DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 08 Mei 2019, 15:24 WIB

Kolom

STMJ, STMB, dan Drama Pemilu

Wiwik Budi Wasito - detikNews
STMJ, STMB, dan Drama Pemilu Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -
Pada masa penghitungan suara hasil Pemilu 2019 ini, kita sering mendengar istilah pelanggaran yang bersifat "sistematis, terstruktur, dan masif" ditambah: "brutal", atau disingkat STMB. Secara alfabetis mirip dengan akronim minuman oplosan yang menyehatkan itu: susu, telur, madu, dan jahe (STMJ). Mungkin sengaja, supaya lebih gampang nempel dan ngena.

Sama-sama tersaji dalam kondisi "panas", STMJ menyuguhkan nikmat dan manfaat. Sementara, panasnya narasi STMB menandakan adanya situasi yang tidak sehat atau ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga makin mendidihkan gejolak politik.

Narasi STMB menjadi muara kekinian atas beragam ketidakpuasan dan lampias kekecewaan dari pihak-pihak yang mungkin sebelumnya telah menghirup aroma kekalahan atau merasa dipecundangi secara unfair akibat tidak tercapainya hasil sebagaimana yang diharapkan.

Di apa pun gelanggang kontestasi, selalu ada yang kalah dan menang. Bedanya, ada yang berbesar hati dan tetap berjalan dengan kepala tegak menerima kekalahan tanpa perlu bertanya sebab. Kalah, ya kalah.

Namun akan selalu ada pula karakter manusiawi yang berjalan keluar arena dengan benak penuh kecamuk dan kepala berisi banyak catatan merah yang bisa ditujukan kepada juri, wasit, panitia, pengawas pertandingan, pengamat, komentator, bahkan kepada suporter atau penonton yang netral sekalipun. Kalau mau dikait-kaitkan, pemilik tempat pertandingan juga bisa ikut tercatat.

Pokoknya, selain penyebab utama, hal-hal sekecil, seremeh, sesepele, dan sereceh apa pun yang dianggap potensial menjadi penyebab kekalahan diupayakan tak akan luput dari daftar inventarisasi masalah.

Demi menjunjung tinggi fairness dan fairplay, pihak liyan tentu tidak boleh serta merta mencibir dan menjustifikasi yang kalah sebagai pihak yang bebal atau sengaja membikin gara-gara. Karena masih ada kemungkinan bahwa benar telah terjadi pelanggaran atau kesalahan, baik sengaja atau karena lalai, baik seluruh atau sebagian, sebagaimana yang terkoleksi di dalam catatan miring itu.

Tinggal, yang perlu dipastikan kemudian adalah seberapa signifikan dan meyakinkan bukti catatan itu memenuhi unsur STMB, sehingga memungkinkan terjadinya opsi: angka kemenangan berbalik, pengurangan poin, diskualifikasi kontestan, atau setidak-tidaknya dapat memaksa terjadinya rematch untuk memberi kesempatan yang adil kepada kontestan dengan menjamin bahwa proses ulangnya akan berlangsung bersih. Adapun yang berwenang menentukan opsi itu terjadi bukanlah lewat penggalangan opini publik dan desakan massa, tapi oleh keputusan lembaga serupa komisi disiplin atau komisi banding dan sejenisnya.

Dalam konteks pemilu, telah ada Sentra Gakkumdu, Bawaslu, DKPP, dan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk menyelesaikan segala bentuk pelanggaran selama berlangsungnya proses dan tahapan pemilu. Namun penyelesai akhir segala sengkarut sengketa terkait perolehan suara yang benar yang akan memastikan keterpilihan, pasca penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional oleh KPU, adalah menjadi kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari MK-lah kita mengenal istilah pelanggaran yang bersifat STM, yang kini ditambahi pula dengan unsur "B" (brutal) itu. Bermula dari satu dekade yang lalu, dalam Putusan 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa Pilkada Jawa Timur, MK secara tersurat dan tersirat memaksudkan kategorisasi STM sebagai penanda adanya pelanggaran kualitatif selama penyelenggaraan pemilu mulai dari hulu hingga hilir, sehingga MK tidak semata menyoal kuantitas perolehan suara.

Acapkali, dalil STM ditujukan kepada pemenang kompetisi karena dianggap telah melakukan permufakatan jahat dengan oknum otoritas pemerintahan dan penyelenggara pemilu supaya berpihak padanya. Bahwa, ada satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain." (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).

Karenanya, MK tidak akan membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice) apabila fakta hukum menunjukkan bukti yang kuat dan serius bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat STM yang mendukung terjadinya kecurangan demi menggondol trofi kemenangan suara dengan tanpa menghormati prosedur demokrasi yang mensyaratkan luber jurdil.

Bagaimana dengan unsur "brutal"? Secara leksikal berarti perilaku yang kejam, kurang ajar, tidak sopan, kasar, biadab. Alih-alih hanya sebagai ungkapan kekesalan, justru merangsang rasa penasaran dan menggelitik nalar tentang bagaimana upaya pembuktiannya nanti. Sementara, secara kasat mata, dengan segala kendala persoalan dan pengorbanan jiwa-raga para "pahlawan demokrasi", proses pemilu secara umum berlangsung aman dan lancar.

Oleh karenanya, sejak pasca-kampanye, elite politik diharapkan tak lagi mendramatisasi situasi dengan berupaya menggalang keriuhan dan mengusung aksi massa ke jalanan. Sebagai sesama insan beriman, tentu memafhumi bahwa upaya paling beradab, sahih, dan sepadan untuk memperoleh keadilan dan kebenaran atas hasil pemilu ada di dalam ruang sidang karena semua upaya pembuktian dilakukan di bawah sumpah demi Tuhan. Jika tak bisa lagi mempercayai keafdalan sumpah di hadapan Tuhan, maka kepada siapa atau apa lagi kiranya kepercayaan dan keyakinan akan diberikan?

Maka dari itu, jika nantinya tak bisa legawa dengan hasil penetapan KPU, cukuplah serial drama Pemilu 2019 ini berpungkas di MK. Meski bukan lagi sebagai pemeran utamanya, biarkanlah rakyat secara kondusif dapat menyimak babak demi babak persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum itu. Mungkin sembari menyeruput STMJ.

Wiwik Budi Wasito Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PIHAK) Indonesia, pengajar Hukum Acara MK di Fakultas Syariah UIN Malang


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed