detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 28 Mei 2019, 12:35 WIB

Kolom

Aksi 22 Mei dan Fanatisme Massa

Ahmad Nurcholis - detikNews
Aksi 22 Mei dan Fanatisme Massa Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Tidak ada yang mengejutkan dari aksi 22 Mei lalu. Aksi berbuntut bentrokan hingga korban jiwa sudah lazim terjadi di negara penganut demokrasi. Paling dekat dengan kasus serupa adalah protes massa di Prancis setahun lalu. Mereka menentang kebijakan pemerintah Macron yang meratifikasi undang-undang reformasi pajak bahan bakar yang membuat harga minyak naik dan barang-barang pokok di Prancis menjadi mahal.

Aksi yang dikenal dengan istilah "rompi-kuning" karena mayoritas demonstran mengenakan rompi berwarna kuning sebagai simbol perlawanan itu menewaskan kurang lebih sepuluh demonstran. Ada juga aksi pegiat lingkungan di India pada 2018. Para demonstran memprotes polusi lingkungan yang dihasilkan oleh limbah pabrik peleburan tembaga, Sterlite, milik salah satu perusahaan raksasa tembaga yang berbasis di Inggris, Vendata Resources. Bentrok antara massa dan polisi setempat pecah, tiga belas aktivis lingkungan dinyatakan tewas dalam protes itu.

Fenomena aksi massa di beberapa negara demokrasi memang menuntut ongkos yang mahal. Tidak sedikit di antaranya harus dibayar dengan nyawa sebagai tumbal aspirasi. Potret aksi di Prancis dan India setidaknya juga memberikan gambaran bahwa eskalasi konflik saat berlangsungnya protes memang sulit dihindari dan itu lumrah terjadi.

Bentrokan yang terjadi antara polisi dan massa di Jakarta pada 22 Mei baru-baru ini memang tidak jauh berbeda dari bentrok yang dialami dalam aksi massa di dua negara tersebut. Yang membedakan keduanya hanyalah soal substansi aspirasi massa yang diperjuangkan. Aksi di Prancis dan India lebih menonjolkan idealisme kepentingan rakyat secara umum, sementara aksi 22 Mei lebih bertendensi politik partisan untuk segelintir elite.

Pemicu aksi politik partisan ini telah dilancarkan melalui narasi politik yang dibangun oleh elite sejak jauh hari. Mereka menuduh KPU berlaku curang dan menuntut diadakannya pemilu ulang. Makanya aksi ini erat dengan mobilisasi massa. Uniknya, aksi ini menyuguhkan tontonan yang kontras, sebab para demonstran yang berjuang mati-matian untuk menuntut keadilan pemilu tidak didukung dengan kehadiran elite yang diperjuangkannya. Mereka absen di tengah-tengah massa aksi.

Dampak Politisasi Elite

Aksi bertendensi politik partisan semacam itu tentu berbahaya bagi kelangsungan masa depan demokrasi. Di beberapa negara demokrasi berkategori partly free atau separuh bebas seperti Indonesia (berdasarkan perhitungan Freedom House), fanatisme simpatisan politik memang sangat rentan dimanfaatkan sebagai martir para elite. Mereka mudah diprovokasi lewat narasi-narasi kecurangan untuk mengkonstruksi pikiran massa sehingga mendukung mati-matian junjungan mereka melalui berbagai aksi bahkan kerusuhan.

Sebetulnya aksi-aksi semacam itu umumnya terjadi di negara-negara dengan kategori not free atau bisa dibilang diktator. Kondisi seperti ini banyak ditemukan di negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Contoh yang terbaru adalah protes yang terjadi di Venezuela dan Kongo setahun lalu. Pada awal Januari 2018 kurang lebih enam orang meninggal di Kongo dalam aksi menuntut pemerintah Joseph Kabila supaya tidak lagi menunda masa pelaksanaan pemilu yang telah disepakati bersama dengan pihak oposisi. Sementara di Veneuela, empat puluh orang meninggal selama pertarungan perebutan kekuasaan antara Nicolas Maduro dan pemimpin oposisi Juan Guaidoi.

Bagaimanapun, mereka yang menjadi korban adalah masyarakat biasa yang mudah terhasut politisasi elite. Sebaliknya, aksi massa yang dipicu karena friksi kekuasaan elite jarang terjadi dan bahkan tidak pernah ditemukan di negara-negara demokrasi mapan. Dalam penilaian Freedom House, negara-negara ini biasanya disimbolkan dengan warna hijau atau bebas (free). Di negara-negara ini para elite biasanya menggunakan saluran aspirasi yang lebih terlembaga sehingga aksi barbar jalanan bisa dihindari. Sekalipun aksi jalanan tetap harus ditempuh, cara penyampaiannya pun lebih beradab.

Mereka menghindari risiko rusaknya pranata sosial dan politik yang telah dibangun bersama-sama. Lalu apakah aksi 22 Mei merupakan kemunduran kita sebagai negara demokrasi? Jika dilihat dari narasi politik yang terpolarisasi, tentu aksi 22 Mei merupakan alarm bagi masa depan demokrasi kita. Ketika negara-negara Timur Tengah yang terpapar Arab Spring saja tengah mempersolid institusi demokrasi mereka, kita malah mundur jauh ke belakang. Merobek sendi-sendi demokrasi demi kekuasaan politik semata.

Kalaupun memang potret aksi 22 Mei tidak menggambarkan perilaku peserta aksi secara keseluruhan, tapi foto-foto dan video yang beredar cukup untuk menjelaskan betapa bangsa kita mudah terprovokasi isu-isu politik partisan. Menurut hemat saya, ini disebabkan setidaknya tiga hal. Pertama, tingkat kognisi politik masyarakat yang masih rendah, di mana akses mereka terhadap informasi riil tentang dinamika politik di tingkat elite masih terbatas.

Keterbatasan ini digunakan elite sebagai bentuk patronase. Alih-alih, masyarakat disuguhkan berita-berita hoax yang memprovokasi. Sulitnya memverifikasi kebenaran yang tersaji di berbagai platform media ditambah rasa fanatisme yang kadung tertanam menyebabkan friksi kebencian di antara masyarakat sulit dihindari. Publik yang terlanjur tersulut benci akan sangat mudah untuk dimobilisasi.

Kedua, munculnya delegitimasi elite terhadap institusi demokrasi. Faktor ini sebetulnya bisa dipecah ke dalam beberapa alasan. Elite yang tidak lagi percaya terhadap lembaga demokrasi bisa disebabkan karena memang sejatinya dia mengakui kekalahannya sehingga jalur kelembagaan tidak akan membawa dampak berarti bagi upayanya. Atau, memang delegitimasi ini ditujukan untuk memperkuat persepsi publik bahwa rezim yang menjabat adalah rezim curang. Sehingga instabilitas politik diciptakan guna merongrong pemerintah yang sah, syukur-syukur bila publik akhirnya terobsesi untuk menurunkan presiden lewat aksi jalanan.

Namun satu hal yang luput dari kacamata elite seperti itu adalah kalkulasi tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebab di tengah kenyamanan ekonomi yang sebagian dirasakan masyarakat, sangat sulit untuk menyulut aksi-aksi itu membludak dan menyebar. Artinya upaya tersebut pun sebetulnya sia-sia.

Ketiga, meningkatnya fanatisme politik masyarakat. Fanatisme politik ini erat hubungannya dengan kemunculan politik identitas yang berkembang baru-baru ini (Vedi Hadiz, 2016). Infiltrasi politik identitas ke dalam partai politik menjadi gejala baru era politik Indonesia pra dan pasca-pemilu Gubernur Jakarta pada 2017. Fanatisme ini lahir karena politik identitas dipelihara dan dikembangbiakkan.

Kekuatan-kekuatan radikal yang merasa termajinalkan oleh pemerintah menyusup ke dalam partai oposisi sehingga persekongkolan mereka menarik banyak simpatisan konservatif. Fanatisme politik masyarakat terhadap kekuasaan semacam ini sebetulnya bisa menjadi bom yang sewaktu-waktu bisa meledak kapan pun.

Stop Polarisasi

Polarisasi politik harus sesegera mungkin dicegah. Sebab meski Indonesia telah berhasil melewati masa-masa transisi politik ke arah konsolidasi demokrasi, namun situasinya masih selalu diwarnai letupan-letupan perselisihan sentimen politik, etnik, dan agama yang sangat mengkhawatirkan. Situasi ini tidak juga beranjak dari kondisi sewaktu keran demokrasi dibuka pertama kali pada 1998. Maraknya ujaran kebencian yang tersebar di masyarakat, ancaman terhadap minoritas, menjadi efek dari fenomena "fanatisme politik partisan" dan pastinya menjadi pertaruhan masa depan demokrasi di Indonesia.

Tentu hal ini tidak bisa dianggap remeh. Semestinya elite dewasa. Demokrasi kita terlalu mahal untuk dikorbankan. Betapapun curamnya perbedaan, pendapat mesti disampaikan dengan terlembaga, tidak dengan lemparan batu, tidak dengan molotov, apalagi dengan mengorbankan warung-warung pedagang kaki lima. Sudah saatnya kita menggali kembali nilai-nilai demokrasi kita yang beradab, demokrasi yang mengedepankan dialog dan mufakat.

Ahmad Nurcholis mahasiswa S2 Politik Internasional di Univesitas Shandong China, menyelesaikan studi S1 di Departemen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed