Investasi memang salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di Indonesia. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada 2020 yang diasumsikan 5,2 sampai 5,5 masih menjadikan investasi sebagai pendorong yang dominan, ungkap Menteri Keuangan di sela-sela Rapat Komisi XI membahas RAPBN 2020.
Kita tahu ada lima visi Jokowi setelah terpilih kembali sebagai Presiden untuk periode kedua, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), investasi, reformasi birokrasi, dan APBN tepat sasaran. Dari kelimanya itu, pembangunan infrastruktur masih menempati posisi atau prioritas pertama. Alhasil, investasi sangat penting peranannya dalam mengakomodasi visi pertama tersebut.
Dilihat dari visinya, Presiden sangat yakin bahwa investasi terutama Penanaman Modal Asing (PMA) selain mendorong pertumbuhan ekonomi juga akan menyerap banyak tenaga pekerjaan. Namun sebenarnya bila melihat faktanya, investasi yang meningkat dari tahun ke tahun tidak berpengaruh signifikan kepada penyediaan lapangan pekerjaan.
Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), paling tidak dalam tiga tahun terakhir, memperlihatkan bahwa penyerapan tenaga kerja dari investasi asing semakin turun rasionya. Bila pada 2016 dengan nilai investasi USD 28,96 miliar menyerap 951.939 tenaga kerja, maka pada 2017 dengan nilai USD 32,24 miliar malah hanya menyerap 767.352 tenaga kerja. Pada Triwulan I - 2019 juga tidak lebih baik, karena dengan investasi USD 29,31 miliar,hanya 490.368 tenaga kerja yang terserap.
Fenomena rasio investasi terhadap tenaga kerja yang terus turun bisa disebabkan karena beberapa hal. Dalam riset Asian Development Bank (ADB) dinyatakan bahwa perlambatan lapangan kerja merupakan konsekuensi dari dua faktor. Pertama, pertumbuhan ekspor manufaktur yang lebih lambat paska krisis. Kedua, perubahan komposisi ekspor, dari Light Industries (TPT dan pengolahan kayu) menjadi industri pengolahan makanan dan industri kimia yang cenderung lebih padat modal.
Ekspor manufaktur memang masih sebagai kontributor utama ekspor nasional. Data Bea Cukai per 30 Juni 2019 menggambarkan bahwa ekspor dari sektor manufaktur masih mendominasi ekspor nasional, yaitu sekitar 70 persen. Namun demikian, angka tersebut tumbuh negatif bila dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Kondisi ini seakan mengonfirmasi kontribusi manufaktur atas pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah membaik sejak 2008.
Pengangguran terbuka nasional versi Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2018 mencapai 7 juta orang lebih, dengan komposisi terbesar (87 persen) berpendidikan sampai setingkat Sekolah Menengah Umum. Demografi tenaga kerja seperti itu jelas cenderung cocok dengan kategori Light Industries, yang sayangnya jumlahnya tidak tumbuh membaik.
Bila menilik komposisi ekspor beberapa jenis barang utama nonmigas pada 2018, menurut rilis BPS ekspor hasil industri yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah besi baja (69,4 persen) dan kimia dasar (16,9 persen). Bandingkan dengan hasil industri pakaian jadi yang tumbuh 8,5 persen, meskipun secara kontribusi masih yang tertinggi.
Perkembangan realisasi investasi PMA yang dikeluarkan BKPM, memperlihatkan kondisi yang serupa. Sejak 2010, realisasi investasi PMA selalu tertinggi di industri makanan disusul industri kimia dan farmasi. Realisasi investasi PMA di sektor industri tekstil tidak pernah lebih tinggi dari USD 750 juta pada 2013 --bandingkan dengan industri makanan serta industri kimia dan farmasi yang masing-masing USD 2,12 miliar dan USD 3,14 miliar pada tahun yang sama.
Permasalahan menciutnya peran manufaktur dalam pertumbuhan ekonomi bila dibiarkan dapat berlanjut menjadi deindustrialisasi, atau malah bisa jadi saat ini deindustrialisasi tengah berlangsung. Visi Presiden dalam menggenjot investasi sebenarnya sudah tepat, hanya saja lebih mantap lagi bila investasi yang digenjot cocok dengan sektor industri penyerap tenaga kerja.
Indonesia memang sudah tertinggal dari negara-negara tetangganya, apalagi "si bintang kejora" Vietnam. Ketertinggalan tampak dari komoditas ekspor Vietnam yang relatif lebih value added dibanding Indonesia yang masih mengandalkan komoditas primer. Vietnam juga telah melewati era perpindahan industri dari Light Industries menuju industri padat modal. Alhasil, investasi industri padat modal Vietnam merupakan jalan keluar dari ketersediaan tenaga kerja blue collar yang jumlahnya semakin terbatas.
Produk pakaian jadi dan alas kaki Vietnam yang menjadi pengekor China di Global Market Share, sebagaimana disampaikan Hal Hill dari Australia National University, jadi bukti kesuksesan melewati fase perpindahan. Namun Indonesia, menurut riset ADB fase perpindahan industrinya tidak demikian. Indonesia telah memulai membangun industri padat modalnya pada saat pasar tenaga kerja berketerampilan rendahnya masih tinggi.
Kebijakan mengembangkan industri padat modal memang tidak salah, namun (kesan) meninggalkan industri penyerap tenaga kerja juga tidak bijak. Indonesia yang Foreign Direct Investment inflow-nya pada 2018 versi United Nation Conference on Trade and Development ternyata masuk 18 besar dunia, lebih baik dari Vietnam di posisi 21, harus bisa memanfaatkannya dengan maksimal.
Efektifitas investasi nasional penting untuk ditingkatkan, tercermin dari indeks ICOR Indonesia yang di bawah negara-negara tetangga. ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output. Sehingga semakin rendah indeksnya, semakin efektif investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada 2018, ICOR Indonesia masih di angka 6,3 dan masih di bawah Malaysia (4.6), Filipina (3.7), Thailand (4.5), dan Vietnam (5.2). Tak heran investasi jor-joran beberapa tahun ini belum "nendang" efeknya.
Ada baiknya pemerintah mulai lebih memberi perhatian lagi kepada industri padat karya. Karena pengangguran terbuka dan angkatan kerja dengan keterampilan rendah masih cukup menganga. Mungkin lebih baik kita mundur selangkah, untuk kemudian bisa berjalan lebih jauh. Karena seharusnya SDM, investasi, dan pertumbuhan ekonomi tidak berjalan sendiri-sendiri.
Gatot Priyoharto Kepala Seksi pada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(mmu/mmu)
