detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 25 Juli 2019, 11:16 WIB

Kolom

Mempercantik (Diri) Politik

Siti Siamah - detikNews
Mempercantik (Diri) Politik Foto: Evi Apita Maya (ist.)
Jakarta - Ungkapan "politik itu kotor" sudah seperti kutukan di mana-mana. Faktanya, memang banyak tindakan dan kata-kata kotor marak di ranah politik. Karena itu, layak diapresiasi semua upaya untuk membersihkan politik dari semua hal yang kotor, termasuk ketidakjujuran dan manipulasi.

Masalahnya, upaya untuk membersihkan politik dari semua hal yang kotor, termasuk ketidakjujuran dan manipulasi, terkesan "sangat istimewa" ketika ada seorang perempuan mempercantik dirinya secara nyata maupun melalui foto editan dalam rangka mengikuti kontestasi demokrasi, seperti yang dilakukan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Evi Apita Maya (EAM), digugat pesaingnya Farouk Muhammad (FM) dengan tuduhan tidak jujur atau manipulasi sehingga menjadi kasus sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kasus tersebut sangat menarik untuk dikaji karena terkait urusan politik dan urusan kaum perempuan yang bersifat multidimensi. Karena itu, sudah seharusnya EAM membela diri. Di sisi lain, gugatan FM juga layak diapresiasi karena urusan politik memang punya banyak dimensi di luar urusan mempercantik diri bagi kaum perempuan.

Dianggap Keharusan

Sudah bukan rahasia lagi, lazimnya kaum perempuan memang suka mempercantik diri. Karena itu, industri kosmetika berkembang pesat di mana-mana. Bahkan, urusan mempercantik diri bagi perempuan sudah telanjur dianggap sebagai keharusan untuk menunjukkan pribadinya agar layak dibilang cukup menarik dan modern. Sebaliknya, jika ada perempuan tidak mempercantik diri akan dianggap wagu atau kucel.

Yang lebih penting lagi, dalam urusan mempercantik diri adalah pemakaian parfum atau wewangian untuk mengalahkan bau kecut keringat asli yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan terdekat. Pada titik ini, memakai parfum atau wewangian juga sudah telanjur menjadi keharusan, bahkan bukan hanya bagi kaum perempuan tapi juga bagi kaum laki-laki.

Kalau misalnya menggunakan make-up di wajah dianggap sebagai bukti ketidakjujuran atau manipulasi, seharusnya menggunakan parfum pun juga harus dianggap demikian, karena parfum nyata-nyata membuat ketiak yang aslinya berbau kecut berubah menjadi harum. Dalam hal ini, jika manipulasi bau ketiak dengan parfum justru dianggap sebagai tindakan mulia, maka mempercantik wajah dengan make-up juga layak dianggap mulia.

Harus diakui, mempercantik diri dengan make-up memang bisa diartikan sebagai manipulasi, karena akibatnya memang bisa mengubah wajah asli yang kurang cantik menjadi kelihatan sangat cantik. Namun, dalam hal ini, semua perempuan yang memakai make-up pastilah bertujuan mempercantik diri, bukan bertujuan manipulasi.

Di balik tujuan mempercantik diri, sudah pasti ada keinginan untuk menyenangkan pihak lain yang melihatnya. Keinginan ini bisa dianggap mulia atau hina, tentu tergantung yang bersangkutan dan yang melihatnya. Namun harus diakui juga, nilai umum yang berlaku tidak mencela hal tersebut.

Dengan kata lain, bagi pandangan umum, perempuan yang mempercantik diri tidak dianggap bersalah, bahkan sebaliknya dianggap baik dan layak diapresiasi. Buktinya, tidak sedikit laki-laki yang tertarik kepada perempuan dan kemudian menikahinya karena si perempuan pintar dan rajin mempercantik diri. Pada titik ini, belum pernah ada kasus laki-laki menggugat perempuan yang dinikahinya gara-gara si perempuan telah berhasil menggaetnya dengan mempercantik diri.

Kecerdasan dan Integritas

Masalahnya, ranah politik berbeda dengan ranah sosial. Mungkin dari sinilah gugatan terhadap EAM memiliki relevansinya. Misalnya, ranah politik tidak memerlukan manipulasi kecantikan, tapi memerlukan kecerdasan dan integritas. Faktanya, yang akan banyak berperan dan menjadi figur menonjol di ranah politik bukan yang terlihat berwajah paling cantik melainkan yang nyata-nyata paling banyak menunjukkan peran dan kontribusinya untuk kemajuan bangsa dan negara.

Lebih konkretnya, kalau ada perempuan ingin berkiprah di ranah politik jangan terlalu asyik menyibukkan diri dengan mempercantik diri karena itu tak ada gunanya bagi bangsa dan negara. Bahkan, kalau sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mempercantik diri di salon kecantikan misalnya, atau sering sibuk berkaca pada saat sedang mengikuti rapat-rapat dan sidang di parlemen, maka akan merugikan rakyat yang telah memilihnya, karena rakyat memilihnya bukan untuk mempercantik diri.

Karena itu, MK sebagai lembaga pengadil sengketa pemilu di atas layak mengingatkan kepada tergugat khususnya dan umumnya kepada semua wakil rakyat untuk mengutamakan kecerdasan dan integritas, agar rakyat tidak rugi memilihnya. Dengan peringatan MK, mungkin semua wakil rakyat terpilih akan berusaha untuk memupuk kecerdasan dan memperkuat integritasnya dan tidak terlalu overdosis dalam memakai make-up.

Layak diingat, sejak dulu hampir semua partai politik di negeri ini cenderung suka mengusung calon wakil rakyat yang rajin dan pintar mempercantik diri, seperti kalangan artis, untuk mendongkrak dukungan rakyat. Hal ini jelas kontraproduktif jika dikaitkan dengan pentingnya kecerdasan dan integritas bagi wakil rakyat. Faktanya, tidak sedikit wakil rakyat yang rajin dan pintar mempercantik diri juga terlibat korupsi.

Dengan demikian, sengketa pemilu di atas layak menjadi starting point untuk mempercantik politik di negeri ini, agar semua pihak di ranah politik semakin mengutamakan kecerdasan dan integritas, khususnya bagi kaum perempuan, sehingga tidak makin banyak perempuan yang menjadi wakil rakyat atau pejabat yang terjerat kasus korupsi padahal sangat rajin dan pintar mempercantik diri.

Rakyat tentu akan sangat kecewa jika sampai melihat tokoh cantik yang dipilihnya ternyata kemudian masuk penjara karena tidak cukup memiliki kecerdasan dan integritas. Karena itulah semua pihak layak berusaha untuk mencegah rakyat kecewa.

Selain itu, regulasi politik harus disempurnakan lagi, jangan sampai membuka peluang bagi siapa pun untuk lebih mengutamakan upaya mempercantik diri tanpa upaya meningkatkan kecerdasan dan integritas untuk mempercantik politik.

Siti Siamah peneliti Global Data Reform


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com