DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 13 Mei 2019, 15:04 WIB

Kolom

Pilpres 2019: Terkoyaknya Kohesi Sosial

Siti Zuhro - detikNews
Pilpres 2019: Terkoyaknya Kohesi Sosial Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta - Persatuan bangsa dalam ancaman? Pertanyaan tersebut bukan mengada-ada. Setidaknya sejak munculnya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2017 terdapat indikasi munculnya keterbelahan sosial. Meskipun persoalan hukumnya telah selesai, dampak sosialnya masih terus terasakan. Bahkan, terasa menguat jelang dan saat Pilpres 2019. Hal tersebut khususnya tampak dari saratnya slogan, diksi, dan ujaran negatif, tidak etis, dan sarkastik yang memenuhi media sosial (medsos). Elemen-elemen bangsa seolah tak berdaya.

Dalam negara yang sangat majemuk, indikasi adanya gejala keterpecahan sosial sekecil apapun jelas harus diwaspadai dan disikapi secara serius dan bijak. Sebab, Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Sebagaimana diketahui, menurut sensus BPS 2010 di Indonesia ada 1.340 suku bangsa. Bahkan, semua agama-agama dunia pun juga ada di Indonesia.

Selama ini Indonesia dikenal sebagai bangsa yang moderat dan sangat toleran. Hubungan antarsuku bangsa, ras, dan agama relatif baik. Hal tersebut terbukti dari adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi prinsip hidup berbangsa dan bernegara.

Tetapi, menjelang dan saat pilpres kali ini ciri khas masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal sopan, santun, ramah dan penuh keadaban seperti mengalami perubahan. Sebagiannya terjebak ke dalam perilaku kekerasan dan bentuk-bentuk ketidakadaban lainnya. Sulit dinafikan bahwa nuansa panasnya politik dalam Pilpres 2019 berbeda dengan pilpres sebelumnya.

Faktor utamanya kiranya bukan karena Pilpres 2019 langsung bersifat head to head, karena hal tersebut juga terjadi pada 2014. Agaknya hal tersebut lebih didorong oleh faktor ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap sejumlah kebijakan yang dalam hal ini khususnya dirasakan oleh sebagian umat Islam. Isunya antara lain mulai dari dugaan penganiayaan ulama oleh orang gila dan kriminalisasi ulama. Isu dugaan banjirnya tenaga kerja asing (TKA) China ke Indonesia semakin memperkeruh suasana.
Pilpres pun marak diwarnai politisasi agama.

Fenomena tersebut sesungguhnya bukan hal baru karena hal tersebut selalu terjadi dalam setiap pemilu. Dalam Pilpres 2019 fenomena tersebut tampak di kedua belah pihak pasangan calon (paslon) capres-cawapres karena keduanya sama-sama menganggap didukung oleh ulama. Oleh karena itu, perseteruan yang paling menonjol adalah perseteruan antarumat Islam yang masing-masingnya didukung oleh beberapa ormas Islam.

Maka, tidak berlebihan jika Pilpres 2019 disebut sebagai pertarungan antarsesama ulama karena keduanya sama-sama menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemenangan capres-cawapresnya.

Pemilu pada dasarnya merupakan kontestasi pilihan. Oleh karena itu, perbedaan pilihan politik merupakan sebuah keniscayaan. Dengan pemilu rakyat diberi kesempatan untuk menilai calon yang dipandangnya lebih mampu untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Karenanya yang dibutuhkan dalam kampanye adalah tentang visi, misi, program dari masing-masing paslon pendukung capres/cawapres berikut kelebihan dan kekurangannya.

Kritik dan saling adu argumentasi merupakan suatu hal yang niscaya. Dengan itu rakyat bisa lebih jernih dalam memilih calon pemimpinnya. Bukan saling hujat dan saling melempar ujaran kebencian, hoax, dan bentuk kampanye hitam. Yang tersebut belakangan ini justru yang paling tampak dalam pilpres. Nilai etika seolah tercerabut dari akar budaya politik yang ditanamkan leluhur dan para guru bangsa.

Akibatnya, pemimpin yang terpilih merupakan pemimpin yang legitimasinya lebih didasarkan pada emosi dan perasaan, bukan pada kapabilitas, track record, dan kinerja.

Fenomena terkoyaknya kohesi sosial dalam masyarakat Indonesia saat ini jelas merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Setidaknya ada empat elemen yang tidak dapat dipisahkan terkait munculnya disharmoni yang mengarah kepada konflik sosial. Keempat elemen tersebut secara garis besar merupakan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) berupa: (a) kesetaraan tanpa adanya diskriminasi; (b) harkat dan martabat dijunjung tinggi; (c) komitmen untuk berpartisipasi; dan (d) kebebasan individu terkait pengembangan diri. Keempat hal tersebut saling terkait dan saling tergantung satu sama lain.

Dalam konteks pilpres penguatan kohesi sosial tersebut dapat terjadi jika penyelenggara pemilu khususnya, mampu merebut kepercayaan publik sebagai lembaga yang independen, netral, dan profesional. Persoalan inilah yang kini menjadi tantangan besar penyelenggara pemilu dan pemerintah. Kegagalan penyelenggara pemilu dalam menjawab dugaan adanya kecurangan pilpres dapat berakibat pada terdelegitimasinya hasil pilpres.

Kondisi bangsa saat ini yang rentan perpecahan perlu mendapat perhatian serius dari tokoh-tokoh bangsa, khususnya tokoh agama dan ormas keagamaan. Wacana tentang "people power" tak bisa dipandang dengan sebelah mata, karena hal tersebut dimunculkan bukan oleh tokoh biasa. Jika terjadi konflik horizontal ongkos politik yang harus dibayar bangsa Indonesia akan sangat mahal. Pembangunan yang telah dilakukan menjadi sia-sia, dan cita-cita kemakmuran bersama pun akan menjadi semakin jauh dari harapan.

Oleh karena itu, semua pihak mestinya sama-sama berusaha mengenyahkan egosentrisme dan primordialisme (baik keagamaan maupun kesukuan). Rekonsiliasi antarsesama anak bangsa harus segera dirajut. Salah satunya adalah dengan menunjukkan kedewasaan sikap dari pemenang pilpres untuk tidak melakukan kebijakan "the winner takes all". Seperti kata Bung Karno, gotong royong adalah ruh bangsa Indonesia. Dengan kata lain negara ini diperjuangkan dan harus dibangun secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Jika diamati secara mendalam, menguatnya fenomena perpecahan bangsa terjadi karena kegagalan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Kegagalan tersebut telah menimbulkan kecemburuan sosial. Mengutip Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta, "Kekayaan nasional Indonesia masih dikuasai segelintir orang. Sepuluh persen orang terkaya di Indonesia menguasai 74,8 persen kekayaan nasional."

Adalah sudah saatnya pemerintahan terpilih hasil Pilpres 2019 tidak lagi berbasa-basi dalam mewujudkan janji politiknya. Perhatian besar harus diberikan pada UMKM yang menjadi salah satu simpul penting untuk mendinamisasi perekonomian Indonesia. "UMKM harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, bukan sebagai penonton. Produk UMKM Indonesia harus menjadi primadona atas produk impor agar rezeki Ibu Pertiwi terbagi rinci ke seluruh generasi."

Hal ini tentunya memerlukan keberpihakan yang besar dari pemerintah Indonesia untuk mengedepankan dan memfasilitasi produk sendiri agar bisa berkembang lebih pesat.

Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu memperlihatkan profesionalitas, independensinya, tidak partisan, dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.

Hal tersebut perlu dilakukan karena sistem demokrasi memerlukan stabilitas politik dan keamanan yang memadai. Hal tersebut penting untuk mengantisipasi dan memberi solusi terhadap ketidakpuasan kolektif masyarakat atas rasa ketidakadilan agar tidak membesar dan mengganggu jalannya pembangunan. Yang diperlukan adalah komitmen yang kuat semua stakeholders bangsa untuk melakukan pemerataan pembangunan dengan menjaga stabilitas dan keamanan.

Kerja sama atau sinergi antaraktor dan elite (stakeholders) serta masyarakat juga dibutuhkan untuk menggerakkan mesin demokrasi agar menjadi demokrasi yang sehat, berkualitas, dan bermartabat dapat diwujudkan di Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, peran positif media massa (elektronik dan cetak) dan medsos perlu ditingkatkan guna meredam terjadinya kegaduhan politik yang berpotensi menjadi ancaman terhadap persatuan nasional. Hal yang sama juga penting untuk diperlihatkan kampus/mahasiswa/intelektual dalam proses pembangunan demokrasi. Sejarah Indonesia telah menunjukkan peran penting mereka, khususnya dalam menyelesaikan kegentingan yang dihadapi bangsa dan negara.

Di tengah tingginya suhu politik pasca pencoblosan pilpres, trust building merupakan suatu keniscayaan yang perlu dilakukan. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat dan menjadi tolok ukur kesuksesan Pemilu 2019. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu memperlihatkan profesionalitas, independensinya, tidak partisan, dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 tak hanya diharapkan menjadi tiang pancang bagi sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.

Dengan tantangan yang cukup besar dalam menjalani Pemilu 2019, konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Prof. Dr. Siti Zuhro peneliti senior LIPI


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed