Dominasi JK, Siapa Salah?

Jakarta - 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode jabatan 2004-2009. Inilah pasangan presiden dan wakil presiden pertama di Republik Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat lewat pemilu yang damai dan demokratis.Karena itu harapan atas tampilnya keduanya membuncah, bukan saja karena mereka dipilih lewat pemilu yang damai dan demokratis, tapi juga oleh beberapa hal yang menunjukkan betapa idealnya pasangan SBY-JK ini sebagai pemimpin bangsa. Jargon kampanye yang mereka usung, "Bersama Kita Bisa", dipercaya sebagian orang bukan sekadar janji belaka.Bagaimana tidak SBY-Kalla adalah perpaduan antara kekuatan Jawa dan luar Jawa yang menopang keberadaan Indonesia. SBY-JK adalah perpaduan antara tentara yang berdisiplin tinggi dengan pengusaha yang cermat dalam berkalkulasi. Yang lebih penting, keduanya sudah punya pengalaman banyak dalam memimpin pemerintahan, sebab keduanya sama-sama pernah menjadi menteri, bahkan menteri koordinator.Namun pasangan yang ideal tersebut hanyalah hasil analisa berdasarkan latar belakang kehidupan keduanya sebelum dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Hanya dalam hitungan pekan setelah pelantikan, idealitas itu berantakan. Latar belakang yang seakan sinergis justru menjadi kontraproduktif karena masing-masing mempunyai kepentingan berbeda dalam menjalankan, atau tepatnya memanfaatkan kedudukannya sebagai presiden dan wakil presiden.Pengunduran pengumuman anggota kabinet, dari hari satu ke hari yang lain, bahkan setelah jatuh hari H-nya, mundur dari jam J ke jam J yang lain, menunjukkan betapa tidak kompaknya SBY-JK dalam menyusun kabinet. Tarik menarik dan saling tekan di antara keduanya berlangsung seru, sampai-sampai mereka melupakan janjinya kepada wartawan untuk mengumumkan susunan kabinet.Dalam perjalanan kemudian kita menyaksikan, secara nyata atau samar-samar, keduanya selalu bersitegang dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang terang benderang kita saksikan adalah soal kebijakan kenaikan BBM; yang satu minta segera dinaikkan yang satu tahan dulu, yang satu mengumumkan kenaikan sebesar 50% yang satu lagi lebih dari 80%. Aneh juga, meski melakukan perjalanan ke AS, SBY tetap memimpin sidang kabinet lewat teleconference. Ini jelas-jelas menunjukkan ketidakpercayaan SBY kepada JK.Perbedaan yang samar-samar juga terasakan. Pemilihan pejabat eselon satu di berbagai instansi pemerintah tidak segera kelar, karena masing-masing ngotot untuk mendudukkan orangnya. Yang lebih seru adalah pemilihan direksi BUMN. Bayangkan, sudah satu tahun berjalan, koar-koar untuk mengganti direksi BUMN yang brengsek ternyata hanya terjadi di beberapa BUMN saja. Mereka yang pernah diancam mau dilengserkan malah bisa ketawa ketiwi di sana sini.Yang juga menyesakkan adalah soal belum kelarnya pengelolaan Blok Cepu yang diharapkan akan meningkatkan lagi produksi minyak kita ke depan. Persetujuan pemerintah untuk memperpanjang masa kontrak Exxon memang sudah diteken. Namun ketika persetujuan itu hendak diimplementasikan secara teknis, datanglah masalah. Sederhana saja masalahnya, SBY dan JK masing-masing ingin menempatkan pengusaha-pengusaha yang disokongnya. Pertarungan itu berlangsung seru, sampai masing-masing pihak membentuk tim sukses untuk mendekati media massa yang dilihatnya bersikap netral atas masalah tersebut. Runyam bukan?Setahun pasangan SBY-JK berkuasa, kini banyak pihak menuding bahwa JK terlalu dominan dalam memutuskan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan yang kemudian mengundang kontroversi, seperti kenaikan harga BBM. Orang kemudian ramai-ramai menyalahkan JK seakan tidak menyadari kalau kebijakan itu tidak disetujui atau tidak diteken SBY, maka kebijakan itu tidak ada. Bagaimanapun juga presidennya tetap SBY, sedang JK hanyalah seorang wakil presiden. Jadi, kenapa JK saja yang disalahkan? (/)