Perjalanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 telah dilalui lebih dari separuh jalan. Untuk itu perlu sesekali menoleh ke belakang dan menghitung seberapa jauh langkah perjuangan bersama menuntun blueprint keuangan negara tersebut. Evaluasi komprehensif terhadap kinerja APBN 2019 pada pertengahan jalan tentu menjadi hal yang penting dalam mengumpulkan energi untuk terus melangkahkan kaki menempuh kurang dari separuh lagi perjalanan tahun 2019.
Tidak mudah memang mengarungi perjalanan separuh pertama tahun 2019. Eskalasi perang dagang AS-China, proteksionisme perdagangan internasional, dan perlambatan ekonomi Eropa menjadi rintangan besar yang harus dilalui. Belum lagi gejolak politik internal yang tercermin dalam penentuan para pemimpin negeri. Itulah mengapa gelombang besar ini begitu menekan kuat perekonomian Indonesia maupun kinerja keuangan negara pada paruh pertama perjalanan.
Walaupun tertekan kuat, bukan berarti keuangan negara tidak menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini dapat dilihat dari Realisasi Pendapatan Negara Semester I yang mencapai 41.5% dari target APBN 2019. Secara persentase, realisasi pendapatan di tengah jalan ini memang lebih kecil dibanding periode yang sama pada 2018 yaitu sekitar 44%, tetapi secara nominal pendapatan 2019 lebih tinggi dibanding 2018 yang hanya sekitar Rp 833 triliun.
Total pendapatan negara hingga paruh pertama 2019 sebesar Rp 898 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Pajak (Rp 689 triliun) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Rp 209 triliun).
Apabila melihat sisi pengeluaran dapat diketahui bahwa total belanja negara berada pada angka Rp 1.034 triliun atau 42% dari total target 2019. Jumlah ini meningkat sebesar 9.59% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018. Adapun belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat (Rp 630 triliun) serta transfer ke daerah dan dana desa (Rp 404 triliun).
Belanja negara yang lebih besar dibanding pendapatan negara membuat struktur APBN mengalami defisit realisasi sebesar Rp 135 triliun. Keberlanjutan fiskal dalam posisi defisit seperti ini diharapkan mampu terjaga karena defisit tersebut hanya sekitar 0.84% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan masih dalam batas aman keuangan negara di bawah 3% terhadap PDB.
Kondisi defisit APBN memberikan ruang bagi pengelolaan pembiayaan untuk ikut berperan serta dalam mengakselerasi perekonomian di Indonesia. Realisasi pembiayaan sendiri hingga akhir Juni 2019 mencapai Rp 175 triliun atau 59% dari target pembiayaan.
Tidak mudah memang mengarungi perjalanan separuh pertama tahun 2019. Eskalasi perang dagang AS-China, proteksionisme perdagangan internasional, dan perlambatan ekonomi Eropa menjadi rintangan besar yang harus dilalui. Belum lagi gejolak politik internal yang tercermin dalam penentuan para pemimpin negeri. Itulah mengapa gelombang besar ini begitu menekan kuat perekonomian Indonesia maupun kinerja keuangan negara pada paruh pertama perjalanan.
Walaupun tertekan kuat, bukan berarti keuangan negara tidak menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini dapat dilihat dari Realisasi Pendapatan Negara Semester I yang mencapai 41.5% dari target APBN 2019. Secara persentase, realisasi pendapatan di tengah jalan ini memang lebih kecil dibanding periode yang sama pada 2018 yaitu sekitar 44%, tetapi secara nominal pendapatan 2019 lebih tinggi dibanding 2018 yang hanya sekitar Rp 833 triliun.
Apabila melihat sisi pengeluaran dapat diketahui bahwa total belanja negara berada pada angka Rp 1.034 triliun atau 42% dari total target 2019. Jumlah ini meningkat sebesar 9.59% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018. Adapun belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat (Rp 630 triliun) serta transfer ke daerah dan dana desa (Rp 404 triliun).
Belanja negara yang lebih besar dibanding pendapatan negara membuat struktur APBN mengalami defisit realisasi sebesar Rp 135 triliun. Keberlanjutan fiskal dalam posisi defisit seperti ini diharapkan mampu terjaga karena defisit tersebut hanya sekitar 0.84% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan masih dalam batas aman keuangan negara di bawah 3% terhadap PDB.
Kondisi defisit APBN memberikan ruang bagi pengelolaan pembiayaan untuk ikut berperan serta dalam mengakselerasi perekonomian di Indonesia. Realisasi pembiayaan sendiri hingga akhir Juni 2019 mencapai Rp 175 triliun atau 59% dari target pembiayaan.
Strategi Berikutnya
Setelah mengetahui realisasi pada paruh pertama, perlu kembali mengukur langkah strategis dalam mengarungi perjalanan berikutnya. Perjalanan keuangan negara 2019 adalah cerminan terbaik mengukur kinerja pemerintah Indonesia. Terlebih 2019 adalah tahun terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kesuksesan APBN 2019 tentu menjadi permulaan positif dalam menempuh pembangunan nasional berikutnya.
Gelombang besar yang menerjang pada separuh pertama diproyeksi mulai surut pada semester berikutnya. Meskipun era perang dagang terus berlangsung dan sangat mempengaruhi perdagangan Indonesia, gejolak internal ekonomi dan politik dalam negeri telah mereda. Riuh pesta demokrasi telah mencapai titik puncak di mana Presiden Republik Indonesia telah terpilih. Hal ini tentu memberikan efek stabilisasi ekonomi dan politik dalam negeri yang selama ini terbagi akibat pemilihan pemimpin negeri.
Optimisme kondisi internal juga mulai timbul terkait penurunan tarif angkutan udara, prospek pariwisata, investasi dan pembangunan infrastruktur pasca pelaksanaan pemilu. Laju inflasi juga mampu terkendali sebesar 2% meskipun tertekan pada waktu Lebaran. Begitu juga dengan nilai tukar rupiah yang berada pada posisi stabil di angka Rp 14 ribuan dan cenderung menguat seiring perbaikan prospek ekonomi nasional dan likuiditas global.
Berbagai kondisi positif yang diproyeksikan dalam paruh kedua 2019 tentu sangat menunjang strategi dalam mencapai kesuksesan APBN 2019. Dari sisi penerimaan negara dibutuhkan kinerja ekstra untuk mencapai target yang diemban. Masih ada sekitar 58% atau Rp 1.200 triliun penerimaan negara yang perlu diraih untuk memenuhi target. Dengan melihat kondisi eksternal maupun internal yang mulai berpihak kepada kekuatan fondasi ekonomi, serta berkaca pada kinerja APBN 2018 yang mampu melampaui target penerimaan, target tersebut tentu menjadi hal realistis bagi pemerintah.
Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan pajak juga mulai berkurang, karena Pendapatan Negara Bukan Pajak sedikit demi sedikit terus mengalami peningkatan dan mampu "menambal" penerimaan pajak yang belum mencapai target yang diinginkan dalam beberapa tahun terakhir.
Dari sisi pengeluaran negara, belanja juga harus dilakukan secara efektif untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Untuk mencapai target diperlukan realisasi penambahan belanja yang produktif dan efisien sekitar Rp 1.400 triliun. Belanja pemerintah harus diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi.
Sedangkan dari sisi pembiayaan, upaya efisiensi atas kombinasi sumber-sumber pendanaan serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif perlu terus dilakukan. Pembiayaan adalah sektor vital dalam menjaga defisit APBN tetap terjaga dengan baik. Di samping itu kombinasi peran pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan pembiayaan swasta dalam sektor pembiayaan APBN 2019 juga dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan pembiayaan perumahan layak huni yang terjangkau, serta meningkatkan akses pembiayaan usaha ultramikro dan UMKM.
Meskipun gelombang rintangan begitu besar pada separuh awal 2019, pelaksanaan APBN 2019 tetap mampu berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor yang ditetapkan. Perjalanan APBN adalah kunci dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara di mata masyarakat. Kinerja yang baik pada paruh pertama tersebut tentu dapat memberikan suntikan energi positif untuk kembali melangkahkan kaki bersama menempuh separuh perjalanan lagi, serta mengantarkan APBN 2019 menuju garis finis kesuksesan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sintong Arfiyansyah pegawai Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
(mmu/mmu)
Setelah mengetahui realisasi pada paruh pertama, perlu kembali mengukur langkah strategis dalam mengarungi perjalanan berikutnya. Perjalanan keuangan negara 2019 adalah cerminan terbaik mengukur kinerja pemerintah Indonesia. Terlebih 2019 adalah tahun terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kesuksesan APBN 2019 tentu menjadi permulaan positif dalam menempuh pembangunan nasional berikutnya.
Gelombang besar yang menerjang pada separuh pertama diproyeksi mulai surut pada semester berikutnya. Meskipun era perang dagang terus berlangsung dan sangat mempengaruhi perdagangan Indonesia, gejolak internal ekonomi dan politik dalam negeri telah mereda. Riuh pesta demokrasi telah mencapai titik puncak di mana Presiden Republik Indonesia telah terpilih. Hal ini tentu memberikan efek stabilisasi ekonomi dan politik dalam negeri yang selama ini terbagi akibat pemilihan pemimpin negeri.
Optimisme kondisi internal juga mulai timbul terkait penurunan tarif angkutan udara, prospek pariwisata, investasi dan pembangunan infrastruktur pasca pelaksanaan pemilu. Laju inflasi juga mampu terkendali sebesar 2% meskipun tertekan pada waktu Lebaran. Begitu juga dengan nilai tukar rupiah yang berada pada posisi stabil di angka Rp 14 ribuan dan cenderung menguat seiring perbaikan prospek ekonomi nasional dan likuiditas global.
Berbagai kondisi positif yang diproyeksikan dalam paruh kedua 2019 tentu sangat menunjang strategi dalam mencapai kesuksesan APBN 2019. Dari sisi penerimaan negara dibutuhkan kinerja ekstra untuk mencapai target yang diemban. Masih ada sekitar 58% atau Rp 1.200 triliun penerimaan negara yang perlu diraih untuk memenuhi target. Dengan melihat kondisi eksternal maupun internal yang mulai berpihak kepada kekuatan fondasi ekonomi, serta berkaca pada kinerja APBN 2018 yang mampu melampaui target penerimaan, target tersebut tentu menjadi hal realistis bagi pemerintah.
Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan pajak juga mulai berkurang, karena Pendapatan Negara Bukan Pajak sedikit demi sedikit terus mengalami peningkatan dan mampu "menambal" penerimaan pajak yang belum mencapai target yang diinginkan dalam beberapa tahun terakhir.
Dari sisi pengeluaran negara, belanja juga harus dilakukan secara efektif untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Untuk mencapai target diperlukan realisasi penambahan belanja yang produktif dan efisien sekitar Rp 1.400 triliun. Belanja pemerintah harus diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi.
Sedangkan dari sisi pembiayaan, upaya efisiensi atas kombinasi sumber-sumber pendanaan serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif perlu terus dilakukan. Pembiayaan adalah sektor vital dalam menjaga defisit APBN tetap terjaga dengan baik. Di samping itu kombinasi peran pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan pembiayaan swasta dalam sektor pembiayaan APBN 2019 juga dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan pembiayaan perumahan layak huni yang terjangkau, serta meningkatkan akses pembiayaan usaha ultramikro dan UMKM.
Meskipun gelombang rintangan begitu besar pada separuh awal 2019, pelaksanaan APBN 2019 tetap mampu berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor yang ditetapkan. Perjalanan APBN adalah kunci dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara di mata masyarakat. Kinerja yang baik pada paruh pertama tersebut tentu dapat memberikan suntikan energi positif untuk kembali melangkahkan kaki bersama menempuh separuh perjalanan lagi, serta mengantarkan APBN 2019 menuju garis finis kesuksesan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sintong Arfiyansyah pegawai Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
