detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Sabtu 22 Juni 2019, 11:40 WIB

Pustaka

Politik Klientelisme di Indonesia

Rudi Hartono - detikNews
Politik Klientelisme di Indonesia
Jakarta -
Judul Buku: Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia; Penulis: Edward Aspinall dan Ward Berenschot; Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019; Tebal: xviii+418 Halaman

Pemilihan umum presiden dan legislatif 2019 menyisakan sejumlah catatan buruk. Pelbagai masalah dalam pemilu serentak telah kita saksikan, baik secara langsung maupun lewat pemberitaan media massa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kecurangan merupakan narasi musiman yang mengemuka di setiap hajatan elektoral (pemilu dan pilkada). Tak heran bila mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan, dalam setiap hajatan politik elektoral selalu terjadi kecurangan, dan biasanya dilakukan masing-masing kubu (entah dia sendiri, atau tim sukses). Namun masalah utama adalah cara membuktikan tudingan itu.

Tentu persoalan ini menuntut kita agar melihat politik tidak sekadar dari dimensi formal semata seperti koalisi partai, pemilu, dan sebagainya --sebagaimana kerap dilakukan Alan Lijphart. Politik harus dilihat dari dua dimensi --formal dan informal-- lalu dipahami secara dialektis. Pemahaman ini diperlukan untuk memahami bagaimana politik klientelisme beroperasi. Tampaknya cara semacam ini masih jarang dilakukan di Indonesia.

Menurut Ufen (2012) dalam studinya, kepustakaan tentang Indonesia masih jarang membahas bentuk-bentuk pasti dari klientelisme. Minimnya studi komparatif politik Indonesia dengan berbagai negara lain, dalam konteks klientelisme, tak jarang membuat para ilmuwan sosial-politik kerap menggunakan pelbagai istilah-istilah seperti patronase, klientelisme, dan patrimonialisme secara serampangan untuk menggambarkan politik Indonesia.

Seperti ditandaskan Aspinall bahwa penggunaan istilah itu sekadar menjelaskan fenomena lain dan cenderung sempit. Sulit untuk menafikan bahwa klientelisme menjadi pemicu tumbuh-berkembang politik uang (money politic) dan premanisme politik. Dua hal itu menjadi strategi umum para politisi untuk menundukkan dan menjinakkan lawan dan konstituen. Politik uang senyatanya hanya salah satu bentuk dari patronase. Ada beberapa varian lain seperti vote trading, individual gifts, services and activities, club goods, dan pork barrel projects.

Namun klientelisme tak sekadar hubungan individual atau kelompok pemilih dengan politisi dan broker. Kadang hubungan mereka terinstitusionalisasi. Ini juga menjelaskan fenomena dukungan politik suatu kelompok terhadap calon tertentu. Hubungan ini mesti dipahami dalam kerangka esensial dari klientelisme: quid pro quid, sesuatu untuk sesuatu. Dalam pandangan Stokes (2013) dan Hicken (2011) dipahami sebagai "pertukaran yang kontingen".

Desain institusional atau memahami politik lewat pemberitaan media masa tidak bisa dijadikan sebagai parameter mutlak untuk melihat politik Indonesia pasca-Reformasi. Perlu mendekati politik dari dekat supaya melihat secara jelas intensitas interaksi politisi-broker-rakyat agar menemukan --Bayat (1993) menyebut sebagai-- "politik perut", terjadinya praktik jual beli bantuan, barang material, dan keuntungan lainnya.

Studi mutakhir Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam buku Democracy For Sale ini hendak menjawab realitas politik klientelisme di Indonesia dengan perbandingan pada kasus India dan Argentina. Tesis buku ini adalah sistem politik yang terdemokratisasi sejak 1998 masih diwarnai klientelisme yang merefleksikan serta mereproduksi struktur ketimpangan sosial dan ekonomi. Penulis berpandangan bahwa bentuk klientelisme di Indonesia adalah klientelisme gelindingan roda lepas sebagai warisan politik birokratik autoritarian dan akibat sampingan dari desain sistem pemilu.

Aspinall dan Berenschot menggunakan tiga pendekatan untuk menjelaskan klientelisme di Indonesia. Pertama, pendekatan kulturalis, didapat dari metode etnografi dan kepekaan terhadap logika dan norma kultural yang membuat orang terlibat dalam pertukaran klientelisme. Pendekatan ini muncul dalam gelombang pertama studi klientelisme dekade 1960-an hingga 1970-an, dan kebanyakan dirintis oleh antropolog yang melihatnya sebagai bentuk khusus relasi sosial.

Suatu hubungan yang terpersonifikasi didasarkan pada loyalitas bersyarat dan transaksi manfaat timbal balik. Pandangan ini mendorong munculnya pemahaman "kulturalis" dengan fokus pada norma sosial dan ide-ide yang berkontribusi dalam membentuk hubungan patron dan klien --meskipun, pendekatan kultural ini tidak cukup memadai dalam mengidentifikasi perubahan dalam praktik klientelistik.

Kedua, pendekatan marketis, menekankan pada strategi yang memotivasi banyak pilihan politik yang diambil para aktor dalam politik klientelisme. Pendekatan ini muncul dalam gelombang kedua studi klientelisme pada tahun 2000 yang dipacu oleh kesadaran bahwa klientelistik tidak lenyap begitu saja sebagai hasil dari demokratisasi dan modernisasi. Dominasi pendekatan marketis, sepanjang kenyataan bahwa ia menekankan kalkulasi yang dibuat oleh aktor terkait biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang di dapat dalam pertukaran klientelistik. Karenanya perhatian utama disini, mengapa politisi berani mengeluarkan sejumlah besar uang tanpa ada pengawasan di kotak suara saat pemilihan.

Ketiga, pendekatan institusionalis, digunakan untuk mengetahui tumbuh berkembangnya klientelisme. Dengan pendekatan ini, Aspinall dan Berenschot menjelaskan dari aspek pembentukan negara (dalam hal ini, Indonesia pasca-Orde Baru) serta menelisik desain kelembagaan seperti apa yang memungkinkan klientelisme berkembang. Mereka berpendapat bahwa penerapan daftar-partai-terbuka atau proporsional terbuka membuat partai tidak lagi memegang peran penting dalam pemilihan. Para calon lebih mengutamakan strategi keluar dengan membentuk tim informal non-partai, ketimbang bergantung pada mesin partai.

Dari tiga pendekatan tersebut, lebih lanjut, Aspinall dan Berenschot menjelaskan konsep klientelisme gelindingan roda lepas melalui empat argumen inti: jejaring partai dan non-partai, pola kontrol berdasar diskresi, hakikat sumber daya, dan intensitas pertukaran klientelistik.

Penerapan sistem proporsional terbuka membawa perubahan signifikan bagi persaingan antarsesama politisi, baik di internal maupun eksternal partai. Kompetisi yang sengit melahirkan kesadaran akan pentingnya membangun jejaring non-partai sebagai sumber daya kampanye dalam pemilu. Tak hanya calon penantang yang mengandalkan jejaring non-partai, tapi calon petahana pun tetap memakai. Dengan basis sumber daya yang lebih kuat, calon petahana memang lebih diuntungkan. Ia bisa memperbesar jejaring yang sudah dibentuk sebelumnya.

Manakala sudah masuk dalam distribusi keuntungan, para calon bisanya dihadapkan pada problem dari jejaring yang dibentuk. Pertama, tim sukses yang bersifat ad hoc bentukan para calon. Kedua, jejaring formal dan informal yang menyusup untuk mempengaruhi pemilih berdasar kriteria agama, etnisitas, pertemanan, dan sebagainya. Dua hal ini terkait erat dengan bagaimana para calon merawat loyalitas jejaring melalui pembagian saling menguntungkan. Tak jarang dalam beberapa kasus, seperti di terangkan buku ini, terjadi ketidakloyalan atau pengkhianatan dari jejaring tersebut.

Begitu pula dengan pola-pola kontrol berdasar diskresi atas sumber daya negara yang banyak dilakukan oleh para calon petahana dalam distribusi termasuk hibah, proyek, program kesejahteraan, dan anggaran pemerintah. Meski kedengaran tampak menjanjikan bagi calon petahana, pola ini sangat bergantung pada kemampuan melakukan konsentrasi sumber daya. Perburuan rente adalah sala satu akibatnya. Dalam konteks Indonesia, yang mana desain institusional cenderung menutup ruang gerak partai pada banyak sumber daya patronase, justru membuat birokrat negara dan tokoh-tokoh yang merepresentasi negara seperti kepala desa justru paling diuntungkan. Di beberapa kejadian, partai hanya menjadi instrumen pragmatis semata orang-orang tertentu saja.

Hakikat dari sumber daya yang dipertukarkan adalah mendapat dukungan politik. Para calon tak hanya memberi material semata, tapi juga diselipi janji-janji politik sebagai stimulan agar terlihat lebih meyakinkan. Dengan begitu, ada kemungkinan, hati pemilih takluk dan mau memilih dirinya. Menurut Aspinall dan Berenschot, di Indonesia strategi klientelisme yang berkembang umumnya di seputar jual-beli suara (berupa vote trading maupun vote buying) dan sumbangan untuk masyarakat (berupa club goods maupun pork barrel projects). Hanya saja patronase individual dan kolektif memiliki tantangan organisasional yang distingtif dan mensyaratkan jenis broker berbeda.

Ada yang perlu diperhatikan di sini bahwa dalam kasus pemberian secara privat atau individual, pertukaran terjadi melalui pemilih dan politisi melalui perantara seorang broker. Dan dalam kasus pemberian kolektif, pertukaran hanya berpusat antara politisi dan broker atau perwakilan komunitas yang menjanjikan akan menggalang sejumlah dukungan suara untuk politisi.

Untuk intensitas atau derajat pertukaran klientelisme pada dasarnya mudah diidentifikasi, namun sulit untuk diukur. Karenanya dalam menjelaskan tingkat intensitas klientelisme, Aspinall dan Berenschot menggunakan metode survei ahli. Cara ini diadaptasi dari ilmuwan politik Herbert Kitschelt. Hasilnya bahwa ada perbedaan signifikan dari derajat intensitas klientelisme di pelbagai provinsi Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masing-masing daerah.

Berdasar empat bangunan argumen inilah Aspinall dan Berenschot menjelaskan klientelisme gelindingan roda lepas merujuk pada suatu karakter jejaring kampanye yang bersifat serba bisa dan tidak terinstitusionalisasi. Mereka menekankan dua hal. Pertama, klientelisme gelindingan roda lepas yang kurang terinstitusionalisasi lebih menguntungkan calon petahana dan pemilih. Sedangkan calon penantang harus menghabiskan biaya besar untuk membangun jejaring sendiri dari awal. Kedua, karakter gelindingan roda lepas dari jejaring kampanye membuat kampanye pemilu menjadi mahal.

Sebagai penutup, buku ini cukup berhasil mengkontekstualisasi teori dalam kasus-kasus yang ada di lapangan, antara pemilih-broker-politisi. Pertentangan kepentingan yang memicu pudarnya loyalitas dan pengkhianatan tim sukses dan pemilih, serta negosiasi alot politisi dengan elite partai menjadi perhatian khusus penulis.

Rudi Hartono anggota di Forum Intelektual Nuhu Evav Malang


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed