detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 31 Mei 2019, 13:30 WIB

Kolom

Jokowi dan Politik Falsafah Jawa

Anwar Kurniawan - detikNews
Jokowi dan Politik Falsafah Jawa Presiden Jokow Widodo (Foto: Istimewa)
Jakarta - Dalam sebuah wawancara eksklusif bertajuk Merajut Kembali Persatuan Bangsa di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan filosofi Jawa saat menjawab pertanyaan reporter Retno Pinasti.

Ada tiga falsafah yang diutarakan oleh Presiden Jokowi sebagai pegangan hidupnya. Pertama, "Lamun sira sekti ojo mateni --meskipun kamu sakti jangan suka menjatuhkan." Kedua, "Lamun sira banter aja ndhisiki --meskipun kamu cepat jangan suka mendahului." Dan ketiga, "Lamun sira pinter aja minteri --meskipun kamu pintar jangan sok pintar."

Ini wajar, mengingat Jokowi merupakan sosok yang lahir dan besar dalam tradisi Jawa. Maka referensi kasunyatan-nya pun adalah falsafah Jawa.

Sebetulnya, petuah-petuah setamsil itu adalah hal biasa. Menjadi luar biasa bahkan bertenaga ketika yang menciptakan atau yang menutur adalah seorang yang memiliki pengaruh, baik sosial maupun spiritual. Lebih jauh, filofosi itu ditengarai merupakan ibrah dari Sayyid Ja'far Shodiq alias Sunan Kudus yang ditularkan kepada murid dan disampaikan secara turun temurun.

Langgam serupa juga terdapat di bilangan Masjid Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memajang kalimat "anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli" dan dinisbahkan pada Sunan Kalijaga.

Atau, pada sebuah falsafah yang cukup terkenal dari sastrawan Sosrokartono. Sekurang-kurangnya ada sepuluh falsafah Sosrokartono, dan kini sering menjadi tembang andalan Ki Dalang Sujiwo Tedjo.

Jawa itu unik. Bukan karena saya, Anda, dan kebanyakan orang adalah Jawa. Tapi memang demikian faktanya. Tidak hanya sarat dengan hal-hal spiritual, Jawa juga dikenal sebagai ladang kekuasaan.

Sejak abad ke-8 hingga ke-9, bahkan sampai menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, sebagaimana dicatat seorang pengamat Jawa Iman Budhi Santosa (2012), pemerintah masa lalu Jawa adalah kerajaan.

Mulai dari dinasti Sanjaya dan Syailendra pada zaman Mataram kuna, misalnya, berlanjut Kerajaan Medang, Kahuripan, Kadiri, Jenggali, Singasari, Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram (Islam) yang akhirnya terpecah menjadi Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Kasultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Pakualaman.

Senapas dengan itu, KH Abdurrahman Wahid (2009) mempertegas dalam prolog buku Ilusi Negara Islam, bahwa kerajaan-kerajaan yang pernah mewarnai tanah Jawa di atas-dan juga kerajaan lain yang tersebar di seluruh Nusantara tentu saja-telah memperkuat kesadaran kita tentang pentingnya melestarikan kekayaan dan keragaman budaya serta tradisi bangsa.

Lebih jauh, seperti dikutip Ariel Heryanto (2019) dari sebuah novel sejarah Mataram karya sejarawan legendaris Anthony Reid, bahwa Jawa mengajarkan betapa kita tidak dapat membela Tuhan dengan jalur peperangan, pembunuhan, dan kebencian satu sama lain di tengah realitas kemajemukan paham kendati atas nama kebenaran.

Pasalnya, masyarakat Jawa sejak awal telah sadar bahwa di dunia ini terdapat sudut pandang yang bermacam-macam. Dengan demikian, setiap ide dan perbuatan dapat dinilai dan disimpulkan berdasarkan sudut pandang yang berbeda sehingga menstimulasi pendapat yang beraneka ragam pula.

Sistem pengetahuannya pun, mengutip Kuntowijoyo (1995), cenderung akrab dengan masyarakat agraris. Kalau kita lihat buku Mujarobat, misalnya, dengan mudah ditemukan banyak wifiq, rajah, dan doa yang berkenaan dengan keperluan masyarakat agraris. Demikian halnya, penguasaan terhadap Jin yang banyak terdapat dalam masyarakat Islam juga menunjukkan ciri masyarakat agraris.

Rupanya, lanjut Kunto, kepandaian Jin juga agraris. Jin dapat berperilaku individual, tetapi tidak massal. Jin dapat menggendong satu orang dari Banyuwangi ke Surabaya, tetapi tidak untuk 500 orang sekaligus karena itu adalah tugas kereta api.

Itulah mengapa dalam mitologi Muslim Jawa lalu dikenal adanya Syaikh Syubakir yang konon telah lebih dulu melakukan "kontrak dakwah" dengan danyang-danyang Jawa sebelum menyebarkan Islam.

Perpaduan antara yang sakral dengan profan itu ternyata dimengerti betul oleh para misionaris Islam masa lalu. Meski mereka bukan orang Jawa, kecuali Sunan Kalijaga, tetapi mereka mampu mendialogkan yang langit dengan yang bumi.

Atau dalam bahasa Sultan Agung (1603-1645), kalau agama itu ibarat sastranya, maka budaya adalah gendingnya, lagunya. Sastra itu tetap, sedang gendingnya-lah yang dapat berubah. Demikian dengan teks Islam yang tetap, sementara konteksnya sangatlah dinamis, dapat berubah.

Ternyata Jawa juga tidak selamanya menjanjikan. Ada banyak ancaman yang mengintai masyarakat. Melihat kondisi alam dan letak geografisnya, cukup wajar jika Jawa dikenal sebagai "gudang bencana alam".

Bencana demi bencana itu tidak hanya fenomena belakangan ini saja. Ia telah berulang-kali terjadi sepanjang zaman. Kisah tertimbunnya Candi Prambanan dan Borobudur serta candi-candi lain di masa lalu cukup menjadi contoh untuk mengatakan betapa letusan Gunung Merapi pernah memorak-porandakan sebuah peradaban megah.

Selain ancaman di luar kuasa manusia itu, masih ada persoalan lain yang tak kalah krusial. Fakta bahwa ada banyak kerajaan di Jawa sebagaimana tersebut di atas sekaligus menegaskan bahwa ia tidak bisa lepas dari keniscayaan ideologi monarkhi: perang dan perebutan kekuasaan.

Dan, kendati yang bersengketa adalah para raja, elite, atau bangsawan untuk memenuhi ambisi kekuasaan, tentu saja ia berdampak pada ketenteraman, kesejahteraan, dan ketenangan hidup rakyat masing-masing negara atau pihak-pihak yang berseteru.

Dalam skema yang berbeda tapi masih sama di tataran konteks, pertarungan kekuasaan dengan segala pertaruhannya itu senyatanya masih menghantui Indonesia hingga hari ini. Kita sudah menyaksikan kengerian itu dengan sangat melimpah ruah.

Lebih-lebih sebelum, pada saat, dan selepas Pilpres 2019. Sungguh, "perang" dapat terjadi manakala semua orang suka berebut benar, mati-matian mempertahankan ego kebenarannya, dan ngotot mencari menang sendiri.

Mungkin, kita tidak mengharapkan kalau di Indonesia terjadi perang gara-gara Pemilu. Tapi satu hal yang patut digarisbawahi, kita pernah berabad-abad jadi bangsa terjajah dan terpecah-belah oleh ambisi politik adu domba yang dipraktikkan Koloni.

Pertanyaannya sekarang, apakah hanya karena Pemilu yang tentu saja akan berulang lima tahun lagi, kita lalu tega saling mencaci bangsa sendiri?

Semoga saja falsafah Jawa yang Presiden Jokowi pegang itu tidak hanya sebatas retorika, tetapi juga bisa mengejawantah dalam berbagai sikap dan keputusan politik untuk masa depan Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kertaraharja.

Lagi pula, seperti diakui Presiden Jokowi sendiri, kalau ia tidak dibebani oleh dosa politik masa lalu bukan? Ya, meskipun kalau dihitung-hitung pada periode pertamanya, dosa politik masa lalu yang pernah ada tidak sepenuhnya tuntas ia selesaikan.

Anwar Kurniawan alumnus STAI Sunan Pandanaran, aktif di Komunitas Santri Gus Dur Jogja


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed