detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 27 Juni 2019, 11:56 WIB

Kolom

Perlindungan Kerja dan Penegakan HAM

Wahyu Pratama Tamba - detikNews
Perlindungan Kerja dan Penegakan HAM Puing-puing kebakaran pabrik korek di Langkat (Foto: Antara)
Jakarta -
Peristiwa kecelakaan kerja di pabrik sepertinya tidak kunjung henti. Terbaru pada 21 Juni 2019 terjadi kebakaran di pabrik korek atau mancis PT Kiat Unggul di Langkat, Sumatera Utara. Sebanyak 30 orang karyawan yang berada di dalam pabrik meninggal dunia. Peristiwa serupa pernah terjadi pada 26 Oktober 2017. Ledakan di pabrik petasan milik PT Panca Buana Cahaya Sukses merenggut korban jiwa sebanyak 49 orang, serta 46 orang lainnya mengalami luka dan traumatik.

Pengabaian Hak Ketenagakerjaan

Kesamaan pada dua peristiwa tersebut selain merenggut banyak korban jiwa dari pekerjanya, eksploitasi pekerja anak di bawah umur juga menjadi sorotan. Pekerja usia belasan tahun tentu merupakan kalangan anak yang idealnya berada di bangku sekolah.

Kemudian, permasalahan klasik di hampir seluruh wilayah Indonesia yakni sistem perjanjian kerja dan pengupahan yang tidak sesuai ketentuan. Akibatnya tidak ada jaminan perlindungan kerja terhadap buruh atau pekerjanya.

Terakhir, ketiadaan standar kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di dalam area perusahaan. Tentu hal ini secara langsung mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Saat terjadi peristiwa darurat (emergency), para pekerja tidak dapat menyelamatkan diri. Bahkan ada upaya pemilik perusahaan untuk menutup rapat akses pintu gerbang. Akibatnya, saat terjadi peristiwa ledakan atau kebakaran menyulitkan pihak luar untuk memberikan bantuan sesegera mungkin.

Dalam peristiwa meledaknya pabrik petasan di Tangerang dan kebakaran di pabrik korek di Langkat menunjukkan gambaran situasi telah terabaikannya hak ketenagakerjaan pekerjanya. Pengabaian ini disertai pula dengan adanya tindakan pelanggaran perusahaan.

Indikasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) dapat dinilai dari sejauh mana dalam operasionalnya perusahaan menerapkan standar K3, serta sistem perjanjian dan pengupahan kerja sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dan upah minimum berdasar regulasi pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/kota.

Dugaan Pelanggaran HAM

Hak hidup menjadi hak mutlak dalam perspektif HAM. Kematian para korban menandakan adanya pengabaian hak hidup pekerja saat berada di area pabrik. Pabrik tidak memiliki prosedur penyelamatan atau evakuasi diri dan pintu gerbang dalam kondisi tertutup. Pihak perusahaan tidak memperhatikan aspek keselamatan kerja bagi para pekerjanya.

Perusahaan idealnya telah menyiapkan prosedur evakuasi apabila terjadi kecelakaan kerja, dan disertai dengan kelengkapan sarana alat pemadam dan pekerja dapat memahami penggunaan alat tersebut. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Selanjutnya menyoal pengabaian hak atas kesejahteraan tergambar dari sistem pengupahan yang dijalankan perusahaan bagi pekerjanya. Masalah bermula sejak masa perekrutan yang tidak memiliki kontrak kerja, kemudian berlanjut pada pembayaran upah di bawah standar minimum, pemotongan gaji secara sepihak oleh pihak perusahaan, dan tidak ada jaminan sosial kesehatan bagi para pekerja.

Kontrak kerja merupakan catatan komitmen hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik itu perusahaan selaku pemberi kerja dan juga calon pekerja. Pembayaran upah sesuai standar minimum merupakan implementasi perlindungan HAM pekerja. Penetapan standar upah minimum wilayah ditetapkan melalui peraturan daerah di tingkat provinsi dan juga dapat melalui peraturan di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak pekerja untuk memperoleh kesejahteraan, yang bunyinya, "Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya."

Selain itu, dalam Pasal 88 ayat Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ayat (1) menyatakan, "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Selanjutnya ayat (3) mengatur rinci kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi: upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah dan denda dan potongan upah.

Jaminan sosial kesehatan pekerja dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan merupakan hal penting yang disiapkan awal oleh perusahaan. Persoalan ketiadaan jaminan bagi pekerja akan muncul saat telah terjadi suatu peristiwa kecelakaan kerja, sebagaimana peristiwa di Kosambi Tangerang dan Langkat Sumatera Utara. Faktanya tidak semua pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tentu berkaitan dengan kesemrawutan sistem pengupahan.

Selain karena tidak dijelaskan dalam wujud kontrak kerja, penyebab lain adalah pengawasan yang kurang dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Daerah. Sejatinya Disnaker merupakan instansi teknis yang berwenang mengawasi operasional perusahaan dan pelaksanaan perlindungan kerja di perusahaan.

Hal lain yang sangat miris yakni tindakan perusahaan dalam mempekerjakan anak. Merujuk pada Pasal 68 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pada pasal berikutnya, larangan itu dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pasal 69 ayat 1).

Salah satu temuan pelanggaran Tim Pengawas Kementerian Ketenagakerjaan adalah perusahaan mempekerjakan anak atas nama Rina berusia 15 tahun dan turut menjadi korban. (Pabrik Korek Kebakaran, Menaker Usut 6 Pelanggaran, detikcom, 25 Juni 2019).

Menghentikan Pelanggaran

Bercermin pada peristiwa ledakan pabrik di Kosambi Tangerang dan kebakaran Langkat Sumatera Utara, puluhan nyawa pekerja melayang di tempat mereka mencari penghidupan dan pola tindakan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tidak jauh berbeda. Penanganan permasalahan oleh aparatur pemerintah juga memiliki kesamaan pola, seperti proses penegakan hukum oleh kepolisian, serta pengawasan pasca peristiwa oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan Pemda.

Perlu pola pikir baru terhadap permasalahan tersebut agar cara bertindak dari pemangku kepentingan terutama instansi pemerintah dan perusahaan dapat betul-betul menghentikan pelanggaran dan pengabaian HAM dalam lingkup ketenagakerjaan. Peristiwa kecelakaan kerja hingga jatuhnya korban bukan saja perkara pidana ataupun perdata; pertanggungjawabannya bisa materi atau hukuman badan terhadap orang yang melakukan pidana.

Pelanggaran HAM diduga terjadi pada kedua peristiwa tersebut ataupun peristiwa lain yang serupa polanya. Dalam konteks penegakan dan pemenuhan HAM, pemerintah baik pusat dan daerah wajib dan bertanggung jawab dalam pemenuhan dan penegakan hak asasi tiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Instansi pemerintah yang terkait dengan persoalan tentu diharapkan dapat mengawasi bagaimana implementasi regulasi ketenagakerjaan menyangkut hak-hak ketenagakerjaan. Dan, memaksa perusahaan untuk menaati setiap aturan ketenagakerjaan agar tidak ada lagi korban jiwa dari kecelakaan kerja, eksploitasi anak, dan pelanggaran sistem pengupahan. Menghentikan pelanggaran, awal mula penegakan hak asasi manusia!

Wahyu Pratama Tamba staf senior Komnas HAM Subkomisi Penegakan HAM Bagian Pemantauan dan Penyelidikan



Simak Video "Ganasnya Si Jago Merah Lahap Pabrik Plastik di Mojokerto"
[Gambas:Video 20detik]

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com