detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 23 Mei 2019, 14:50 WIB

Kolom

Jejak Digital Makar Verbal

Manaf Maulana - detikNews
Jejak Digital Makar Verbal Foto: Carl Court/Getty Images
Jakarta - Sangat layak disesalkan bahwa pendukung oposisi di negeri ini makin banyak yang menjadi bagian dari maraknya jejak digital makar verbal yang identik dengan bagian dari krisis etika dalam berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Sehingga, pemerintah terpaksa memblokir sementara akses publik terhadap layanan media sosial.

Dan sangat memprihatinkan bahwa budaya politik di negeri ini kemudian semakin diramaikan jejak digital makar verbal yang dilanjutkan dengan aksi massa destruktif, seperti yang mendompleng aksi damai 21 dan 22 Mei di depan Kantor Bawaslu yang sempat menimbulkan kericuhan dan menelan korban jiwa.

Kericuan tersebut tidak muncul pasca Pilpres 2014, karena saat itu masyarakat belum semudah sekarang dalam mengakses komunikasi digital. Sedangkan media sosial pun masih sebatas hanya bisa diakses kalangan elite dan menengah atas saja.

Beda dengan sekarang, betapa komunikasi digital seperti media sosial sudah sangat mudah diakses oleh masyarakat di semua kelas sosial ekonomi untuk beraksi dan berinteraksi secara terbuka. Rata-rata karena mencoba ikut-ikutan mem-viral-kan jejak digital. Memang banyak yang sadar tentang jejak digital yang dibuatnya. Namun ternyata makin banyak yang tidak sadar bahwa jejak digital bisa membuatnya terjerat hukum.

Contoh mutakhir adalah mereka yang menghina dan mengancam Presiden atau mengajak makar lewat media sosial yang kini sedang ditangani aparat dan terancam kurungan penjara dalam waktu lama. Di antara mereka terlambat menyesal setelah telanjur ditangkap aparat.

Ke depan, mungkin akan makin banyak yang tidak paham atau tidak sadar bahwa jejak digital sangat penting dan bisa menentukan nasib hidup selanjutnya. Karena itu, layak disarankan agar pemerintah memperbanyak konten pendidikan yang mampu membantu anak-anak bangsa untuk selalu berhati-hati dengan jejak digital, agar tidak perlu terjerat hukum hanya karena aksi atau reaksi spontan di media sosial.

Sejauh ini, kurikulum maupun konten tambahan pendidikan kita belum diperkaya dengan latihan bagi anak didik dalam menggunakan perangkat digital dengan baik agar tidak membuat jejak digital makar verbal yang bisa diburu aparat dan terjerat hukum.

Ironisnya, pemerintah dan pendidik justru cenderung hanya suka mengkritik anak-anak bangsa yang kurang bijak menggunakan perangkat digital. Hal ini harus diakhiri dan diganti dengan kebijakan bersifat didaktis dan pedagogis berupa latihan rutin bagi anak-anak didik menggunakan perangkat digital dengan bijak.

Sekarang, mumpung sedang bersiap menghadapi tahun ajaran baru, pemerintah sebaiknya segera menyusun konten untuk memperkaya kurikulum yang berlaku dengan petunjuk praktik latihan bagi anak didik untuk menggunakan perangkat digital dengan bijak dan cermat, sehingga tidak ada yang sengaja atau tidak sengaja membuat jejak digital makar verbal.

Petunjuk praktis tersebut tentu perlu dilengkapi penyuluhan hukum seperti memahami undang-undang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang berlaku di negeri ini. Kalau perlu guru di sekolah didampingi praktisi hukum seperti aparat kepolisian dalam menjelaskan undang-undang tersebut agar anak didik bisa memahaminya dengan baik.

Kehadiran aparat kepolisian di kelas mendampingi guru tentu akan membuat anak didik lebih serius mengikuti pendidikan terkait semua aksi dan reaksi yang bisa menjadi jejak digital makar yang harus dihindari. Pada titik ini, anak didik harus diberi kesempatan untuk bertanya dengan leluasa, kalau memang belum mengerti tentang undang-undang yang mengatur penggunaan perangkat digital.

Jejak digital makar verbal, karena belakangan makin banyak, memang harus diperhatikan lebih serius oleh pemerintah dan segenap anak bangsa. Dalam hal ini, makar layak dirumuskan ulang, setidaknya dibagi menjadi dua. Pertama, aksi makar, seperti aksi nyata menyerang secara fisik Presiden atau merusak kantor lembaga pemerintahan yang sah. Kedua, makar verbal, seperti ujaran kebencian, hinaan disertai ancaman membunuh Presiden atau rencana bikin rusuh untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Bagi pelaku aksi makar maupun pelaku makar verbal harus dijerat hukuman berat agar menimbulkan efek jera. Harus diakui, makar verbal dalam bentuk jejak digital makin marak, karena pemerintah cenderung mentoleransi. Misalnya, ujaran kebencian yang menghina Presiden nyaris tiap hari muncul dan menyebar di media sosial. Kalau ada pelaku yang diproses hukum, jumlahnya sangat kecil dibanding jumlah konten yang layak dianggap makar verbal.

Karena itu, pemerintah pun perlu segera merevisi pendidikan tentang berbangsa dan bernegara bagi anak-anak didik agar menjadi warga negara yang baik yang selalu menghormati pemerintah yang sah, khususnya Kepala Negara. Dalam hal ini, mencegah makar dengan pendidikan jauh lebih bijaksana dibanding dengan cara lain termasuk tindakan represif atau pembungkaman.

Selain itu, makin maraknya jejak digital makar verbal di negeri ini bisa menjadi peringatan bahwa pendidikan etika atau budi pekerti harus kembali dipandang sangat penting melalui sekolah. Sebab, semua yang telah melakukan makar verbal seperti ingin membunuh atau mencaci-maki dan menghina Presiden sebagai Kepala Negara dapat dipastikan tidak punya sopan santun lagi.

Bahkan, makin maraknya jejak digital makar verbal layak dianggap sebagai bukti terjadinya krisis etika di negeri ini yang harus segera dihentikan secara sistematis dengan pendidikan. Dalam hal ini, jangan ada yang mencela pemerintah jika ada upaya menghentikan krisis etika lewat sistem pendidikan, karena hasilnya bisa jadi baru akan dirasakan oleh pemerintahan selanjutnya.

Misalnya, kalau Presiden Jokowi berusaha mengatasi krisis etika secara sistematis lewat pendidikan, hasilnya mungkin baru dinikmati oleh Presiden berikutnya. Tapi jika sekarang tidak ada upaya mengatasi kritis etika, lima tahun ke depan dan seterusnya bisa jadi kritis etika makin parah.

Dengan demikian, pendidikan budi pekerti harus diutamakan lagi di sekolah-sekolah, tapi cara penyampaiannya harus relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya, pendidikan budi pekerti tidak perlu disampaikan langsung lewat ceramah guru tapi cukup dengan membagikan buku saku semacam kamus etika kepada setiap anak didik agar bisa membaca dan mendiskusikannya dengan teman-teman. Dalam hal ini, kamus etika pun mungkin tidak perlu dicetak tapi cukup disusun secara digital yang bisa diunduh dan dibaca oleh setiap anak didik.

Semua pihak perlu menyadari bahwa makin maraknya jejak digital makar verbal merupakan tanda bahaya bagi perkembangan peradaban bangsa kita. Oleh karena itu, bagi yang sedang mendukung pemerintah maupun yang sedang menjadi bagian oposisi layak sama-sama bahu membahu mengatasinya.

Manaf Maulana peneliti budaya politik


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
BERITA TERBARU +