Setidaknya ada empat hal penting yang harus disiapkan secara matang oleh penyedia tim medis untuk melayani kerumunan massa, khususnya aksi demonstrasi.
Pertama, terkait jumlah dan kapasitas. Jumlah tim medis harus sesuai dengan kebutuhan yang dapat dihitung berdasar sepuluh variabel utama, yaitu: jenis event, perkiraan lama event, profil lokasi, apakah massa duduk atau berdiri atau bergerak, profil orang-orang yang berkumpul, jumlahnya, riwayat event yang serupa, kondisi klimatologis, ketersediaan barang berbahaya, dan profil rumah sakit rujukan. Setiap variabel ini memiliki nilai tertentu yang setelah dilakukan scoring akan didapatkan jumlah nilainya. Dari nilai inilah kita dapat menentukan jumlah dan jenis tim medis dan segenap fasilitas yang dibutuhkan.
Kedua, terkait kompetensi dan fasilitas. Semakin berisiko sebuah event, tentu kompetensi dan fasilitas yang dimiliki oleh setiap tim medis makin kompleks pula. Pada aksi massa yang besar dan rawan terjadinya kerusuhan, ambulans jenis transportasi tidaklah memadahi. Ambulans yang ditugaskan harus yang memiliki kemampuan dan fasilitas untuk melakukan penyelamatan jiwa tahap lanjut atau Advanced Life Support (ALS), misalnya memiliki mesin bantu napas, alat monitor, logistik lengkap dengan personel yang dapat mengoperasikannya dengan baik.
Sebagai contoh terkait aksi 22 Mei tadi, bersama 15 ambulans yang saya sebut, setidaknya diperlukan 15 personel yang memiliki keahlian ALS dan 120 relawan dengan kompetensi Basic Life Support, lebih dari 12 dokter, 24 perawat, 3 koordinator lapangan dan 3 set fasilitas pendukung seperti pusat komunikasi dan logistik lain. Dengan cukup banyaknya personel yang diterjunkan, diperlukan penataan jadwal kerja untuk menjaga petugas tetap dalam kondisi prima.
Ketiga, sistem koordinasi dan jaringan rujukan. Semua tim dan fasilitas kesehatan yang saya hitungkan secara kasar tadi tidak cukup kalau hanya berjaga-jaga dan bekerja secara tersebar. Sistem dan struktur koordinasi harus disusun sejak awal agar kerja tim medis terarah dan efektif. Selain itu, penempatan setiap tim medis perlu memperhitungkan situasi dan kondisi dengan berkoordinasi dengan petugas keamanan.
Tak hanya dengan internal tim medis, sistem koordinasi juga harus dibangun bersama petugas lain seperti pihak keamanan, pemadam kebakaran, kelompok relawan dan rumah sakit jejaring dengan tujuan agar masing-masing pihak mengenali petugas medis, sistem kerjanya, dan bisa bekerja sama. Rumah sakit jejaring perlu disiapkan sedemikian rupa sehingga siap menerima rujukan. Inkoordinasi bisa menyebabkan kesalahpahaman antar-institusi, bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi kemarin, yakni rusaknya armada salah satu organisasi kemanusiaan.
Keempat, prosedur dan etika. Tim medis harus ketat dalam menjaga prosedur standar tetap terlaksana dengan baik, baik prosedur persiapan termasuk assessment risiko, prosedur koordinasi dan komunikasi, dan prosedur pelayanan termasuk sistem rujukan ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Apakah tim medis boleh masuk ke Hot Zone? Tentu hal ini harus disepakati dan disiapkan sejak awal dengan petugas keamanan. Petugas dan fasilitas yang layak untuk masuk area tersebut tentu memiliki spesifikasi khusus, khususnya terkait standar keselamatan.
Saya menaruh perhatian khusus terhadap etika medis, terlebih dalam suasana politik di mana masyarakat mengalami keterbelahan yang lebar seperti saat ini. Tak dapat dipungkiri, tiap-tiap anggota tim medis yang bertugas dalam layanan kesehatan pada aksi massa secara pribadi sangat mungkin memiliki ketertarikan dan keterikatan dengan pilihan politik tertentu. Hal ini bisa memunculkan bias pribadi selama menjalankan tugas atau semacam conflict of interest. Dalam kondisi seperti ini mudah terjadi pelanggaran etika medis tentang independensi dan netralitas politik. Oleh karena itu seleksi terhadap masing-masing personel hendaknya diberlakukan, dipilih petugas yang memiliki kemelekatan politik seminimal mungkin.
Sebaiknya fasilitas dan tim medis yang diterjunkan dalam penjagaan aksi massa adalah yang tidak terkait langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi seperti ambulans partai. Hal ini tidak saja terkait standar fasilitas ambulans partai yang biasanya rendah, tapi yang lebih penting adalah menghindari penilaian yang salah oleh petugas keamanan. Buktinya, dengan adanya ambulans partai yang membawa "amunisi" demonstrasi dengan mudah melunturkan kepercayaan publik dan petugas keamanan bahwa ambulans adalah fasilitas yang penting bagi semua pihak dan harus dilindungi. Akibatnya bisa saja ambulans lain akan menjadi korban dalam situasi yang sedang memanas.
Lambang-lambang perlindungan seperti Palang Merah (khusus untuk anggotanya) atau lambang yang disepakati secara ad hoc sebaiknya dikoordinasikan dan dikenakan secara baik demi identifikasi yang jelas. Tindakan dan ucapan politis apalagi provokatif harus dihindari oleh setiap petugas medis. Tunjukkan netralitas dan independensi karena petugas atau tim medis memang seharusnya hanya bertugas dalam penyelamatan dan misi kemanusiaan, bukan pada pertarungan kepentingan partisan.
dr. Ahmad Muttaqin Alim, Sp.An, M.Sc.DM (EMDM) ahli disaster medicine, tinggal di Yogyakarta
(mmu/mmu)
