Dua Tantangan Berat Jokowi

Jakarta - Menurut saya isu yang paling harus diwaspadai sekarang ini adalah ancaman disintegrasi bangsa yang bukan tidak mungkin akan diintervensi asing. Pernyataan mantan Panglima GAM Sdr. Mualem dari Aceh yang ingin memisahkan diri dari Indonesia jangan dianggap sepele, sebab ini bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Termasuk yang dulunya kerajaan atau kesultanan yang secara sukarela bergabung ke RI. Salah satu alasan utamanya adalah karena di bawah Presiden Jokowi, Indonesia akan dikuasai asing (baca China).

Saya menduga Sdr. Mualem dan banyak kalangan lain di Indonesia memang sudah lama khawatir dengan masuknya tenaga kerja China yang di percayai cepat atau lambat akan menetap di sini dan semakin mencengkeram Indonesia. Sebelum hal itu terjadi, Aceh ingin memisahkan diri lebih dulu melalui referendum seperti Timtim 1999.

Tantangan kedua adalah karena ekonomi dan keuangan negara (APBN) yang sedang berat dan dalam tekanan yang luar biasa. Dalam 4 bulan ini penerimaan pajak hanya naik 1% sementara targetnya dalam APBN naik 20%. Makanya defisit APBN terus menggelembung, sehingga mau tidak mau harus ditopang dari utang. Artinya tanpa utang, roda pemerintahan tidak jalan karena kekurangan dana. Saya kira untuk Anggaran Rutin termasuk THR, dibayar dari dana utangan. Dalam 4 bulan ini defisit APBN sudah mendekati Rp 300 T.

Itulah sebabnya sudah sejak lama saya mengusulkan agar batasan utang tidak semata mata diukur dari rasionya terhadap PDB, tapi yang lebih penting adalah dari kemampuan APBN membayar yang diukur dari pemasukan negara dari pajak. Kini, pertumbuhan utang lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan pajak. Sementara itu pemerintah belum merumuskan terobosan darurat apa yang perlu diambil selain dari menarik utang baru, masih business as usual.

Jelas utang kita semakin membengkak dan berbunga mahal, dan cepat atau lambat akan kesulitan mencari utang di pasar bebas, karena kreditur akan was-was kalau-kalau pemerintah nantinya gagal atau kesulitan membayar cicilan dan bunganya. Alasannya, sekarang saja utang-utang yang jatuh tempo praktis dibayar dengan utang baru alias gali lubang tutup lubang. Untuk menambah cadangan devisa dan menjaga nilai tukar rupiah, pemerintah juga berusaha keras menarik utang barunya dalam valas.

Dalam waktu dekat ini, misalnya, pemerintah akan menerbitkan Samurai Bonds sebesar 177 miliar Yen (sekitar USD 1,62 miliar). Tetapi ini juga membawa risiko kurs karena ketika nilai tukar rupiah melemah berarti utang negara dalam rupiah membengkak dan memerlukan uang pajak yang lebih banyak lagi untuk membayarnya.

Sementara itu defisit transaksi berjalan pada 2019 ini (sampai dengan April) sudah mencapai USD 7 miliar dan tampaknya akan terus memburuk sejalan dengan geliat perdagangan internasional yang memburuk dan volume ekspor-impor Indonesia yang cenderung defisit. Dalam April 2019 ini saja defisit neraca perdagangan mencapai USD 2,5 miliar. Dengan demikian kurs rupiah semakin melemah seperti kurs per 29 Mei 2019 yang mencapai di atas Rp 14,400.

Mengingat besarnya barang-barang konsumsi yang berasal dari import, semestinya inflasi juga akan meningkat. Memang mulai terasa ada tekanan terhadap inflasi meski masih terkendali karena lemahnya daya beli masyarakat. Tetapi imported inflation tetap akan terjadi.

Kesimpulannya, pemerintahan Jokowi agar tidak sibuk dengan politik semata tapi perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap sektor ekonomi dan keuangan negara (APBN) yang suram.

Fuad Bawazier pengamat ekonomi

(mmu/mmu)