasarkan pada empat praktik demokrasi; kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi—Malik berbeda pendapat dengan hasil temuan SMRC. Menurutnya, meski keempat variabel kebebasan sipil menunjukkan penurunan, hal tersebut justru bukan pada kebebasan berkeyakinan apalagi kebebasan dari diskriminasi, tapi pada kebebasan berpendapat.

The Elephant in The Room

Tanpa menyederhanakan masalah-masalah diskriminasi dan intoleransi, menurut Malik, kecenderungan konflik dan ketegangan antaragama memang masih kerap terjadi di Indonesia. Namun, konflik dan ketegangan antaragama yang didorong oleh perbedaan nilai-nilai antaragama itu sendiri sesungguhnya telah (dan masih sedang) diupayakan terus menerus melalui dialog-dialog antaragama, meminimalkan perbedaan, dan menemukan kesamaan antara nilai-nilai agama. Langkah-langkah tersebut ternyata berjalan baik-baik saja selama ini.

Jika pun masih ada perselisihan agama di Indonesia terkait dengan pengelolaan keragaman agama, hal tersebut bukan karena nilai-nilai agama yang saling bertentangan atau permusuhan agama yang mengakar. Salah satu konflik paling umum antara Muslim dan Kristen di Indonesia, misalnya, terkait dengan pembangunan rumah ibadah. Masalah terjadi ketika orang Kristen ingin membangun sebuah gereja di wilayah mayoritas Muslim, dan sebaliknya, ketika umat Islam ingin membangun masjid di wilayah mayoritas Kristen.

Undang-Undang dengan sangat jelas menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan segala ritus di dalamnya pada kehidupan mereka. Masalahnya, kerapkali jaminan dari negara ini dimanifestasikan dalam sebuah aturan yang buruk. Misal, ketika pendirian rumah ibadah harus disertai izin dari warga di sekitar lokasi pendirian. Aturan ini, menurut Malik, sangat mudah ditebak ending-nya karena sarat konflik. Selain, tentu saja, sensitif. Masalah dengan peraturan ini adalah bahwa ia menurunkan masalah yang sangat sensitif dan berpotensi meledak ke jalanan yang tidak menyediakan ruang musyawarah yang serius dan hati-hati. Malik berpendapat, musyawarah ini hanya mampu diakomodasi di ruang parlemen yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Gambaran ini barangkali dapat menjelaskan hasil temuan IDI terkait kebebasan berkeyakinan dan beragama yang nilainya masih relatif baik. Malik menduga isu intoleransi yang kerap berujung aksi kekerasan bisa saja terjadi jika urusan SARA tersebut dipolitisasi.

Data IDI menunjukkan bahwa masalah utama dalam praktik berdemokrasi kita saat ini adalah kebebasan berpendapat. Pada dimensi ini, aparat masih menggunakan pendekatan-pendekatan represif dalam merespons pendapat-pendapat yang berseberangan, baik dalam sejumlah aksi demonstrasi maupun kritik melalui media sosial.

Padahal, sangat mungkin jika pendapat yang berseberangan tersebut lahir sebagai ekspresi ketidakpuasan sipil pada sejumlah hal yang dihadapinya sehari-hari; tentang harga-harga bahan pokok yang mahal, harga tanah yang melambung tinggi, fasilitas kesehatan yang buruk, jalanan yang rusak, akses pendidikan yang sulit, lapangan pekerjaan yang minim, biaya hidup yang melangit, dan lain sebagainya. Keluh pendapat sipil berkaitan hajat hidup yang tidak diakomodasi dan diurus dengan baik oleh negara akan sangat mungkin meredupkan—bahkan mengancam—praktik demokrasi kita.

Dengan kata lain, Malik ingin menegaskan hasil temuan IDI untuk mengkritisi hasil penelitian SMRC tersebut, bahwa ancaman demokrasi kita lahir dari hal-hal paling sepele yang sayangnya kerap diabaikan. Ketidakpuasan kinerja pemerintah pada sejumlah perkara yang paling biasa: kebutuhan dasar yang (jangan-jangan) dibahas saja tidak, apalagi dicarikan solusinya secara serius. Mirip ungkapan the elephant in the room.

Semut di Seberang Lautan

Diskusi Minggu pagi tersebut menyisakan refleksi tersendiri bagi saya sebagai rakyat sipil tentang makhluk bernama demokrasi yang multiwajah. Saya menduga, forum tersebut juga merupakan sebuah ikhtiar pencarian para ahli dan akademisi tentang faktor X yang dapat menjamin demokrasi kita tetap stabil. Sebagaimana juga demokrasi yang tersusun dari elemen-elemen yang kompleks, barangkali faktor X yang saya maksud memang semacam semut di seberang lautan—yang tak mudah ditemukan.
Sebegitu sulitkah?

Barangkali tidak—atau sekurang-kurangnya tidak terlampau sulit. Malik membantu saya memahami ini dengan lebih simpel—meski tentu saja ini bukan perkara yang sederhana. Mengadopsi apa yang dikatakan Michael Billig dalam Banal Nationalism bahwa nasionalisme direproduksi melalui hal-hal yang banal di kehidupan keseharian kita, maka ia berpendapat bahwa demokrasi juga hanya bisa dijaga stabil dengan hal-hal yang banal.

Saya coba memahami apa yang dikatakan Malik ini melalui insiden "kecil"—yang cukup menjengkelkan—di tengah diskusi: padamnya listrik. Bukan saja sedikit mengganggu fokus karena penjelasan-penjelasan dari para narasumber jadi terdengar lamat-lamat (karena mikrofon yang mati), ruangan yang mendadak panas karena pendingin yang mati juga membikin hadirin sedikit terusik kenyamanannya.

Diketahui kemudian, peristiwa pemadaman listrik ini bukan semata kesalahan teknis penyelenggara acara atau prank dari kantor baru SMRC. Ia menjadi isu nasional karena pemadaman berlangsung di seluruh area Ibu Kota dan sekitarnya, selama lebih dari 10 jam!

Pemadaman listrik di Ibu Kota pada hari Minggu hingga Senin lalu tidak dapat dianggap remeh—meski kita kerap mengabaikan keberadaannya karena ia perkara banal yang mengiringi keseharian kita. Bagi sipil yang kadung hidup dengan listrik seperti saya dan warga ibukota lainnya, pemadaman listrik ini tentu menjadi kiamat kecil—jika berlebihan menyebutnya bencana.

Bukan apa, dampak yang ditimbulkan nyatanya cukup signifikan. Ia bukan saja menjadi gangguan kecil pada diskusi publik yang tengah asyik berjalan, tapi juga berpotensi melumpuhkan aktivitas sebuah kota. Ia tidak semata membuat ASI-ASI beku di lemari-lemari pendingin menjadi basi dan terbuang sia-sia, tapi juga telah membuat lalu lintas jalanan Ibu Kota chaos bukan main; macet di mana-mana. Tak sekadar transportasi publik terganggu karena MRT, LRT, dan KRL yang gagal beroperasi, tapi juga berpotensi meninggalkan trauma pada penumpang yang dievakuasi hingga mereka memutuskan kembali menggunakan kendaraan pribadi. Atau, bahkan ini bukan cuma soal transaksi online yang tak berjalan, tapi juga telah merugikan sektor bisnis di hari itu.

Listrik, air, tanah, udara dan hal-hal banal lainnya dalam kehidupan kita memang tidak akan pernah terasa/menjadi apa-apa sampai kita kehilangannya. Bagi yang telah memilikinya, perkara-perkara ini tak akan jadi soal. Bagi mereka yang papa dengan itu semua, seharusnya negara menjamin ketersediaannya bagi seluruh rakyat. Dari sana, barangkali kita bisa menyusun kembali nation dan demokrasi yang selama ini didamba.

Melalui gambaran inilah, kita patut menduga, jangan-jangan selama ini kita tidak sibuk mencari-cari "semut di seberang lautan" dalam demokrasi kita. Namun, kita hanya kerap melupakan "gajah" yang berseliweran di depan hidung kita.


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed