Keadilan dan Pemerataan

Jakarta - Majalah Prisma mengeluarkan edisi Keadilan Transisi pada terbitan Volume 38 Tahun 2019. Mengapa keadilan transisi? Jawabannya tidak lain karena pada periode satu atau dua dekade terakhir masalah keadilan ekonomi masih terus dalam pertanyaan penting.

Sebagai catatan khusus, Majalah Prisma sudah terbit sejak 1971. Itu berarti usianya sudah hampir setengah abad. Selama paling tidak tiga dekade 1970-an sampai 1990-an, majalah ilmiah ini menerbitkan pemikiran-pemikiran intelektual dan akademisi terbaik bangsa ini. Jika digali alur pemikiran bidang sosial budaya, politik dan ekonomi, Prisma mendokumentasikannya sehingga para sarjana dan peneliti bahkan sampai pada tingkat doktor dapat menggali sumber disertasinya dari sejarah pemikiran tersebut.

Dan, sekarang Prisma terus menerbitkan pemikiran-pemikiran kontekstual meskipun tersendat. Melanjutkan isu yang diangkat Prisma saat ini, Indonesia terus bertumbuh dan berkembang sampai akhirnya diperkirakan nanti akan menjadi sosok ekonomi besar (large economy). Sekarang sudah masuk ke dalam negara 20 besar dunia G-20 di ranking 15 besar dunia dengan PDB sampai 1 triliun dolar AS.

Pada dua dekade mendatang diperkirakan akan masuk ke dalam kelompok 5 besar dunia. Keadaan ini akan menempatkan Indonesia pada kedudukan terdepan dalam jajaran ekonomi besar dunia. Tetapi perkembangan kuantitatif tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh tingkat pemerataan yang memadai. Atau bisa dikatakan kebijakan pemerataan pembangunan masih belum memadai sehingga ketimpangan bersamaan dengan kemiskinan masih tetap menjadi isu besar di Indonesia.

Sampai sekarang masalah keadilan dan pemerataan adalah masalah yang serius, tidak hanya di Indonesia tapi juga di banyak negara lain. Kondisi ketimpangan tidak hanya milik Indonesia, tapi juga banyak dialami oleh negara lain. Tetapi banyak juga negara lain juga berhasil mengatasi masalah ketimpangan ekonomi sehingga lebih stabil secara sosial dan politik. Tentu saja keadaan yang berbeda tersebut merupakan hasil dari suatu kebijakan sosial ekonomi yang berbeda pula.

Lihat grafik di bawah ini di mana ada negara-negara gini ratio di atas 40 persen, sebagai indikasi tingkat ketimpangan yang tinggi. Di dalam kelompok ini ada Indonesia, Cina, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Kolumbia, dan banyak lagi.

Foto: istimewa

Tetapi ada juga negara-negara Skandinavia dan Eropa yang mempunyai gini ratio rendah, seperti Norwegia, Denmark, Finlandia, Prancis, Portugal, Estonia, Ukraina, dan lainnya. Belajar kebijakan yang baik tentu saja harus ditujukan pada kelompok negara ini sehingga Indonesia memperbaiki tingkat ketimpangan ekonominya.

Namun demikian, masih ada catatan untuk Indonesia. Angka gini ratio yang ada di dalam grafik tersebut adalah angka yang sebenarnya tidak tepat menggambarkan keadaan ketimpangan sebenarnya. Angka gini ratio yang tercantum tersebut berasal dari data BPS, yang sangat "underestimate" karena dalam metodologinya hanya mengukur pengeluaran rumah tangga, sebagai proxy kekayaan rumah tangga di Indonesia. Angka tersebut tidak bisa mengukur jumlah kekayaan sebenarnya, terutama kekayaan golongan atas dan golongan yang sangat kaya (super rich).

Jadi angka gini ratio yang tercantum tersebut sangat rendah dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Angka sebenarnya jauh lebih tinggi dan dengan kasat mata tanpa membaca data BPS tersebut kita melihat kondisi ketimpangan di Indonesia cukup krusial.

Bisa saya katakan bahwa angka gini ratio BPS tersebut betul tapi salah. Artinya, BPS melakukannya dengan benar dan sesuai asas-asas metodologis, tetapi salah karena tidak mencerminkan keadaan ketimpangan sebenarnya.

Jika kita melihat indikator lain, sebagai contoh angka gini ratio pemilikan tanah sangat timpang, sampai 0,7 atau jauh lebih tinggi dari angka gini ratio pendapatan rumah tangga dari BPS. Tergolong tertinggi di dunia. Ini menunjukkan bahwa data tersebut melenceng.

Juga kita bisa melihat pemilikan tabungan atau deposito di perbankan. Satu persen orang menguasai lebih dari dua pertiga pemilikan tabungan dan deposito.

Jadi jangan tertipu dengan data, meskipun itu datang dari lembaga sangat kredibel seperti BPS, Bank Indonesia, Bank Dunia, IMF, dan lain-lain. Saya percaya pada data-data mereka, tapi tetap harus kritis.

Foto: istimewa

Didik J Rachbini guru besar ilmu ekonomi, pendiri INDEF

(mmu/mmu)