detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 29 Mei 2019, 14:58 WIB

Mimbar Mahasiswa

Demokrasi Digital Era Media Sosial

Arief Hidayat - detikNews
Demokrasi Digital Era Media Sosial Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -
Tak dapat dipungkiri, perkembangan media sosial akhir-akhir ini telah turut andil dalam menentukan kebijakan di negeri kita. Banyak kebijakan yang "terpengaruh" dengan iklim dan tren di media sosial. Pengaruh media sosial yang begitu masif ini tentu menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat begitu besarnya kekuatan yang dimiliki dan banyaknya kelompok kepentingan yang memainkan peran signifikan dalam wadah media sosial di dunia maya.

Istilah facebookers, twitterland, IG-ers adalah salah satu ungkapan yang kerap muncul dalam memonitor pelaku yang aktif bermedia sosial mewakili Facebook, Twitter, dan Instagram. Perilaku ini setidaknya melibatkan berbagai pihak dan tanpa mengenal kategori (bercampur), baik berupa batasan umur, gender, agama, suku, asal daerah dan sebagainya. Kadang, informasi yang disuguhkan di media sosial ini juga sangat rentan keabsahannya, mengingat sumber yang tidak jelas (sumir), referensi tidak akurat, bahkan anonim. Sehingga banyaknya informasi di dunia maya tidak boleh serta merta kita telan secara bulat, namun mesti kita pilah dan pilih serta "klarifikasi" agar mendapatkan gambaran yang utuh atas suatu peristiwa atau kejadian, serta tidak mengambil kesimpulan secara instan.

Bias informasi inilah yang sesungguhnya sangat berbahaya bagi para pengambil kebijakan. Apabila informasi yang di-input adalah informasi yang tidak bernilai (sampah/hoax), maka sangat mungkin menghasilkan kebijakan yang tidak memuaskan publik secara luas. Namun, kenyataan ini membuat posisi tawar medsos hampir sama dengan partai politik. Mengapa demikian? Fungsi sosialisasi politik, kaderisasi sampai kepada akselerasi komunikasi politik juga dilaksanakannya.

Dalam sosialisasi politik, kerapkali medsos digunakan sebagai alat propaganda politik, sedangkan dalam hal kaderisasi politik terbentuk grup-grup yang tertarik dengan masalah politik serta mengangkat isu-isu politik. Mengenai akselerasi komunikasi politik, sudah sangat jelas bahwa media sosial "sangat diperhitungkan" untuk saat ini. Namun jika ditelaah lebih jauh, mungkin medsos ini lebih berafiliasi kepada kelompok penekan (pressure group) yang turut andil dalam menyumbang lahirnya pandangan atau opini dalam masyarakat. Opini yang terbelah antara yang pro dan kontra biasanya lebih mudah disalurkan melalui media sosial ini.

Fenomena Medsos

Media sosial yang kita kenal sekarang ini, tidak terlepas dari semakin meluasnya jaringan internet. Setidaknya dalam dua dasawarsa pengguna internet naik sangat signifikan di seluruh dunia. Dalam data setidaknya dapat kita lihat betapa pertumbuhan internet hampir berkejaran dengan pertumbuhan populasi penduduk dunia. Sampai akhir 2018, populasi dunia mencapai 7,6 miliar, sedangkan pengguna internet sudah mencapai 4,1 miliar orang, dan yang aktif dalam bermedia sosial mencapai angka 1,8 miliar orang (www.worldometers.info).

Situs tersebut juga mempublikasikan bahwa setidaknya dalam setiap menit sebanyak 200 ribu konten Facebook di bagikan, 100 ribu tweet, 48 jam video di-upload, 2 miliar pencarian (melalui Google), dan kurang lebih 220 ribu konten foto dibagikan melalui Instagram. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penetrasi internet turut andil dalam meluasnya penggunaan jejaring media sosial dalam masyarakat.

Di Indonesia hal serupa juga terjadi. Laporan Essential Insight Into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use Around The World yang diterbitkan 30 Januari 2018 dikutip Harian Kompas (1/3/2018) mencatat bahwa jumlah populasi Indonesia yang mencapai 265,4 juta jiwa, pengguna media sosialnya sebanyak 130 juta dengan penetrasi 49 persen. Sebanyak 120 juta orang Indonesia menggunakan perangkat mobile, seperti smartphone atau tablet untuk mengakses media sosial.

Dalam sepekan, aktivitas online di media sosial melalui smartphone di Indonesia mencapai 37 persen. Berdasarkan aplikasi media sosial yang diunduh, Whatsapp, Facebook, Instagram, dan Line adalah 4 (empat) besar favorit yang paling sering diakses. Perkembangan penggunaan media sosial yang semakin pesat ini memungkinkan daya tekan medsos semakin besar, khususnya bagi para pengambil kebijakan. Kondisi ini tentu akan menjadi ruang yang semakin terbuka bagi komunitas medsos untuk semakin eksis dan menggalang diri dalam suatu perkumpulan yang pada akhirnya menjelma menjadi kelompok penekan (pressure group).

Dalam teori sistem politik David Easton disebutkan bahwa kelompok penekan ini sesungguhnya memiliki kedudukan penting dalam mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan untuk penguasa (Budiarjo, 1996). Artinya, mereka yang tergabung dalam komunitas media sosial memiliki posisi tawar yang semakin menguat seiring dengan semakin bertambahnya pengguna. Salah satu contoh kasus terbaru adalah pembatalan remisi Susrama, terpidana pembunuh wartawan di Bali, karena tekanan pengguna medsos.

Saluran Kebuntuan Sosial

Begitu kuatnya pengaruh medsos dalam mengatur ritme opini publik membuat daya tarik medsos bagi kelompok kepentingan semakin kuat. Akhirnya, apabila setiap ada perhelatan pemilu atau pilkada, ada formasi tertentu yang khusus menjadi "pasukan cyber". Tugasnya adalah selain menangkis serangan dari pihak lawan dan berkampanye, juga menembak lawan. Sehingga tidak heran jika sampai terjadi beberapa kasus "twitwar" (perang kata-kata di Twitter) atau "facebook war" (perang kata-kata di Facebook) yang bukan hanya terjadi di dunia maya, namun sudah merambah pada dunia nyata.

Dari keadaan yang ada dan pentingnya media sosial dalam dasawarsa ini, tak salah juga kiranya media social menjadi entitas "partai maya". Sebutan dengan menggunakan istilah "partai maya" hanyalah ungkapan bahwa telah terjadi mis-kanalisasi artikulasi dan agregasi kepentingan yang ada dalam masyarakat, khususnya menyangkut fungsi yang dimiliki oleh partai politik dan juga pemerintah. Pada akhirnya kondisi ini memaksa publik mencari jalan untuk dapat menyalurkan aspirasinya. Tersumbatnya kanal aspirasi ini akhirnya menyebabkan pilihan jatuh pada media sosial.

Adanya kebuntuan aspirasi ini menyebabkan semakin intensnya pengguna media sosial. Melihat kenyataan ini, para penyelenggara negara pun akhirnya banyak yang menjadikan media sosial sebagai jembatan untuk menyerap aspirasi publik di samping juga menjadi media sosialisasi program atau kebijakan yang telah dilakukannya. Sebut saja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, dan juga Presiden Joko Widodo aktif dalam media sosial.

Fenomena media sosial yang semakin masif ditambah juga dengan kemudahan akses baik melalui komputer maupun gadget (smartphone) serta media portabel lainnya menambah semarak permedsosan di Tanah Air. Selain sebagai penyuara aspirasi, media sosial juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Artinya jika ada kebijakan yang dirasakan merugikan kepentingan publik dan cenderung tidak populer, maka publik akan meresponsnya dengan cepat. Opini publik yang tergalang melalui media sosial juga menjadi amunisi untuk dapat menekan para pembuat kebijakan terkait dengan isu publik tersebut.

Jika memang posisi media sosial begitu penting saat ini, kiranya kita tidak berlebihan mengatakan bahwa media sosial menjadi "partai" baru yang turut memainkan peran partai yang sesungguhnya. Akhir kata, media komunikasi dalam wadah media sosial selayaknya memang mendapat perhatian serius dari para pengambil kebijakan, karena secara de facto opini yang berasal dari media sosial ternyata sangat diperhitungkan. Ke depan, kita semua berharap selayaknya media sosial bisa semakin sehat, informatif dan komunikatif, jauh dari isu SARA yang memecah belah dan fitnah. Untuk mewujudkan semua iu diperlukan peningkatan literasi, kebijaksanaan, kedewasaan dan akal sehat dari para penggunanya.

Arief Hidayat mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed