detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 23 Juli 2019, 15:00 WIB

Kolom

Ketika Demokrasi Dibenci

Ardan Marua - detikNews
Ketika Demokrasi Dibenci Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Setpres
Jakarta -

Demokrasi adalah ruang yang tidak pernah kering dari air mata rakyat. Namun, umumnya demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang terbaik di antara yang terburuk untuk mengelola suatu komunitas politik, dalam hal ini negara; sebuah sistem yang paling sedikit kekurangannya di antara yang paling banyak kekurangannya-menempatkan mayoritas sebagai pintu masuk, sekaligus tempat orientasi.

Dalam bahasa yang lebih polos demokrasi adalah suatu sistem perpolitikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atas dasar ini sejak awal demokrasi mengindikasikan bahwa dirinya memiliki cela mengecewakan, dibenci atau bahkan ditolak. Tidak menutup kemungkinan berbagai protes pada ruang-ruang yang bagi pandangan umum dianggap demokratis (misalnya menentang rekonsiliasi Jokowi-Prabowo) sebagai suatu gerakan yang menghendaki terjadinya supremasi demokrasi, tetapi merupakan suatu gerakan yang disponsori oleh rasa benci dan berupaya menggunakan variabel-variabel demokratis untuk melawan demokrasi itu sendiri.

Pada tahun 1853 seorang filsuf Amerika, Alexis de Tocqueville menuliskan, "Saya menerima alasan intelektual dengan alasan-alasan demokrasi, tetapi saya secara naluriah adalah seorang bangsawan, dalam arti bahwa saya menentang dan takut kepada orang banyak. Saya sangat mencintai kebebasan dan hak, tetapi bukan demokrasi." (New York Daily Tribune, 25 Juni 1853, seperti dikutip oleh Bensaid, 2011).

Melalui ungkapan itu Tocqueville menunjukkan rasa takut yang dimilikinya terhadap orang banyak dan menentang demokrasi. Tetapi, bagi kita di sini demokrasi adalah ruh Republik Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita memperlakukan suatu kebencian terhadap demokrasi yang kita cintai? Pertanyaan ini menjadi penting diajukan di tengah kondisi sosial yang di mana masyarakatnya saling mendikotomikan satu sama lain hanya karena pilihan formal politik dan berujung pada distabilitas dan erosi delegitimasi pada diri pemerintahan yang sah.

Emansipasi Demokrasi

Tantangan demokrasi terbesar saat ini meliputi dua diskursus penting, yaitu post democracy dan post truth. Istilah post democracy pertama kali digunakan oleh seorang sosiolog-ilmuwan politik Inggris, Colin Crouch untuk menunjukkan suatu negara yang berjalan dengan sistem demokrasi (pemilihan umum, kebebasan berbicara), tetapi penerapannya semakin terbatas dan masyarakat hanya dijadikan cangkang formal.

Sedangkan post truth merujuk pada fenomena di mana tindakan masyarakat semakin dipengaruhi oleh potongan-potongan berita tentang suatu peristiwa yang beredar di media sosial. Semua itu menciptakan ruang ketidaksetaraan, saling curiga, dan perbudakan secara diam-diam.

Dalam upaya menjawab bagaimana seharusnya kita yang mencintai demokrasi memperlakukan pihak-pihak yang membenci demokrasi, saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa demokrasi pertama dan paling utama adalah merupakan ikhtiar umat manusia menghapuskan anggapan "tuan dan budak" dari proses peradaban manusia. Artinya, kesetaraan merupakan titik awal keberangkatan menuju sesuatu yang kita sebut demokrasi dan emansipasi (pembebasan yang mencerahkan).

Bila kita berada dalam suatu peristiwa di mana percakapan silang pendapat atau konflik kepentingan berada di dalamnya, maka kita membutuhkan sesuatu emansipasi. Karena gagasan emansipasi membuat kita berpikir tentang politik dalam kaitannya dengan konflik, konflik yang berbeda dengan gagasan dominan yang berasimilasi dengan konflik kekuasaan, alias konflik sesama warga negara. Meminjam pendapat Jurgen Habermas, "Tidak ada oleh siapa dan untuk apa dalam konflik yang ditukarkan di ruang publik yang demokratis. Itu merupakan milik semua orang."

Menurut Jacques Ranciere, apa yang menandai demos adalah menghadapi orde (pihak lain) yang tidak setara dengan tuntutan bagi kesetaraan. Baginya, demos tidak terdiri dari semua orang bebas, tetapi hanya mengacu kepada individu dan kelompok yang tidak lagi boleh diperbudak, kendati mereka tidak memiliki kekayaan dan kebajikan yang diperlukan untuk bisa berpartisipasi di ranah publik.

Namun demikian, kebebasan nyata, bagi demos, berarti bahwa mereka harus diberi ruang yang sah dalam lingkup publik yang sama dengan kelas penguasa --bahkan jika mereka tidak memiliki kekayaan positif (kebajikan dan kekayaan harta benda) untuk membenarkan klaim mereka. Oleh karena secara resmi tidak memenuhi syarat untuk mengambil peran dalam pengaturan, demos tidak dapat diidentifikasi dalam istilah-istilah etis konvensional atau formil semata. Satu-satunya yang dimiliki demos adalah kebebasan. Namun hal inilah yang saat ini dipandang kemudian sebagai variabel negatif dalam demokrasi itu sendiri.

Artinya, demokrasi tidak bisa direduksi menjadi sekadar suatu sistem bernegara yang di dalamnya terdapat institusi-institusi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pun bukan sekadar mencoblos foto orang yang disenangi pada surat suara pemilihan umum. Emansipasi demokratis melampaui itu: kesetaraan, kebebasan yang mencerahkan, dan berkeadilan. Bagi Ranciere, "politik" ditandai dengan subjektivasi (zoon politikon), maka demokrasi mengacu pada situasi yang individunya menciptakan atau diberikan ruang memverifikasi kesetaraan, dan itu meniscayakan proses "mengambil alih panggung".

Proses subjektifikasi (sebagai zoon politikon), hanya bisa terjadi ketika demos mengambil alih panggung dan kemudian mengejawantahkan kebebasan mereka sebagai judul umum komunitas politik (karena itu disebut "demokrasi"), dan tidak sekedar menjadi cangkang formal atau objek kebijakan publik. Meminjam kalimat Aristoteles, "Demokrasi adalah ketika orang miskin memerintah orang kaya."

Dengan demikian, politik selalu ditandai ketika orang, yakni demos, budak, minoritas (tidak sekedar minoritas ras, agama, tapi juga pendapat dan pilihan politis), menyatakan diri setara dengan cara mengajukan persengketaan antara mereka dan pihak penguasa. Maka dapat disimpulkan bahwa polemik egaliter selalu datang bersama dengan apa yang disebut "demokrasi". Manakala demokrasi hanya soal "konsensus", sami'na wa atho'na (dengar dan laksanakan), bagi Ranciere, itu lebih baik dipahami sebagai pemerintahan tanpa politik atau musyawarah tanpa demokratis.

Kepastian Hukum

Dalam kondisi yang setara dan bebas di arus deras keberingasan post truth, pemerintah, atau seluruh lembaga demokratis perlu melakukan counter issue, menyandingkan aksioma alternatif atau data pembanding tanpa perlu memperkecil kebebasan dan merampingkan tubuh demokrasi itu sendiri. Ruang bagi percakapan yang bebas, yang menghadirkan banyak pilihan harus dibuka lebar. Bila hanya mengandalkan hukum sebagai panglima, itu tidak bisa menjamin keadilan didapati. Karena hukum dibuat hanya untuk memastikan antara "baik" dan "tidak baik" ditempatkan secara proporsional.

Dalam buku How Democraty Die, para penulisnya (Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt) mengungkapkan bahwa dalam banyak upaya melindungi dan mempertahankan demokrasi dari pihak-pihak yang membenci demokrasi dan ingin membajak demokrasi hanya bisa dilawan dengan konstitusi, hakim, dan peran aktif lembaga-lembaga demokrasi (seperti pers dan LSM) yang merdeka, serta diperkuat dengan norma-norma demokrasi tak tertulis, seperti saling toleransi, kesabaran, partai-partai dan kelompok-kelompok yang bersaing saling menerima lawannya sebagai rival yang sah, dan para politisi harus menahan diri dalam menggunakan hak khusus mereka dalam lembaga-lembaga politik, terutama di partai politik.

Sebab, hukum dalam tatanan demokratis berbeda dari apa yang diisyaratkan oleh Machiavelli, bahwa suatu hukum untuk bisa menjadi hukum harus dipaksakan. Pemerintah harus tetap sebagai dirinya, berada di antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas di masyarakat dengan senantiasa memberikan kepastian hukum. Sembari mengajak masyarakat senantiasa terlibat dan mengawasi apa yang menjadi property dan kebijakan publik.

Berdemokrasi bukan berarti sekadar berkonstitusi. Berdemokrasi artinya bebas dalam kecahayaan, bukan gelap gulita, dan itu bukan soal formal atau administratif semata. Banyak dari kita belum lupa, masih hangat di ingatan, sebagaimana seluruh penduduk dunia sadari, bahwa kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden di Amerika 2016 lalu adalah kemenangan kebencian atas demokrasi. Mengingat tidak lama lagi pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan, maka kita perlu menjaga gerbang demokrasi agar pihak-pihak yang membenci demokrasi, seperti yang terjadi di Amerika, tidak terjadi pada kita di sini.

Partai politik diharuskan lebih jeli memilah dan memilih kader-kader yang ingin diusung ke rana publik, alias ke gelanggang pemilu kepala daerah. Sebab, masih ada banyak rentetan akibat pasca pemilihan presiden yang mesti diselesaikan, di antaranya ada rasa benci, marah, balas dendam yang harus dikubur sedalam mungkin, serta menanamkan pandangan yang teguh bahwa konstitusi merupakan komitmen dan ikhtiar bersama, bukan milik pemerintah yang suka atau tidak suka terpaksa diterima sebagian orang. aling terbuka untuk menerima perbedaan sesama anak bangsa demi keberpanjangan usia Republik Indonesia: bahwa demokrasi sejatinya adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh khidmat, pembebasan yang mencerahkan, dan tanpa kemarahan.

Dengan demikian, demokrasi hanya bisa dimenangkan dengan cinta dan perikemanusiaan yang adil dan beradab, serta ikhlas menjabat tangan lawan. Karena, sekali lagi, ruang bagi demokrasi tumbuh selalu tidak pernah kering dan terbebas dari guyuran air mata sang demos.


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com