detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 08 Agustus 2019, 11:00 WIB

Kolom

OTT Tanpa Efek Jera?

Albert Aries - detikNews
OTT Tanpa Efek Jera? Foto: Ibnu Hariyanto/detikcom
Jakarta -

Ditangkapnya seorang direktur keuangan dari salah satu BUMN di bidang perhubungan udara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menambah panjangnya daftar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam perkara tindak pidana suap. Yang membuat masyarakat semakin miris terhadap realita pemberantasan korupsi di Indonesia adalah bahwa peningkatan gaji pejabat ternyata bukan solusi utama untuk memberantas budaya suap.

Kasus demi kasus OTT yang dipertontonkan oleh KPK lengkap dengan "rompi oranye" sebagai ciri khas seakan menguatkan pandangan umum yang terdengar kurang elok di masyarakat, yaitu bahwa "salam tempel" atau suap hampir-hampir dipercaya dapat menyelesaikan semua permasalahan dan kendala, baik dalam bisnis maupun birokrasi. Padahal, dengan banyaknya frekuensi OTT justru menggambarkan keadaan yang tidak beres dalam penegakan hukum.

Apalagi OTT dinilai hanya menyentuh pihak-pihak yang dianggap tidak terlalu berisiko untuk melakukan serangan balik terhadap KPK. Jika demikian adanya, apakah OTT yang dilakukan terus menerus oleh KPK serta merta dapat membawa bangsa ini dapat keluar dari lingkaran setan praktik suap-menyuap yang sudah hampir meluluh-lantahkan sendi-sendi kewibawaan hukum dan kepercayaan masyarakat, serta optimisme dari pelaku usaha (investor) terhadap penegakan dan kepastian hukum di Indonesia?

Penyadapan

Istilah OTT yang identik dengan gebrakan KPK dalam memberantas korupsi khususnya suap sebenarnya berasal dari dan hampir tidak ada bedanya dengan terminologi "tertangkap tangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang memiliki 4 ciri alternatif, yaitu (1) Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; (2) Dengan segera sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana; (3) Sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; (4) Ditemukannya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU KPK, penyadapan yang dilakukan secara sah oleh KPK merupakan kunci utama dapat dilakukannya OTT terhadap pemberi dan penerima suap, sebagai suatu delik formil yang menekankan pada perbuatan yang dilakukan dan pada bukan akibatnya. Bahkan percobaan untuk menyuap juga dikualifikasikan sebagai "delik selesai" dalam UU Tipikor.

Hal ini dikarenakan suap merupakan tindak pidana yang cukup sulit pembuktiannya, sehingga hanya dapat diungkap bukti permulaannya melalui penyadapan. Pandangan ini cukup logis, karena baik pemberi suap (aktif) maupun penerima suap (pasif) tentunya akan berusaha untuk saling menutupi dan melindungi satu sama lain, dengan tujuan agar suap tersebut sulit diungkap dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.

Meskipun penyadapan seringkali bersinggungan dengan perlindungan privasi dari seseorang yang merupakan bagian dari HAM, kewenangan penyadapan oleh KPK untuk mengungkap praktik suap adalah mekanisme yang perlu dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan kualitasnya, baik dari segi cara maupun prosedurnya. Misalnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dari penyadapan KPK diatur dengan kekuatan peraturan setingkat undang-undang, agar penyadapan yang dilakukan KPK sebagai upaya paksa ( tidak bersifat melawan hukum.

Efek Jera

Dalam suatu diskusi hukum pidana mengenai tindak pidana suap, pernah dibahas mengenai siapakah yang "lebih jahat" di antara pemberi dan penerima suap, dan akhirnya disimpulkan bahwa penerima suap (pelaku pasif) adalah "lebih jahat" daripada pemberi suap (pelaku aktif), sehingga perlu dibedakan dengan tegas antara penyuapan (bribery) dan pemerasan (extortion). Alasan logisnya adalah karena penerima suap biasanya merupakan pihak yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk menentukan, mengubah, atau membelokkan suatu keadaan, sehingga pantas dijatuhi hukuman yang lebih berat dan maksimal.

Dari kesimpulan di atas, untuk memaksimalkan efek jera, pertama perlu ada pembenahan atas pengaturan kriminalisasi tindak pidana suap yang ada di UU Tipikor, khususnya dengan adanya tumpang tindih keberadaan Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 12 UU Tipikor tentang ancaman hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yang memiliki penjelasan dan makna yang sebenarnya hampir sama, namun diatur dengan ancaman hukuman yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan hakim "galau" dalam memutus perkara suap, dan bahkan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan oknum.

Kedua, perlu adanya keseriusan dari Mahkamah Agung (MA) untuk membuat semacam peraturan atau surat edaran yang berlaku secara internal untuk memberikan arahan tegas kepada hakim dalam memaksimalkan penerapan Pasal 35 KUHP, yang memungkinkan dijatuhkannya putusan untuk mencabut hak terpidana, antara lain hak politik, hak menjadi advokat, hak menjalankan mata pencaharian tertentu yang dapat diartikan misalnya hak menjadi organ perseroan yang meliputi, direksi, komisaris dan pemegang saham.

Last but not least, terdapat pandangan umum bahwa tidak jeranya pelaku suap dikarenakan pelaku merasa bahwa pelaku lainnya yang tertangkap kebetulan hanya sedang "apes" saja, karena suap sudah menjadi budaya yang terbiasa dilakukan berulang kali. Oleh karena itu, dengan telah diratifikasinya Pasal 20 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) oleh Indonesia sejak 2003, maka sudah saatnya untuk diundangkan ketentuan UU khusus yang memungkinkan dirampasnya harta kekayaan tidak sah dari oknum penerima suap yang kekayaannya tidak wajar dengan mekanisme pergeseran beban pembuktian, yang perlu didukung dengan sistem pelaporan harta kekayaan dan pajak, serta pembatasan transaksi tunai yang terintegrasi.

Albert Aries advokat dan dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed