DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 08 Mei 2019, 11:25 WIB

Catatan Agus Pambagio

Perlunya Keseimbangan dalam Industri Penerbangan

Agus Pambagio - detikNews
Perlunya Keseimbangan dalam Industri Penerbangan Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Heboh persoalan tingginya harga tiket penerbangan tak juga kunjung selesai, bahkan menjadi trending topic di media sosial. Kemudian membaca sebuah artikel berjudul Pemerintah Akan Atur Sub-Kelas Tiket Pesawat di Koran Tempo akhir pekan (20-214) lalu membuat saya terkejut dan tidak mengerti apa maunya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk ikut mengatur tarif penerbangan --kemungkinan karena munculnya banyak desakan publik.

Padahal keselamatan di industri transportasi, yang menjadi salah satu tupoksi atau domain Kemenhub, belum diurus dengan baik. Ini terlihat dari masih tingginya angka kecelakaan di sektor angkutan darat dan laut/penyeberangan. Kecelakaan masih terjadi setiap hari dengan korban yang tidak sedikit.

Kalau kita baca dengan teliti, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015) dan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, jelas bahwa di ketiganya tidak ada perintah atau kewenangan Menteri Perhubungan (Menhub) untuk mengatur harga tiket pesawat.

Selama ini saya sudah sering ingatkan Menhub untuk tidak ikut campur mengatur tata cara menjual tiket (tarif) penerbangan yang bukan domain pemerintah. Itu domain industri. Tugas Menhub hanya mengatur Tarif Batas Atas (TBA) untuk menjaga supaya terjadi persaingan sehat antar-maskapai penerbangan. Begitu pula Tarif Batas Bawah (TBB) juga ditetapkan supaya tidak ada maskapai yang banting harga yang merugikan industri. Untuk itu Kemenhub sudah mengeluarkan Peraturan baru PM Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Siapa Berhak Turunkan Harga Tiket?

Jika sekarang Kemenhub memaksa atau dipaksa menurunkan harga tiket pesawat, itu melanggar UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan turunannya. Para pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut secara hukum. Kebijakan tarif atau tepatnya tata cara menjual tiket penerbangan, khususnya untuk Garuda Indonesia (GA), menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN sebagai wakil pemerintah (pemegang saham korporasi terbesar) dan untuk maskapai swasta termasuk LCC menjadi tanggung jawab Dewan Direksi. Direksi GA harus patuh kepada kebijakan Menteri BUMN jika terkait usaha, bukan Kemenhub. GA hanya patuh pada Menhub jika terkait dengan keselamatan penerbangan.

Heboh tarif penerbangan (minta diturunkan) hingga memunculkan trending topic hashtag "PecatBudiKarya" sebetulnya tidak tepat karena sekali lagi Kemenhub tidak berwenang by law mengatur harga tiket pesawat. Terkait harga tiket, kewenangan Kemenhub hanya mengatur TBA dan TBB. Jadi sudah benar Menhub tidak jadi mengeluarkan kebijakan baru yang memaksa industri penerbangan menurunkan harga tiketnya.

Harga tiket Garuda Indonesia (GA) memang menjadi patokan maskapai penerbangan lain termasuk yang LCC. Jadi kalau harga tiket GA naik semua ikut naik, kalau turun semua ikut turun karena GA pemimpin pasar bagi maskapai domestik lainnya. Lalu apa yang bisa membuat harga tiket turun setelah harga avtur diturunkan oleh Pertamina dan harga avtur di CGK sudah di bawah harga avtur di Changi?

Langkah Pemerintah

Pertama, pemerintah harus melemahkan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Harga tiket pasti turun lumayan ketika 1 dolar AS = Rp 11.000 - Rp 12.000. Kedua, ada pungutan ke maskapai berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 0,3% dari harga avtur/liter yang dikenakan oleh Badan Pengelola Hilir (BPH) Migas untuk pembelian bahan bakar minyak non subsidi yang diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2006 Tentang PNBP. Untuk itu Menhub harus bicara dengan Menteri ESDM untuk penghapusan PNBP ini.

Saat ini sudah memasuki peak season, yaitu musim ketika maskapai mencari profit untuk menutupi kerugian pada tahun berjalan. Jika harga tiket penerbangan dipaksa untuk diturunkan saat peak season, konsekuensinya akan banyak korban maskapai yang tumbang karena pada 2018 tidak ada satu pun maskapai penerbangan domestik yang untung (sudah sering saya tulis dan sampaikan melalui media dalam 5 tahun belakangan ini). Apa dampaknya bagi perekonomian nasional?

Pertama, sistem logistik nasional akan terganggu dan harga-harga komoditas akan naik karena transportasi ke wilayah kota/kabupaten pasti terganggu (sudah ada LCC yang mengancam akan dibangkrutkan jika campur tangan pemerintah melewati kewenangannya. Kedua, pergerakan manusia baik untuk bisnis, pemerintahan, dan keperluan lainnya juga terganggu. Ketiga, industri penerbangan seperti bandara, navigasi, transportasi, kargo pasti hancur juga karena bandara sepi dan bisnis di bandara juga berhenti karena tidak ada konsumennya. Belum lagi bisnis ikutan yang tidak terlibat langsung di industri penerbangan, misalnya sektor informal di bandara. Ujung-ujungnya pengangguran meningkat dan ekonomi makro Indonesia limbung.

Saran saya, Kemenhub jangan intervensi harga tiket penerbangan, kecuali peraturan perundang-undangannya mulai dari UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan turunannya direvisi, lalu masukkan kewenangan Menhub mengatur tiket. Jika Menhub mengikuti keinginan publik (yang memaksa) untuk mengatur harga tiket penerbangan, maskapai berhak menuntut Menhub karena menyalahi peraturan penerbangan yang berlaku. Bayangkan, sudah tidak ada atau berkurang maskapai yang beroperasi, pemerintah (Kemenhub) dituntut pula. Atau kita akan kembali ke zaman Orba yang semua dikontrol pemerintah ? Hidup itu pilihan.

Penjelasan ini saya buat bukan saya berpihak pada siapa-siapa, tapi hanya berpihak pada negara tercinta Indonesia. Perekonomian harus ada ekuilibriumnya atau keseimbangannya. Kalau tidak, pasti perekonomian secara makro akan nyungsep. Supaya kita punya banyak pilihan untuk bertransportasi dan banyak pilihan komoditas yang kita butuhkan supaya suplai cukup, industri penerbangan harus eksis.

Jika tiket penerbangan mahal, yuk kita berwisata atau berbisnis menggunakan moda transportasi lain yang saat ini juga berkembang dengan baik. Meskipun lebih lama waktunya tidak apa-apa asal selamat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara sesama Muslim!

Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed