DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 16 Mei 2019, 11:10 WIB

Kolom

Ketakterjaminan Popularitas dalam Pemilu 2019

Ferhadz Ammar Muhammad - detikNews
Ketakterjaminan Popularitas dalam Pemilu 2019 Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Jakarta -

Pemilihan Umum Serentak 2019 memang sudah tinggal menunggu hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski begitu, ragam fenomena yang hadir selama perhelatan kompetisi akbar tersebut tidak pernah selesai untuk dikaji dan diperbincangkan di sudut-sudut ruang publik. Minimal perbincangan tentang Pemilu 2019 bisa menjadi bahan pelajaran bagi khalayak umum sekaligus medium merefleksikan kembali indikator kedewasaan berdemokrasi.

Momentum Pemilu 2019 juga bisa menjadi wacana penantang atas pandangan mapan yang selama ini ajek menguasai kesadaran publik. Salah satu kemapanan tersebut adalah anggapan masyarakat tentang popularitas calon sebagai salah satu modal sosial yang memberi jaminan keuntungan elektoral (Buehler, 2009). Padahal sesuai fakta, anggapan demikian tidaklah selalu koheran. Deretan nama beken seperti Budiman Sudjatmiko, Maruarar Sirait, Faldo Maldini, dan Ferdinand Hutahean yang sering kali tampil menghiasi layar-layar televisi dan merupakan influencer kampanye pada masing-masing pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, harus terseok-seok dalam perjalanan menuju Senayan.

Fakta ketidakterjaminan popularitas dalam Pemilu 2019 segera menjadi wacana penting yang patut ditangkap oleh para ilmuwan dan analis politik. Tidak hanya sebab efek shocked yang dihasilkan, melainkan analisis tentang faktor-faktor yang menimbulkan fenomena tersebut bisa menghindarkan publik dari tuduhan-tuduhan yang tidak ilmiah, misalkan isu kecurangan yang sering kali timbul menjelang pengumuman resmi. Selain itu, usaha ini juga bisa menjadi langkah akademik yang berupaya menjalankan tanggung jawab untuk secara cepat mengurai fenomena baru yang bersemayam di balik praktik pemilu.

Analisis Sistem

Pemilu 2019 merupakan langkah berani yang diambil oleh para perumus ketatanegaraan Indonesia. Dengan menggunakan format "serentak", pemilu musim ini mengawali usaha yang disebut oleh Prof. Ramlan Surbakti (2016) sebagai langkah memperkuat sistem presidensial. Argumentasi yang diberikan oleh Guru Besar Perbandingan Politik Universitas Airlangga tersebut berangkat dari suatu analisis yang mengatakan bahwa praktik pemilihan yang berlangsung selama ini cenderung menghasilkan komposisi pemerintahan yang timpang. Alih-alih menghendaki sistem presidensial yang kuat, kehadiran parlemen justru kerap mempersulit kinerja pemerintah.

Barangkali publik bisa menilai argumentasi itu dengan menyimak konsolidasi carut-marut yang berlangsung pada awal pemerintahan hasil Pemilu 2014. Kegaduhan antara kubu pro-Jokowi yang berbaris di kabinet kerja vis-a-vis oposisi yang mendominasi DPR cukup menguras energi dan mengaburkan fokus perhatian pemangku jabatan pada tanggung jawab public policy.

Meskipun saya menyayangkan realitas perseteruan tersebut, tetapi tidak berarti kehadiran oposisi identik dengan perusuh. Dalam negara demokrasi, tentu saja oposisi merupakan kelompok vital yang kehadirannya bisa membuat sistem politik stabil sekaligus menghindarkan praktik monopoli kekuasaan oleh satu kelompok saja. Namun begitu, demi efektivitas sistem politik pula, oposisi yang baik tidak akan menukar kebutuhan masyarakat dengan kepentingan sesaat --Soedjatmoko (1970) menyebut oposisi yang baik ini sebagai oposisi loyal.

Komposisi timpang yang berujung pada ketidakdewasaan elite dalam berkonflik sebagaimana digambarkan di atas berakar pada desain pemilu yang belum bisa menghasilkan komposisi rasional. Dalam praktiknya, pemilih yang mencoblos Presiden A belum tentu mencoblos partai dan caleg yang berbaris mendukung Presiden A. Padahal seharusnya, kalau desain pemilu yang rasional seperti dijelaskan Ramlan Surbakti, pemilih yang mencoblos Presiden A tentu juga mencoblos partai dan caleg yang sehaluan dengan presiden A.

Apabila merujuk pada pendapat Luthfi Makhasin (2016), skema pemilihan seperti yang disebutkan bisa menjadi tolok ukur dalam membaca hasil pemilu: apakah berorientasi ideologis ataukah pragmatis. Dengan banyaknya kritik terhadap perilaku elite politisi, tentu saja orientasi ideologis menjadi hal yang paling diidamkan oleh banyak pihak. Hal itu pula yang menjadi fokus utama kemunculan ide Pemilu Serentak 2019.

Meski tawaran pemilu serentak terkesan menggiurkan, namun tetap saja terdapat persoalan yang justru hadir tanpa diduga-duga. Barangkali para ilmuwan sekelas Ramlan Surbakti tidak terpikirkan mengenai dampak pemilu serentak ini, yakni tumpang tindihnya fokus pemilih. Tidak bisa dimungkiri, partisipasi pemilih yang termanifestasikan dalam bentuk atensi pada pemilu serentak cenderung hanya terfokus pada pilpres, sedangkan pileg mendapat fokus "sisa-sisa". Dalam sistem presidensial, tentu wajar apabila pilpres lebih menyita perhatian publik. Namun demikian, pengesampingan pileg justru akan menjauhkan sistem pemilu serentak dari kutub ideologisnya.

Secara umum, saat pileg lepas dari mata publik, maka kemungkinan untuk mengawasinya agar terhindar dari praktik anomali seperti transaksi jual beli suara sangat sulit. Lebih khusus lagi, pileg yang menggunakan sistem proporsional terbuka ini akan memberi keuntungan bagi caleg yang memiliki jaringan kuat di tataran lokal (local strongman). Efek samping tentu saja dialami oleh para caleg popular yang namanya hanya meletup di pemberitaan nasional, tetapi tidak mengakar di tataran dapil.

Persoalan ini bertambah pelik dengan praktik penempatan caleg di beberapa dapil "panas", yang lagi-lagi, "panas" atau tidaknya dapil tersebut ditentukan oleh analisis persaingan antarpaslon capres dan cawapres, bukan persaingan personalitas caleg.

Memang dalam sistem pemilu proporsional terbuka seperti sekarang ini, partai merupakan institusi yang memiliki peranan besar, sedangkan caleg tidak lebih merupakan "tangan panjang" partai. Hal ini berimplikasi pada suatu kondisi di mana partai memiliki kewenangan besar untuk menempatkan calegnya di dapil-dapil mana pun sesuai kebutuhan partai. Tetapi, sistem ini memiliki kelemahan terutama saat diserentakkan dengan hajat pemilihan lain yang dianggap lebih berpengaruh besar seperti pilpres.

Secara praktik, tugas partai untuk membantu calegnya memenangkan kompetisi akan terbagi dengan tugas memenangkan paslon capres dan cawapres yang diusung. Supaya terlihat bekerja keras dalam pemenangan paslon yang tentunya diharapkan bisa memberi keuntungan jangka panjang, maka partai akan menggunakan para caleg yang memiliki reputasi nasional sebagai juru bicara atau tim pemenangan paslon. Alih-alih dituntut untuk fokus pada konstruksi citra diri lewat komunikasi masif kepada para konstituen di dapil, para caleg popular justru disibukkan dengan perbincangan mengenai kandidat paslon dalam pilpres.

Oleh karenanya, sebagai ikhtiar menuju sistem pemilu yang lebih adil, maka para ilmuwan politik dituntut untuk segera melakukan evaluasi ulang terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak yang telah direduksi sebatas nyoblos capres dan cawapres. Tawaran tentu sudah banyak diberikan, salah satunya yakni penggunaan sistem pemilihan legislatif lewat model distrik. Tetapi sebagai pengingat, model distrik yang memberi keuntungan bagi caleg agar bisa fokus pada pendekatan dan perekatan hubungan dengan konstituen pun memiliki kelemahan berupa potensi penyelewengan identitas caleg yang awalnya sebagai "wakil" berubah menjadi "raja-raja kecil" (Kacung Marijan, 2010).

Pada akhirnya, entah tetap memilih format seperti sekarang atau perlu memformulasikan ulang sistem pemilu untuk masa lima tahun ke depan kiranya perlu ditekankan, bahwa jabatan eksekutif dan legislatif sama penting dan tidak bisa diremehkan.

Ferhadz A.M Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed