DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 09 Mei 2019, 12:18 WIB

Kolom

Politik Pedagogi Pasca Pilpres

Hadi Mulyana - detikNews
Politik Pedagogi Pasca Pilpres
Jakarta -
Kerukunan kita sebagai bangsa yang majemuk benar-benar tengah diterpa ujian berat di tahun politik saat ini. Jauh sebelum hari H pencoblosan 17 April lalu, kita disuguhi tontonan perdebatan publik tentang siapa sosok terbaik bangsa yang layak menjadi pemimpin negara ini. Mirisnya, hari yang digadang-gadang menjadi klimaks perdebatan antarwarga negara itu tak kunjung tiba. Sampai saat ini, pasca pencoblosan telah usai, publik masih sibuk saling caci, saling hujat, saling fitnah, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, dan beragam jenis gesekan lainnya.

Pemilu serentak yang saat ini masih memasuki tahap rekapitulasi suara oleh KPU memiliki berbagai catatan yang mesti menjadi bahan evaluasi semua pihak. Pemilu yang menggabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden, calon legislatif dari tingkat kabupaten, provinsi hingga DPR RI tahun ini mendapat apresiasi positif dari dunia internasional atas kesuksesannya.

Tetapi di sisi lain, di balik kata "sukses" itu terdapat berbagai goresan pilu yang mewarnai perhelatan pesta politik kita. Setidaknya terdapat lebih dari 500 anggota KPPS yang gugur di medan tugasnya. Mereka telah mengorbankan segalanya demi menjaga integritas pemilu tahun ini walau pada akhirnya tetap mendapat tamparan keras lewat isu kecurangan dan sebagainya.

Kegaduhan politik yang berlangsung sejak sebelum hari H pencoblosan sampai setelah pencoblosan masih belum menemukan tanda-tanda usai. Perseteruan dua kubu pasangan calon masih berlanjut. Sebagai contoh klaim kemenangan kubu 02 (Prabowo-Sandi) yang mengaku memperoleh 62% suara lewat hitung internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) memicu pergunjingan publik. Pernyataan tersebut berseberangan dengan hasil quick count berbagai lembaga survei dan real count KPU yang menempatkan kubu 01 (Jokowi-Amin) unggul sementara dari kubu 02.

Kubu 01 menganggap hasil quick count dapat dipertanggungjawabkan atas dasar pengalaman akurasi perhitungan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Seperti halnya kubu 02 yang melakukan konferensi pers, kubu 01 juga melakukan hal serupa meminta masyarakat agar menunggu hasil resmi dari KPU.

Belum jelasnya siapa sesungguhnya yang menjadi pemenang pilpres kali ini berimbas pada tuduhan miring terhadap berbagai pihak. KPU dinilai curang, quick count dianggap bohong, hingga yang teranyar adalah Ijtima' Ulama III yang merekomendasikan KPU agar mendiskualifikasi Paslon 01 atas dugaan kecurangan yang terjadi.

Perlu diketahui bahwa salah input yang kemudian menjadi landasan tuduhan kecurangan KPU tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, melainkan kedua belah pihak. Jikalau KPU dituduh curang, tentu menjadi paradoks mengingat KPU adalah lembaga yang dipilih oleh tim independen dengan seleksi akhir dilakukan oleh DPR.

Dampak dari semua itu, masyarakat dibuat linglung dan terombang-ambing di tengah pusaran gelombang politik Tanah Air. Ambisi kekuasaan oleh segelintir orang riskan memancing perdebatan yang tak berkesudahan. Lebih mengerikan, wacana people power yang sempat mencuat jelas mengancam perdamaian antaranak bangsa sendiri yang memungkinkan terjadinya konflik horizontal.

Sejatinya, di tengah pendewasaan demokrasi bangsa pasca-Reformasi, seharusnya menjadikan perselisihan argumentatif sebagai modal utama dalam mewujudkan masyarakat yang toleran. Tidak bisa dipungkiri, kontestasi politik Tanah Air saat ini lekat dengan politik identitas yang menjadi tantangan berat bagi keberlangsungan pendidikan politik warga negara. Politik identitas yang dimainkan seperti digorengnya isu agama dan etnis dapat melahirkan hierarki antarwarga negara.

Sementara, yang seharusnya adalah kesetaraan warga negara atas hak konstitusional, bukan dipandang dari agama atau etnis mana pun. Sehingga dengan demikian ketegangan politik dan potensi konflik horizontal dapat diminimalisasi melalui proses pendewasaan dan keluasan wawasan politik warga negara.

Ironi yang terjadi adalah banyaknya pernyataan-pernyataan provokatif yang kerap dilontarkan oleh aktor-aktor politik baik di media sosial maupun media massa. Pernyataan sentimental tersebut jika dilahap oleh masyarakat yang belum sepenuhnya paham dalam menjalankan fungsinya sebagai rakyat yang melek politik dapat memicu kebencian semata. Masyarakat harusnya disadarkan dan diajarkan tentang bagaimana menyuarakan argumentasi membangun, mencerdaskan, dan solutif oleh para politikus, bukan malah diracuni dengan pertikaian penuh kebencian.

Apa yang sebenarnya tengah terjadi dalam situasi politik kita hari ini menandakan masih belum selesainya cita-cita Reformasi tentang kedewasaan demokrasi. Berbagai aspek yang menjadi instalasi demokrasi, meski sudah terpenuhi, namun nyatanya masih belum menjalankan amanah sepenuhnya untuk memberi edukasi politik yang sehat. Tersumbatnya instalasi demokrasi inilah yang berpotensi untuk melahirkan sikap politik primordialisme dan politik saling dendam.

Di ranah ini, tugas berat jelas diemban oleh para politikus yang bergerak melalui partai maupun individu agar memberikan edukasi politik pedagogi kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila yang terjadi hanya demagogi politik, tentu sangat mengkhawatirkan masa depan bangsa. Kita bisa sibuk bertikai, sibuk berdebat, namun kosong makna yang seharusnya politik itu bukan hanya berorientasi pada komunalisme melainkan gerakan kolektivisme.

Kita mesti belajar dari para pendiri republik ini yang telah memberikan contoh bagaimana seharusnya menjalankan tugas kewarganegaraan dalam berpolitik. Sutan Sjahrir misalnya, menjadikan derajat manusia sebagai aspek yang harus dijunjung tinggi dalam berpolitik. Begitu pula dengan apa yang dilakukan Gus Dur bahwa yang lebih tinggi dari politik adalah kemanusiaan. Sederhananya, siapapun yang menjadi pemenang dalam kontestasi politik saat ini adalah seluruh bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan kemanusiaan.

Hadi Mulyono mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed