DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 13 Mei 2019, 12:30 WIB

Kolom

Puasa dan Inflasi Harga Pangan

Agus Dwi Nugroho - detikNews
Puasa dan Inflasi Harga Pangan Berkah pedagang blewah di bulan Ramadhan (Foto: Yakub Mulyono)
Jakarta -

Aktivitas puasa sewajarnya akan menurunkan pengeluaran pangan masyarakat karena intensitas konsumsi dan pembelian pangan juga berkurang. Namun belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pengeluaran pangan masyarakat pada bulan Ramadhan semakin meningkat akibat kenaikan harga pangan atau biasa dikenal inflasi pangan.

Data BPS menunjukkan inflasi bahan pangan serta makanan jadi dalam satu dekade ini memiliki sumbangan yang tinggi terhadap total inflasi Indonesia. Pada 2018, inflasi makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 3,91% dan merupakan yang tertinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Sedangkan nilai inflasi untuk bahan makanan mencapai 3,41%. Kedua nilai tersebut lebih tinggi daripada rata-rata inflasi nasional yang hanya mencapai 3,13%. Inflasi bahan pangan serta makanan jadi pada bulan Ramadhan akan mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding bulan-bulan lainnya.

Kenaikan harga pangan ini sebenarnya disebabkan kenaikan permintaan karena pola konsumsi masyarakat yang juga semakin bertambah. Secara teori, kenaikan permintaan sewajarnya diikuti dengan kenaikan penawaran produk agar tidak terjadi kelebihan permintaan (excess demand). Apabila tidak ada tambahan penawaran produk, maka harga produk normalnya akan naik. Pemicu kenaikan permintaan pangan sendiri dapat berasal dari internal maupun eksternal.

Sumber internal berasal dari sifat dasar manusia untuk menikmati berbagai jenis makanan lezat pasca berpuasa seharian. Sedangkan sumber eksternal muncul karena berbagai insentif yang diberikan pemerintah maupun perusahaan dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR). Insentif tersebut yang kemudian mendorong masyarakat untuk bersikap konsumtif karena memiliki tambahan pendapatan pada bulan Ramadhan. Namun, pemberian THR merupakan suatu kondisi yang lumrah dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat.

Kesenjangan antara permintaan dan penawaran sebenarnya dapat diatasi dengan mendorong peningkatan suplai pangan. Pemerintah perlu bersikap bijak dalam peningkatan suplai pangan yakni dengan menghindari impor karena dapat menyebabkan kerugian bagi petani. Pemerintah sewajarnya fokus untuk meningkatkan produksi pangan domestik melalui pengaturan pola tanam petani yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi. Para penyuluh dan pendamping petani dapat memberikan pemahaman kepada petani untuk menanam komoditas yang memang menguntungkan saat dijual di bulan Ramadhan.

Upaya peningkatan suplai produk harus pula diikuti dengan pengaturan tata niaga pangan. Rantai pemasaran produk pertanian dari produsen sampai ke konsumen sangatlah panjang dan harus melewati beberapa lembaga pemasaran. Lembaga tersebut pada prinsipnya akan mengeluarkan biaya dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Semakin panjang rantai pemasaran, maka semakin tinggi pula biaya dan keuntungan lembaga pemasaran. Kondisi ini pada akhirnya akan memacu kenaikan harga produk pangan, namun percepatan kenaikan harga di tingkat petani masih di bawah percepatan kenaikan harga di tingkat konsumen. Artinya petani hanya menikmati keuntungan terkecil dari proses pemasaran produk pertanian.

Permasalahan ini dapat diatasi apabila ada optimalisasi peran Bulog untuk menyerap produk petani dengan harga yang layak. Bulog dapat menyerap produksi petani dan kemudian menjualnya kembali melalui operasi pasar sehingga dapat memotong rantai pemasaran dan menstabilkan harga. Konsep ini membutuhkan peran serta pemerintah daerah untuk membentuk kemitraan antara Bulog dengan petani seperti yang dilakukan daerah Kulon Progo dengan program Rasda (Beras Daerah).

Program tersebut mampu mendorong Bulog untuk membeli beras Kulon Progo dan menyalurkannya untuk aktivitas bantuan pangan bagi masyarakat di Kulon Progo. Dampak langsung dari program ini adalah petani mampu menjual hasil panen secara cepat dengan harga yang layak. Sedangkan bagi Bulog, program ini minimal dapat menghemat biaya pengangkutan sehingga lembaga ini masih memperoleh keuntungan dari aktivitas jual beli produk pertanian. Tentu saja, program ini harus diperluas tidak hanya untuk komoditas beras namun juga untuk berbagai komoditas lain.

Petani sendiri juga harus melakukan upaya perbaikan tata niaga pangan dengan mengarahkan kelembagaan pertanian di wilayahnya menjadi lembaga pemasaran yang andal. Keberhasilan Japan Agriculture (JA) Cooperative yang mampu secara langsung menghubungkan produsen dengan konsumen di Jepang selayaknya menjadi motivasi bagi petani untuk membangun kekuatan dalam membangun saluran tata niaga yang menguntungkan semua pihak. Kelembagaan pertanian harus didesain untuk melakukan proses pengolahan, responsif terhadap informasi pasar serta kreatif dalam mencari pasar. Hal ini sangat membutuhkan peran serta pendamping petani untuk mengubah lembaga pertanian menjadi lebih modern dan adaptif terhadap keadaan pasar.

Tata niaga pangan yang terbentuk saat ini juga memunculkan para spekulan. Aktivitas yang biasa dilakukan para spekulan ini adalah menimbun barang sehingga nantinya stok bahan pangan di pasaran akan berkurang dan memacu kenaikan harga pangan. Kecurangan ini yang seharusnya perlu selalu diawasi pemerintah melalui satgas mafia pangan. Satgas bentukan kepolisian tersebut bertugas untuk pengawasan dan penindakan setiap penyelewengan dalam tata niaga pangan. Untuk mengoptimalkan kinerja lembaga ini, maka harus mendapatkan dukungan besar dari masyarakat, terutama untuk melaporkan berbagai kecurangan dalam tata niaga produk pertanian yang ada di sekitarnya.

Terakhir adalah diperlukan perbaikan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan efisiensi distribusi pangan. Dengan infrastruktur yang baik, maka distribusi pangan menjadi lebih cepat serta berbiaya murah sehingga dapat menurunkan harga. Apalagi sentra produksi pangan di Indonesia sangat tersebar dan letaknya jauh dari lokasi konsumen. Untuk itu, diperlukan sarana prasarana transportasi yang memudahkan penyaluran produk pangan serta menjangkau hampir seluruh pelosok Indonesia.

Agus Dwi Nugroho, SP, M.Sc peneliti di Pusat Kajian Kedaulatan Pertanian (PAKTA) Fakultas Pertanian UGM


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed