.webp)
Senada dengan itu, siswa-siswa (yang kebetulan jauh dari sekolah favorit) juga mengeluhkan hal yang sama. Tahun lalu, sempat beredar luas di media tentang bagaimana seorang siswa SMP yang menjadi sangat emosional hanya karena tidak diterima di sekolah favorit. Orangtua dari siswa itu pun ikut-ikut emosional. Mereka tak terima bahwa alasan kegagalan masuk sekolah favorit adalah masalah tempat tinggal. Harusnya, menurut mereka, dasar menyeleksi siswa dilihat dari nilai, bukan alamat.
Di sisi lain, sekolah-sekolah negeri yang selama ini tidak diunggulkan serasa mendapatkan keuntungan. Mereka mendapatkan siswa-siswa potensial. Dengan bekal siswa potensial ini, sekolah-sekolah non-unggulan pun berpotensi mengimbangi, bahkan meninggalkan, pamor sekolah unggulan sebelumnya. Yang tak bisa diluputkan, sekolah swasta juga akan panen siswa-siswa potensial. Pasalnya, banyak siswa yang tak diterima ke sekolah unggulan, karena kalah oleh syarat zonasi, malah memilih sekolah swasta favorit.
Siswa-Siswa yang Rapuh
Terlepas dari kenyataan itu, kita harus mengakui, secara umum sistem zonasi ini sangat menguntungkan. Tidak ada lagi diskriminasi, apalagi labelisasi sekolah. Selama ini, sebelum sistem zonasi diterapkan, tidak hanya diskriminasi, sekolah unggulan justru cenderung menjadi bisnis. Statusnya sebagai sekolah negeri tak membuatnya ramah bagi warga miskin. Malah terkadang, sekolah unggulan memasang tarif yang sangat tinggi. Untuk beberapa kasus, sebuah kursi dipatok dengan harga puluhan juta rupiah.
Di sini, oknum sekolah menjadi makelar penjual beberapa kursi. Bisnis kursi sekolah favorit di negara ini bukan rahasia lagi. Orangtua menerimanya begitu saja karena sekolah unggulan biasanya selalu menjadi langganan PTN favorit melalui jalur undangan. Maka, sebelum zonasi diterapkan, skema pendidikan kita begitu sangat brutal. Sekolah disempitkan melulu akademis. Untuk masuk PTN favorit, SMA favorit menjadi jalan pintas. Untuk masuk SMA favorit, SMP favorit jadi jalan tol. Untuk masuk SMP favorit, syarat mulusnya harus berasal dari SD favorit pula.
Dampaknya, agar masuk SD favorit, siswa sudah dipaksa tahu calistung semasa PAUD. Maka, lihatlah, kini bimbel tidak lagi hanya untuk SMA agar lulus PTN, bimbel PAUD pun kini sudah ramai dengan barang jualan utama: bisa calistung sebelum SD. Padahal, secara alami dan biologis, masa PAUD adalah masa bermain. Artinya, jika siswa dipaksa untuk bisa calistung sebelum pada masanya, saat itulah kita sedang menarik orang dari zona alaminya ke zona yang tak alami. Betapa tidak, siswa dipaksa matang sebelum waktunya (dikarbit).
Akhirnya, kita mendapatkan siswa-siswa yang rapuh. Mereka menjadi gelembung sabun: indah, tetapi kosong melompong. Karakternya tidak dikukuhkan. Sebab, sekolah telanjur disempitkan melulu soal akademis. Padahal, sekolah semestinya adalah ruang bagi kita untuk memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia berarti membuat manusia bisa mahir bagaimana berhubungan dekat dengan manusia lainnya (karakter dan kecerdasan sosial), bukan semata fasih bagaimana mengerjakan soal-soal (akademis dan kecerdasan IQ).
Kita tak menampik bahwa ada kemajuan pesat siswa-siswa kita dalam memecahkan soal-soal latihan. Tetapi, pada saat yang sama kita juga harus mengakui bahwa soal bagaimana bersikap dan berkarya, siswa-siswa pada masa lalu lebih mantap. Siswa-siswa pada masa awal kemerdekaan, misalnya, sama sekali tak mengenal nomenklatur pendidikan karakter pada sistem pendidikan. Namun, jangan ragukan mereka soal karakter. Setahap di belakangnya, hasil pendidikan pada masa penjajahan justru sudah berhasil melahirkan begawan-begawan hebat, mulai dari Tjokroaminoto, Bung Karno dan Hatta, hingga Tan Malaka.
Bahkan, Nusantara jauh sebelum Indonesia lahir sudah berhasil membuat karya luar biasa, seperti Candi Borobudur. Saat itu, dana pendidikan belum sebesar saat ini. Kini, ketika dana pendidikan sudah besar, lalu ada nomenklatur pendidikan karakter, kita justru menuai generasi-generasi yang rapuh. Jangankan membuat mahakarya sebesar Candi Borobudur, bagaimana bersikap saja kita kalah telak. Anak-anak bangsa menjadi peternak kebencian. Mereka bahkan tak terlatih untuk sekadar membuang sampah pada tempatnya. Ironis bukan?
Harus Bekerja Sama
Kini, setelah sistem zonasi diterapkan kita bisa berharap pada pendidikan. Sekolah tak lagi diskiriminatif. Tak ada lagi monopoli siswa berbakat. Jika selama ini sekolah demi sekolah cenderung bersaing, dengan adanya sistem zonasi, mereka bisa berbagi. Ini berita menguntungkan. Pasalnya, kolaborasi akan semakin dibutuhkan. The Global Education and Skills Forum 2016 juga sudah mengambil sebuah simpul semangat kerja sama: making education everybody's own business.
Tak bisa dimungkiri, selama ini aroma persaingan (bahkan permusuhan) sering terjadi antarsekolah. Masing-masing sekolah seakan saling "mematikan". Mereka berebut pasar (siswa). Mereka berebut pekerja pasar (guru). Persekolahan menjadi rebutan pasar. Sayangnya, rebutan pasar ini membuat pekerja pasar (guru) yang potensial merapat ke sekolah unggulan. Pekerja pasar yang kurang pengalaman disisihkan ke sekolah non-unggulan. Terjadilah persaingan tak sehat, bahkan ilusi pendidikan yang berkualitas.
Sebab, siapa pun tahu kedigdayaan sekolah favorit selama ini bukan karena kemahiran guru mengajar dan mendidik saja. Di negara ini, sekolah yang menekankan kualitas pembelajaran hanya sekitar 1 persen. Sisanya, sebanyak 99 persen hanya mengandalkan best input (Tom J. Parkins, 2003). Karena itu, sudah seharusnya kita menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan tak favorit. Kita harus memeratakan pendidikan. Kita harus bekerja sama. Dan, sistem zonasi ini adalah salah satu jalan mahapenting bagi kita untuk bekerja sama
Riduan Situmorang guru Bahasa Indonesia di SMAN 1 Doloksanggul, pengajar di Bimbel Prosus Inten, pegiat literasi di Pusat Latihan Opera Batak (PLOt) Medan dan di Toba Writers Forum (TWF)
(mmu/mmu)
