detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 05 Agustus 2019, 10:15 WIB

Kolom

Populisme Islam Pasca-Pilpres

Fathorrahman Ghufron - detikNews
Populisme Islam Pasca-Pilpres Foto: Ibnu Hariyanto
Jakarta - Perjumpaan Jokowi dan Prabowo di MRT Lebak Bulus (13/7) dan dilanjutkan dengan penyampaian pidato Visi Indonesia di Sentul International Convention Center Bogor (14/7) menjadi penanda "resmi" bahwa dalam periode 2019-2024 rakyat Indonesia akan dipimpin lagi oleh Jokowi. Meskipun pelantikan presiden-wakil presiden masih menunggu waktu hingga Oktober, namun rekognisi dan konsiliasi itu menjadi tapak kelancaran Jokowi menuju istana kepresidenan untuk kedua kali.

Dalam masa transisi ini, ada banyak negosiasi yang dilakukan banyak pihak untuk memetakan pola koalisi dan oposisi. Beberapa partai politik (parpol) yang selama ini berseberangan dengan Jokowi mulai membuat perhitungan arah politik kekuasaan untuk lima tahun mendatang. Apalagi, Prabowo sudah membubarkan Koalisi Adil Makmur dan memberikan kesempatan kepada parpol pendukung untuk menentukan nasib politiknya.

Kendati demikian, lepas dari hiruk pikuk politik dagang sapi dan transaksi posisi tawar yang dilakukan para elite parpol, ada satu hal yang patut dicermati berkaitan dengan nasib gerakan populisme Islam yang sepanjang2016-2019 menjadi bancakan banyak kelompok untuk meraih kekuasaan dan memuaskan kepentingan para komprador politik.

Defisit Kepercayaan

Populisme Islam yang sempat menguat sejak 2016-2017 dan berhasil mengantarkan gubernur pilihannya di DKI Jakarta dianggap sebagai role model oleh para inisiatornya untuk direplikasi pada Pilpres 2019. Aksi Bela Islam yang menjadi katalisator populisme Islam saat itu direproduksi sebagai sebuah adukan sentimen yang mematikan (deadly cocktail sentiment) untuk membangkitkan semangat keislaman masyarakat bawah. Bahkan, kelas menengah pun menjadi sasaran empuk para penggiatnya untuk terlibat dalam jejaring populisme Islam di bawah panji-panji syi'ar dan dakwah di berbagai arena.

Selain itu, pelibatan tokoh-tokoh nasional dan lokal baik yang berafiliasi pada agama, budaya, politik, ekonomi, organisasi pemuda, dan kelompok sosial lainnya turut serta dalam gerakan populisme Islam untuk menghembuskan berbagai narasi delegitimasi terhadap pemerintah yang selama ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat bawah.

Berbagai isu sensitif yang dimunculkan oleh beberapa pihak yang dianggap mendukung Capres 01 dipelintir sedemikian rupa agar menjadi bahan bakar kapitalisasi dan komodifikasi untuk menaikkan suhu politik sekaligus menjadi penggerak hati masyarakat untuk memberikan dukungan kepada 02. Bahkan, saat pilpres 17 April selesai diselenggarakan dan beberapa lembaga survei merilis hasil sementara yang mengunggulkan Capres 01, penggerak populisme Islam menggelorakan isu kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk mendelegitimasi pemilu dan membangkitkan emosi massa bahwa ada rekayasa pilpres yang dilakukan pemerintah.

Namun dari sekian manuver gerakan populisme Islam yang dilakukan dengan berbagai cara tidak menuai hasil seperti yang dibayangkan. Berbagai narasi keumatan yang digemakan sebagai wadah perjuangan lamat-lamat surut di tengah jalan. Bahkan dalam perkembangannya terjadi pecah kongsi di tubuh 02, dan Prabowo pun mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi yang berdampak rasa kecewa di kalangan penggerak populisme Islam.

Tampaknya, pasca-pilpres gerakan populisme Islam akan mengalami disasosiasi patronase dari figur yang selama ini saling memberikan topangan dan asas saling memanfaatkan. Apalagi kanal pergerakannya sudah terjebak dalam kerangkeng besi peyoratif-demagogis yang setiap jengkal langkahnya akan distigmatisasi negatif oleh masyarakat. Meskipun para penggeraknya menyatakan populisme Islam sebagai ruang ekspresi menegakkan nilai-nilai Islam, namun masyarakat akan melabelinya sebagai retorika improvisatoris yang ujung-ujungnya hanya untuk menarik animo dan dukungan pelbagai lapisan dan spektrum masyarakat.

Pada titik ini, populisme Islam akan mengalami defisit kepercayaan dari berbagai kalangan. Bahkan, populisme Islam yang beririsan kuat dengan gerakan Islamisme yang selama ini banyak digerakkan oleh kelompok-kelompok pengusung khilafah, penggaung syariah, dan mengglorifikasi Islam sebagai satu-satunya solusi (huwal hal) yang dianggap paling mujarab mengatasi berbagai masalah di Indonesia, akan terseret ke dalam populisme semu (pseudo populism).

Oleh karena itu, kegagalan mengusung populisme Islam sebagai instrumen penggalangan dukungan massa dalam Pilpres 2019 harus dijadikan pelajaran oleh siapapun yang akan berkontestasi pada 2024. Dalam konteks Indonesia yang kultur kebangsaannya dilapisi watak heterogenitas, meskipun penduduknya mayoritas penganut agama Islam, jargon inklusivisme, toleransi, moderatisme --seperti yang disyiarkan NU dan Muhammadiyah-- merupakan modal utama untuk membangkitkan semangat pergerakan sosial menuju kemaslahatan bersama (summum bonum).

Mengubah Corak

Populisme harus diletakkan pada habitus utamanya sebagai pergerakan masyarakat bawah yang menuntut perbaikan nasib kepada penguasa. Sebab, penguasa adalah pelayan rakyat yang harus mampu memenuhi hajat hidup mereka menjadi lebih baik.

Sejatinya para penggiat pergerakan massa yang selama ini rajin melakukan social pressure terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak bertanggung jawab dalam menjalankan amanahnya perlu meniru cara Sukarno dalam menggerakkan populisme wong cilik sebagai watak pergerakan untuk melawan kolonialisme. Saat awal kemerdekaan, Sukarno membangun berbagai narasi psikologis, geografis, ekonomi, dan kultur yang melekat dalam keseharian wong cilik sebagai bentuk perlawanan untuk menumbangkan penjajah. Sukarno menghadirkan semangat wong cilik secara objektif dan empiris sebagai landasan pembelaan dan perjuangannya.

Di samping itu, merujuk pada Jan-Werner Muller dalam buku What Is Populism?, populisme harus dijadikan sebagai imajinasi reflektif dalam membingkai moralitas dari politik dan melihat dunia politik secara murni untuk mempersatukan kesamaan rasa dalam membela masyarakat yang dianiaya oleh kaum despotik. Maka, untuk bisa mempersatukan tersebut dibutuhkan cara pandang egalitarianisme dan kosmopolitanisme dalam menjadikan populisme sebagai basis pergerakan sosial.

Berangkat dari sini, untuk kasus Indonesia, siapa pun yang menjadi pialang budaya (cultural broker), meminjam istilah Clifford Geertz, baik di level politik, ekonomi, hukum yang ingin memperjuangkan nasib masyarakat dengan pendekatan social pressure terhadap penguasa, maka harus mengedepankan semangat pluralisme dan kebhinekaan dalam mengusung ide-ide perjuangannya. Sebab, kemiskinan dan bentuk kesengsaraan lainnya adalah soal kemanusiaan yang harus diatasi bersama-sama tanpa harus melihat apa agamanya, sukunya, dan rasnya.

Fathorrahman Ghufron Wakil Katib Syuriyah PWNU, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed