detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 30 Mei 2019, 13:04 WIB

Kolom

Mudik Lebaran Tak Hanya di Jawa

Darmaningtyas - detikNews
Mudik Lebaran Tak Hanya di Jawa Sistem one way selepas Tol Cikampek untuk urai kemacetan (Foto: Isal Mawardi)
Jakarta - Penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran mesti sudah berpuluh tahun, tetapi selalu memiliki tantangan dan solusi baru. Pada musim mudik Lebaran 2019 masyarakat Jawa semula berharap akan memperoleh kelancaran saat mudik maupun arus balik lantaran pembangunan Tol Trans Jawa dari Merak sampai Probolinggo (Jawa Timur) sudah tersambung. Harapan masyarakat tinggi, bahwa perjalanan dari Jakarta menuju ke daerah Jawa Tengah dan Timur, maupun arah Lampung akan lancar, sehingga tidak akan mencapai berpuluh jam seperti masa lalu.

Namun entah mengapa sempat muncul kegamangan tentang kelancaran arus mudik (dan arus balik) melalui Tol Trans Jawa, sehingga sempat muncul gagasan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menerapkan kebijakan ganjil-genap di jalan tol pada saat mudik (dan arus balik) Lebaran 2019. Menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, diketahui bahwa puncak mudik Lebaran akan terjadi pada Hari Jumat - Minggu (31 Mei - 2 Juni) dengan perkiraan waktu berangkat favorit jam 06.00-08.00, sedangkan Arus Puncak Balik akan terjadi pada Hari Sabtu - Senin (8-10 Juni).

Guna mendistribusikan arus mudik dan balik agar lancar, maka diusulkan dapat diterapkan pembatasan kendaraan melalui Sistem Ganjil-Genap pada masa puncak mudik pada ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek dengan opsi sebagai berikut: (1). Kamis- Jumat, 30-31 Mei (04.00-12.00), (2). Jumat, 31 Mei dan Minggu, 2 Juni (04.00-12.00), (3). Jumat-Sabtu, 31 Mei-1 Juni (04.00-12.00), (4). Sabtu-Minggu, 1 - 2 Juni (04.00-12.00). Sedangkan pada masa puncak balik pada Sabtu-Minggu, 8 - 9 Juni (09.00-17.00) pada ruas Jalan Tol Cikampek - Jakarta.

Namun gagasan penerapan sistem ganjil-genap tersebut urung dilaksanakan karena setelah dibahas bersama-sama antara Kemenhub, Korlantas Polri, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), dan Dirut Jasa Marga (6 Mei), disepakati bahwa sistem ganjil-genap tampaknya susah diimplementasikan di lapangan dan akan diterapkan sistem satu arah (one way). Penerapan ganjil-genap akan mengalami banyak kendala di lapangan terutama untuk penegakan hukumnya. Bayangkan bila polisi melihat ada kendaraan yang berplat nomer genap pada tanggal ganjil, bagaimana solusinya? Apabila akan ditilang, itu akan membuat kemacetan panjang di belakangnya, namun kalau tidak ditilang itu jelas pelanggaran.

Masalah lain yang lebih krusial adalah terkait dengan azas keadilan, karena liburnya sama, tapi sebagian memperoleh prioritas untuk melewati jalan tol, sedangkan sebagian yang lain harus menyusuri jalan nasional yang belum tentu bagus. Sistem ganjil genap memang cocok diterapkan untuk pola perjalanan harian (regular), namun tidak cocok untuk diterapkan dalam pola perjalanan insidental, seperti mudik Lebaran atau Natal dan Tahun Baru.

Usulan Korlantas Polri untuk menerapkan sistem satu arah didasarkan pada pengalaman melaksanakan kebijakan satu arah (one way) pada musim mudik Lebaran 2018 lalu. Pada saat itu arus mudik dan arus balik memang lancar, meski tidak dapat dipungkiri bahwa arah sebaliknya mengalami ketersendatan selama berjam-jam. Artinya, pada saat arus mudik, perjalanan menuju ke arah Jakarta tersendat, dan sebaliknya pada saat arus balik, perjalanan ke luar Jakarta terhambat, bahkan jarak Jakarta - Bekasi bisa mencapai enam jam pada saat arus balik.

Lebih Mudah

Menurut Corporate Communication Department Head PT Jasa Marga (Pesero) Irra Susiyanti kepada media (17/5), sistem one way ini rencananya akan diberlakukan dari Km 29 Jalan Tol Jakarta - Cikampek hingga Km 262 (Brebes Barat), pada saat arus mudik dari tanggal 30 Mei hingga 2 Juni 2019.

Prinsipnya, one way arus mudik dan arus balik lebih mudah praktis diterapkan untuk angkutan Lebaran dibandingkan dengan ganjil genap. One way tanpa perlu pengawasan yang ketat, yang penting sosialisasi kepada publik dan penjagaan di pintu masuk agar tidak masuk kendaraan yang melawan arus, sebab kalau sampai ada kendaraan lawan arus, dapat menimbulkan kecelakaan beruntun. Sosialisasi kebijakan one way harus masif agar mereka yang akan melakukan perjalanan melawan arus sudah dapat merencanakan perjalanan sejak awal dan memilih jalur alternatif.

Meskipun one way itu lebih mudah dan lebih praktis dilaksanakan, sebaiknya tidak semua lajur Tol Trans Jawa diperuntukkan bagi kendaraan pribadi. Saat ini, masing-masing jalur tol itu memiliki tiga lajur atau total ada enam lajur. Kalau kesemuanya diperuntukkan bagi kendaraan pribadi tentu sangat kurang bijak, karena sama saja memanjakan mobil pribadi. Sebaiknya satu lajur arah Jakarta pada saat mudik dan satu lajur arah timur saat arus balik diperuntukkan bagi angkutan umum (bus dan mobil barang yang diperbolehkan beroperasi saat musim Lebaran), serta angkutan darurat (ambulans maupun pemadam kebakaran).

Bus umum perlu diberi prioritas agar tidak mengalami keterlambatan, mengingat kehadiran mereka juga ditunggu oleh penumpang di Jakarta yang akan melaksanakan mudik ke arah Jateng, Jatim, dan lainnya. Kalau bus-bus umum ini harus melewati jalan nasional yang belum tentu bagus, perjalanan mereka ke arah Jakarta (saat arus mudik) akan terlambat dan tidak memberikan kepastian keberangkatan penumpang bus yang akan melaksanakan mudik Lebaran.

Demikian pula saat arus balik bila mereka harus melewati jalan nasional, maka usaha menjemput pemudik untuk balik ke Jabodetabek juga akan mengalami keterlambatan. Sungguh sangat tidak adil bila enam lajur Tol Trans Jawa diperuntukkan memanjakan para pengendara mobil pribadi saja. Mindset penyelenggara negara maupun pengelola jalan tol perlu diubah, bahwa penumpang angkutan umum semestinya mendapat prioritas pertama, karena mereka hemat ruang dan hemat energi; bukan justru dianaktirikan dengan melalui jalan nasional (yang belum tentu bagus), sementara jalan tol hanya untuk pengendara mobil pribadi.

Kalau angkutan umum dipersilakan lewat jalan nasional, sama saja pemerintah tidak berpihak pada nasib pengguna angkutan umum. Jadi, saya mendukung sistem one way untuk arus mudik, tapi jangan korbankan angkutan umum (penumpang maupun barang).

Kecuali itu, dari segi waktu perlu dikaji kembali. Bila tanggal 1 Juni semua pegawai negeri (ASN) wajib mengikuti upacara Lahirnya Pancasila, berarti penerapan sistem one way mulai tanggal 30 Mei kurang tepat, mengingat yang akan mudik secara serentak itu mayoritas adalah keluarga ASN. Pegawai swasta umumnya sangat tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing, sehingga belum tentu dapat serentak. Tapi ASN akan serentak mudik tanggal 1 Juni usai mengikuti upacara lahirnya Pancasila.

Bukan Hanya Jawa

Pemerintah semestinya tidak perlu gamang dalam penyelenggaraan mudik Lebaran di Jawa mengingat infrastruktur di Jawa sudah bagus, serahkan kepada masyarakat untuk mengatur perjalanan mereka masing-masing. Yang perlu memperoleh perhatian besar mestinya justru pemudik yang ke arah luar Jawa, utamanya Sumatra dan NTB yang jalurnya memungkinkan ditempuh melalui darat dari arah Jabodetabek.

Dengan masih tingginya tiket pesawat sampai saat ini, banyak pemudik arah Sumatra (Lampung, Sumatra Selatan, Jambi, Padang, dan Riau), serta sebagian ke Lombok memilih membawa mobil sendiri. Di sisi lain, tingkat keamanan perjalanan di wilayah Sumatra cukup rawan dan jalannya sempit, tidak sebagus di Jawa. Di wilayah Sumatra ini selain banyak ruas jalan yang rawan kecelakaan, juga berpotensi terkena gangguan karena bukit-bukit di atasnya longsor.

Antisipasi mengawal perjalanan arus mudik/balik dari/ke Sumatra ini tidak kalah pentingnya daripada memikirkan arus mudik/balik di Jawa. Mindset pemerintah perlu diubah bahwa yang mudik tidak hanya di Jawa saja, tapi juga di luar Jawa, sehingga mereka perlu memperoleh perhatian besar pula.

Sedangkan yang di luar wilayah Sumatra, yang menjadi problem adalah angkutan laut dan sungai yang mengalami keterbatasan kuantitas maupun kualitas. Sampai hari ini misalnya, angkutan laut dari Pelabuhan Kalianget ke Masalembu (Madura) belum terpecahkan. Aspek keselamatan angkutan laut dan sungai ini sering terabaikan, akibat keterbatasan sarana. Pemerintah semestinya lebih fokus memperhatikan arus mudik/balik ke/dari luar Jawa atau yang di luar Jawa ini.

Darmaningtyas Ketua Instran (Institut Studi Transportasi) di Jakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed