Akhir Pemilu Bukan Putusan MK, tapi Idulfitri
Bagikan opini, gagasan, atau sudut pandang Anda mengenai isu-isu terkini
Kirim Tulisan

Kolom

Akhir Pemilu Bukan Putusan MK, tapi Idulfitri

Kamis, 13 Jun 2019 13:20 WIB
Mahdi khered
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com
Foto: Sylke Febrina Laucereno
Jakarta - Diselenggarakannya pemilu pada 17 April, atau kurang dari sebulan sebelum Ramadhan, merupakan langkah yang tepat. Entah momen ini disengaja atau tidak. Ya, setelah warga media sosial terbelah untuk urusan politik, tapi disatukan dengan malam-malam suci di Ramadhan.

Ketika Ramadhan tiba, otomatis unggahan warganet tidak lagi tentang pemilu, tapi mereka sudah mengunggah suasana salat taraweh, hidangan puasa, menjemput lailatul qadar, dan lain-lain. Bisa dibilang, suasana pemilu yang mencekam, mendadak meredam karena Ramadhan.

Setelah Ramadhan, ditambah lagi Idulfitri. Inilah puncak dari meredamnya tensi pilihan presiden. Ketika Idulfitri, tentu warganet tidak akan ada yang mengurusi pemilu. Yang ada tentu saja cuma urusan mudik, opor ayam, bersilaturahmi, hingga akhirnya kembali ke tempat perantauan, dan kembali bekerja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Inilah efek dari dua ritual keagamaan yang menurut saya jawaban atas politik identitas yang selama ini menggelinding bak bola salju. Ya, politik identitas pada pemilu kali ini, memang dijadikan salah satu cara, untuk mendulang suara.

Politik identitas itu ternyata bisa dilebur juga dengan kegiatan yang beridentitas keagamaan. Dalam hal ini, Ramadhan dan Idulfitri. Dari dua ritual itu, menurut saya yang paling manjur dalam melakukan mengurangi tensi politik adalah Idulfitri.

Ya, karena di momen inilah ada kebiasaan yang selalu diajarkan oleh agama yakni silaturahmi. Sederhananya, silaturahmi adalah melakukan kunjungan, agar hubungan emosional antarmanusia tak lagi renggang.

Saya membayangkan, perselisihan pilihan politik hanya akan jadi lelucon saja dalam momen silaturahmi Lebaran. Mereka yang sebelumnya berbeda pilihan politik, lalu membahas pilihan yang berbeda tersebut dengan cekikikan sambil makan opor ayam.

Atau, saya membayangkan dua orang yang sebulan sebelumnya berseteru hebat di media sosial, lantas berdamai dan saling memaafkan, persis setelah Salat Idul Fitri digelar. Karena inilah, saya menyebut kalau ending atau akhir dari pemilu sejatinya bukanlah (keputusan) Mahkamah Konstitusi (MK), tapi Idulfitri. Momen Idulfitri, menjadi ending dari segenap pertikaian, khususnya pertikaian di media sosial.

Tentu ini adalah akhir yang bersifat hubungan sosial, bukan kaitannya dengan konstitusional. Jika hubungan sosial sudah rukun, saya optimis, apapun yang diputuskan oleh MK akan diterima oleh masyarakat. Setelahnya, Indonesia akan kembali normal lagi. Tugas kita selanjutnya menunggu dan mengawasi janji para politisi direalisasikan.

Silaturahmi

Kebuntuan sosial seberapa pelik pun sejatinya bisa diselesaikan dengan bersilaturahmi. Ya, karena dengan silaturahmi, dua orang atau lebih bertemu, bertukar pikiran, ber-tabayun atau mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, dan lain-lain.

Selama ini permasalahan dan perselisihan sosial tidak bisa terselesaikan karena tidak adanya silaturahmi. Dampaknya ada kebuntuan komunikasi. Selain itu, tak bersilaturahmi otomatis kita menumbuhkan syak wasangka dalam diri kita. Padahal, syak wasangka itu belum tentu benar.

Oleh karenanya, alangkah adem dan menenteramkannya jika dua orang yang selama ini menjadi titik sentral perbedaan bertemu. Dia adalah presiden petahana Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto.

Apa yang dilakukan oleh keluarga Yudhoyono yang menemui Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo pada momen Lebaran adalah berita baik bagi dunia politik kita. Meskipun, yang menemui mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono. Kita mafhum, kalau selama ini ada hubungan tidak baik antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati.

Jika hal itu ditiru oleh Prabowo dan Jokowi, maka akan meredakan persoalan di akar rumput. Toh, keduanya pun ending-nya nanti harus menerima apa yang diputuskan oleh MK. Jika keduanya bertemu, ini akan menjadi pematangan demokrasi di Indonesia.

Tentu saja, yang dibutuhkan bagi keduanya adalah kemauan untuk menurunkan ego. Ini mudah diucapkan, tapi kadang sulit dilakukan. Ada ungkapan yang menyebut, musuh terbesar kita bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri. Bukankah begitu?

(mmu/mmu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads