DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 03 Juni 2019, 14:00 WIB

Kolom

"Ideologi Impor" di Pilpres 2019

Viva Mauladi - detikNews
Ideologi Impor di Pilpres 2019 Foto: Hafidz Mubarak A/Antara
Jakarta -
KPU telah menetapkan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pasangan calon terpilih Jokowi - Maruf Amin memperoleh suara 85.607.362 (55,5 persen). Lalu, paslon 02 menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diputuskan akhir Juni 2019 nanti.

Saya ada catatan permasalahan yang menguras energi rakyat. Bahwa Pemilu 2019 sarat dengan permainan isu mempertentangkan "ideologi impor". Yaitu ideologi yang berasal dari luar negeri, lalu dikemas sebagai isu politik. Main politik memakai menu isu ideologi. Sekilas tampak sepele. Toh, diskursus ideologi adalah milik kaum elite. Konsumsi elite partai, elite tim sukses paslon, dan berputar di wilayah intelektual kampus. Benarkah spektrumnya hanya sebatas itu?

Ternyata secara empiris di lapangan politik tidaklah sederhana. Pertentangan dan permainan isu "ideologi impor" menjadi masif menjalar ke masyarakat karena kecanggihan teknologi media sosial. Isu itu telah mengaduk-aduk pikiran masyarakat. Bahkan saat ini telah menjadi sumber konflik sosial. Masyarakat terbelah dan saling menghujat.

Perang Isu

Paslon 01, Jokowi - Maruf Amin diterpa dan diisukan membawa ideologi Komunisme. Sebelum pilpres, Jokowi sudah terkena kampanye hitam. Diidentifikasikan sebagai keturunan eks PKI. Apalagi beredar foto kedekatan Jokowi dengan anak keturunan eks PKI yang kini sebagai pejabat negara.

Paslon 02, Prabowo - Sandiaga Uno diisukan jika memenangi pilpres akan membentuk pemerintahan khilafah. Buktinya, komponen "Islam Garis Keras" bergabung dan mengambil peran di tim pemenangan paslon 02. Beberapa tokoh "Islam Garis Keras" berfoto bersama Prabowo dan viral di medsos.

Dari hal tersebut, paslon 01 dan 02 telah mengalami framing media dan kampanye hitam soal "ideologi impor". Tujuan isu itu adalah untuk merontokkan elektoral paslon. Calon pemilih akan lari dan tidak memilih paslon. Skenario kemenangan melalui strategi kampanye antarpaslon lalu menjadi ajang perang isu yang zero sum game. Tanpa lelah menembak dan melempar granat agar viral di medsos. Saling membalas.

Padahal bermain di isu "ideologi impor" banyak mudaratnya dan tidak ada manfaatnya buat demokrasi . Bahkan hal itu berbahaya bagi nilai keindonesiaan. Pertama, akan mengentalkan sikap dan pemikiran sektarian. Hal ini memicu politik identitas masuk di tengah lapangan permainan politik. Primordialisme dimaknai sempit. Jika ditarik ke belakang sebelum pilpres, sewaktu Pilkada DKI 2017 lalu, isu ini sudah menebal. Lalu menjalar dan menajam sampai Pilpres 2019.

Kedua, menjadi sumber perpecahan ikatan sosial masyarakat dan ancaman integrasi nasional. Masyarakat terbelah dan berhadapan secara fisik. Muncul rasa curiga di dalam hubungan sosial. Rasa kebersamaan memudar. Saling klaim siapa yang menjadi patriot bangsa, yang toleran, dan yang cinta Indonesia.

Anti-Pancasila

Prinsip historis materialisme, jalan revolusi yang anti-demokrasi, dan menghilangkan hak penguasaan pribadi, sebagai ciri nilai ideologi Komunisme itu adalah bertentangan dengan Pancasila.

Prinsip sistem kepemimpinan khilafah yang menerapkan syariat Islam melalui pemilihan sistem baiat, karena jalan demokrasi dianggap thagut itu juga bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila adalah dasar dan falsafah negara. Prinsip sila Pancasila, yaitu Ketuhanan yang bersifat monoteistik, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial telah menjadi pandangan hidup bangsa (way of life).

Pertanyaannya, mengapa kita masih bermain-main dengan isu "ideologi impor" di area political game? Apakah kita tidak paham atau pura-pura bodoh bahwa "ideologi impor" jelas bertentangan dengan Pancasila? Apakah untuk duduk di kekuasaan harus menegasi kepentingan nation state.

Beberapa penyebabnya, di antaranya, pertama, Pancasila saat ini belum menjadi ideologi yang hidup (living ideology). Pancasila belum menjadi haluan atau pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila diposisikan sekedar formal-legalistik, kering makna. Pancasila tanpa praksis.

Kedua, sikap, pemikiran, dan tindakan para pemimpin, penyelenggara negara, serta para tokoh belum secara kolektif dan masif menyandarkan diri pada nilai Pancasila. Sehingga berdampak ke cara pandang masyarakat yang epigon, meniru yang di atasnya. Meski sudah ada lembaga negara yang menangani tentang Pancasila, sejak dulu hingga kini, kenyataannya masih belum memberikan pengaruh signifikan untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology.

Jika kondisi ini dibiarkan, akan menjadikan Pancasila terkungkung menjadi ideologi yang jumud, sempit, non operasional, formalistik, dan menuju ke pseudo ideologi. Ideologi yang tidak berfungsi sebagai ideologi.

Cukup Sudah

Apakah kita bisa mengakhiri penggunaan isu "ideologi impor" dalam political game? Harus bisa! Sebab itu virus destruktif yang mematikan tubuh bangsa. Kita telah memiliki sejarah panjang dalam mengarungi pertarungan ideologi untuk menjadikan sebagai dasar negara. Sudah berapa banyak korban nyawa, peluang, dan luka membara? Cukup sudah!

Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan bentuk negara nasional adalah sudah final. Tidak boleh diganti dengan ideologi dan bentuk negara lain. Sila-sila Pancasila termaktub di pembukaan UUD 1945. Sedangkan pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah-ubah. Karena jika diubah maka sama saja dengan mengubah negara Indonesia.

Hati, konstitusi, dan konsisten menerapkan regulasi harus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan. Maksudnya adalah, pertama, bermain politik harus memiliki hati seluas samudera, dibekali akal kebajikan, moral pengetahuan, siap menang siap kalah. Menjadikan wilayah politik sebagai medan perjuangan menegakkan cita-cita luhur untuk kebaikan, kebenaran, dan kemakmuran.

Kedua, politik harus ditempatkan di atas rel hukum. Proses politik mesti berjalan di atas Konstitusi dan Undang-undang. Meskipun konstitusi dan undang-undang adalah produk politik, tetapi jika sudah ditetapkan, bersifat mengikat bagi siapapun, termasuk pembuat undang-undang. Politik tanpa aturan hukum akan berwujud politik hukum rimba, barbar.

Ketiga, penyelenggara negara, para tokoh, dan masyarakat harus patuh dan konsisten melaksanakan konstitusi dan undang-undang. Peningkatan pelembagaan demokrasi harus dapat menciptakan prosedur, mekanisme, dan budaya demokrasi yang sehat, kuat, berwibawa, dan dapat beradaptasi sesuai dinamika masyarakat. Sikap yang tidak konsisten menjadi sebab rusaknya pembangunan pelembagaan demokrasi di Indonesia.

Ke depan, semestinya Pancasila tidak sekedar sakti, tetapi harus menjadi pandangan hidup bangsa, hidup di dalam sikap, pemikiran, dan tindakan (bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara), menjadi spirit dan energi dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. Semoga.

Viva Yoga Mauladi Dewan Pembina Paguyuban Rakyat Indonesia Raya (Paraindra)

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed