detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Sabtu 03 Agustus 2019, 11:15 WIB

Pustaka

Desa di Tengah Kepungan Investasi Kota

Abdurrachman Sofyan - detikNews
Desa di Tengah Kepungan Investasi Kota
Jakarta -

Judul Buku: Proklamasi Desa: Kerangka Kebijakan dan Kisah Keberhasilan; Penulis: Ahmad Erani Yustika; Penerbit: Intrans Publishing, April 2019; Tebal: xiv + 92 Halaman

Desa menolak takluk. Meski gempuran ideologi individualis khas perkotaan mulai memasuki desa, namun desa tetap terjaga dengan kearifannya. Terlebih ketika desa dipaksa berhadap-hadapan dengan kota dalam pertarungan pembangunan, tetap saja desa hingga kini memiliki cara sendiri untuk bertahan. Sebaliknya, setelah hadir Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang ada justru fajar politik pembangunan desa telah terbit dan saatnya desa membangun.

Membangun dari desa berarti juga membangun dari pinggiran yang juga memiliki basis teori struktural pada tradisi marxian-economics. Di mana frasa populer tersebut mencoba membenturkan antara wilayah pusat dengan wilayah/negara pinggiran untuk memicu munculnya terma "ekonomi rakyat" atau "kemandirian ekonomi". Lantas, mungkinkah desa mampu memproklamasikan kemandiriannya?

Kita patut mengapresiasi pemerintah atas terbitnya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sebab melalui salah satu dampak turunan undang-undang tersebut, yakni dana desa bisa dirasakan ke ribuan desa yang tersebar di Indonesia. Dengan dana desa, kini setiap desa telah memiliki otoritas hingga menjadi lebih bertenaga karena dapat mengelola anggaran sendiri. Misal, pada 2015, total dana desa Rp 20,7 triliun didistribusikan ke 74.093 desa. Pada 2016 total dana desa Rp 46,9 triliun didistribusikan ke 74.754 desa. Pada 2017 dan 2018 tersedia dana desa sejumlah Rp 60 triliun untuk didistribusikan ke 74.910 dn 74.957 desa.

Peningkatan angka dana desa setiap tahunnya menunjukkan tingginya tingkat perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa. Tentunya hal tersebut diimbangi pula dengan meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi desa dalam menjalankan visi membangun bersama.

Dalam distribusi dana desa tersebut setidaknya terdapat lima hal pokok yang telah dirasakan di desa hingga kini. Pertama, kegairahan pembangunan di desa kembali berdenyut. Kedua, hidupnya transparansi dan akuntabilitas di desa. Ketiga, keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dilaksanakan secara swakelola dan tak boleh ada pihak ketiga. Keempat, ongkos pembangunan menjadi murah karena setiap projek dikerjakan oleh warga desa. Kelima, perlahan bermunculan aneka upaya untuk memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal.

Jika "Tricita" Jokowi pada periode 2014 lalu memberikan perhatian pada jenis pembangunan yang dimulai dari pinggiran dan peningkatan produktivitas ekonomi rakyat serta kemandirian ekonomi, maka tak ayal dengan terbitnya Undang-undang Desa seolah kini desa memiliki daya dorong terlegitimasi untuk lebih mandiri.

Tricita pun agaknya masih memiliki relevansi yang cukup signifikan jika dikaitkan dengan visi Indonesia 2019 yakni perihal lima hal pokok yang akan membawa Indonesia mampu bersaing ditingkat global. Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kedua, perbaikan sumber daya manusia sebagai kunci dalam menjawab tantangan kompetisi global. Ketiga, mempermudah laju investasi. Keempat, urgensi reformasi birokrasi, dan kelima, APBN tepat sasaran.

Jika sebagian pihak pesimistis dengan nasib desa pasca komitmen Jokowi dalam menegakkan aturan yang mempermudah investasi, justru Erani Yustika melalui buku ini berusaha menjelaskan apa-apa saja yang telah dilakukan pemerintah Jokowi pada periode pertama dalam proyek pembangunan desa. Pemaparan perihal bagaimana desa memproklamasikan kemandiriannya merupakan sebuah angin positif bagi kita semua yang ragu dan takut desa akan kalah dan takluk dengan gempuran investor.

Hal ini dikarenakan dalam perwujudan visi bersama tersebut, setidaknya desa sudah memiliki pilar kokoh agar bisa terlibat dalam mensukseskannya, yakni melalui tiga pilar desa berdikari. Pertama, desa mulai mengarusutamakan penguatan kapabilitas manusia sebagai inti pembangunan. Kedua, mendorong geliat ekonomi rakyat yang menempatkan rakyat desa sebagai pemilik dan partisipan gerakan desa. Ketiga, mempromosikan pembangunan yang meletakkan partisipasi warga dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain.

Dengan begitu desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai penyedia bahan baku dan pasar bagi komoditas olahan yang dikerjakan oleh pelaku di wilayah lain. Dana desa membuka peluang agar desa dapat mandiri secara ekonomi seutuhnya.

Buku ini memberikan gambaran sebelas wilayah yang dianggap layak menjadi percontohan, meskipun masih ada begitu banyak desa lainnya yang juga memiliki potensi kemandirian ekonomi yang tak kalah potensial. Semisal desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang yang telah berhasil mengembangkan objek desa wisata. Dengan memanfaatkan kondisi alam yang masih alami, objek persawahan yang terhampar luas serta adanya dorongan dari sosok kepala desa yang memiliki kreativitas dalam membangun desa menjadikan desa ini mampu berdikari.

Oleh sebab itu meski Pujon Kidul berdampingan dengan Kota Malang dan Kota Batu yang padat dan memiliki perputaran ekonomi yang sangat cepat, mereka tidak juga takluk, dan tetap mampu menjalankan ekonominya secara mandiri. Atau, tentang bagaimana perjuangan warga kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri yang berhasil mensinergikan diri melalui Bumdes untuk membangun bersama di lima desa. Dari mereka sesungguhnya memberikan kesan bahwa pembangunan dari desa tidak melulu soal kompetisi antardesa, melainkan juga soal sinergi untuk bisa saling menyokong bahan produksi antara desa satu dengan desa yang lainnya.

Buku ini mengajak kita untuk belajar dari desa tentang arti pembangunan yang sesungguhnya. Pembangunan desa yang sudah semestinya bisa dirasakan sejak lama dan baru terasakan dampaknya setelah Undang-Undang Desa diimplementasikan. Sementara beberapa keberhasilan-keberhasilan kecil didokumentasikan sebagai pemantik rasa optimis bahwa desa kini benar-benar menjadi lumbung ekonomi rakyat.

Ahmad Erani Yustika, seorang yang pernah memiliki andil sebagai Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menuliskan narasi singkat dan padat dalam buku ini sebagai bekal pembuka horison pengetahuan bahwa di balik gemerlap pembangunan kota, masih ada sisi desa yang mesti lebih diperhatikan kondisinya. Inilah proklamasi desa, proklamasi menolak takluk.

Abdurrachman Sofyan
pegiat Komunitas Literasi Kalimetro, peneliti Intrans Institute, alumni Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com