detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Sabtu 01 Juni 2019, 10:30 WIB

Kolom

Menanti Pola Baru Pembinaan Pancasila

Arie Hendrawan - detikNews
Menanti Pola Baru Pembinaan Pancasila Dewan Pengarah BPIP di Istana (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -

Pada tahun 2018, presiden memperkuat Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Setidaknya ada dua konsekuensi dari perubahan UKP-PIP menjadi BPIP. Pertama, secara kelembagaan, BPIP kini berada setingkat dengan kementerian negara. Kedua, status BPIP tidak lagi "tergantung" pada masa jabatan presiden. Adapun, landasan penguatan tersebut adalah demi kepentingan jangka panjang, bahwa ideologi negara merupakan urusan kekal —sepanjang hayat.

Sebenarnya, BPIP bukan menjadi instrumen pembinaan Pancasila yang pertama kali dibuat oleh pemerintah. Pada era Orde Lama dulu ada Tubapi yang diterbitkan oleh PPJR. Selanjutnya, pada masa Orde Baru ada Eka Prasetya Pancakarsa (P4) yang dibuat oleh BP7. Namun, hal tersebut belum cukup berhasil "menginternalisasikan" Pancasila kepada masyarakat karena corak pembinaannya yang indoktrinatif. Menurut Siswono Yudo Husodo (2006), corak pembinaan tersebut akhirnya hanya menjadikan Pancasila sebagai hafalan dan tidak mewujud secara substansial dalam keseharian.

Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika Dewan Pengarah BPIP Syafii Maarif menyebut bahwa tanggung jawab UKP-PIP (sekarang BPIP) berat, karena harus dapat merebut kembali kepercayaan rakyat dalam melakukan pembinaan ideologi. Seperti fungsinya yang termaktub di pasal 4 Perpres Nomor 7 Tahun 2018, bahwa BPIP bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan kerjasama serta hubungan dalam pembinaan ideologi Pancasila. Saat ini masyarakat menanti bagaimana pola pembinaan baru yang akan diusung oleh BPIP untuk mereformasi para pendahulunya yang lalu.

Belajar dari Purwakarta

Kabupaten Purwakarta adalah daerah yang banyak mendapatkan apresiasi karena dinilai cukup berhasil dalam memasyarakatkan Pancasila. Hal tersebut tidak terlepas dari pogram inovatif bernama Sekolah Ideologi Kebangsaan yang diluncurkan pada 2016. Sekolah Ideologi Kebangsaan merupakan upaya internalisasi Pancasila kepada masyarakat —secara khusus generasi muda. Sekolah Ideologi Kebangsaan mendorong kognisi dan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan dengan metode yang interaktif serta aplikatif.

Di Sekolah Ideologi Kebangsaan, generasi muda banyak memperoleh wawasan luas tentang pengaplikasian ideologi Pancasila dan rasa cinta Tanah Air yang disampaikan oleh narasumber dari berbagai kalangan, misalnya TNI, Polri, pemuka agama, hingga tokoh-tokoh inspiratif. Selanjutnya, untuk merumuskan sistem pengajaran, Pemkab Purwakarta menggandeng UI. Salah satu hal yang menarik di sini, untuk mencegah radikalisme, juga dilakukan kajian Kitab Kuning bagi para santri dan dihadirkan mantan narapidana terorisme sebagai pemateri.

Dengan semua itu, Sekolah Ideologi Pancasila banyak mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Di antaranya, pujian tersebut datang dari Markas Besar (Mabes) TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Baik itu Mabes TNI maupun BNPT melihat, Sekolah Ideologi Kebangsaan layak untuk menjadi "pilot project" bagi daerah lain. Bahkan, BNPT berencana mengadopsi lewat nota kesepahaman. Tetapi, sampai saat ini realisasi tersebut masih belum jelas. Padahal, urgensinya semakin menguat seiring sentimen atas nama identitas dan polarisasi masyarakat.

Pola Baru

Sebagai lembaga yang paling legitimate dalam membidani sosialisasi atau pembinaan Pancasila, BPIP dapat mengadopsi Sekolah Ideologi Kebangsaan yang telah digagas oleh Purwakarta untuk diterapkan secara "unifikatif" pada tingkat nasional. Ada dua strategi awal yang bisa ditempuh. Pertama, memulainya di daerah-daerah rawan konflik berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh kepolisian dan beberapa kementerian terkait. Kedua, mengujicobakannya terlebih dulu di daerah-daerah dengan indeks toleransi yang tinggi untuk dijadikan role model bagi daerah-daerah lain.

Berikutnya, syarat pola pembinaan baru yang perlu dirumuskan dan dieksekusi oleh BPIP adalah harus bersifat kekinian, inklusif, dan tidak indoktrinatif. Metode memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab dua pola pembinaan lama Pancasila dianggap kurang berhasil karena metodenya yang bersifat satu arah. Sementara itu, generasi muda menjadi sasaran pembinaan karena rawan terpapar paham radikal. Quintan Wiktorowicz menyebutnya sebagai cognitive opening, yaitu suatu proses mikro-sosiologis untuk penerimaan gagasan baru yang lebih radikal.

Dalam implementasi di tingkat lokal, BPIP dapat menggandeng elemen pemerintah daerah (Dinas Pendidikan dan Kesbangpolinmas) untuk kelembagaan dan jajaran TNI, Polri, FKUB, OMS, hingga tokoh masyarakat sebagai pemateri. Kemudian, metode yang digunakan harus beragam dan memadukan berbagai "taksonomi" kecerdasan, seperti outbond, tutor sebaya, training motivasi, proyek kewarganegaraan, maupun dengan pendekatan kearifan lokal (seni-budaya). Dengan demikian, pola pembinaan baru Pancasila akan menjadi gerakan transformatif, bukan lagi indoktrinatif.

Arie Hendrawan, S.Pd mahasiswa Magister llmu Politik Undip


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed