Perlawanan dalam Pencurian Ikan

Kolom

Perlawanan dalam Pencurian Ikan

Fahmi Alfansi P Pane - detikNews
Selasa, 07 Mei 2019 12:15 WIB
Foto: Instagram/@susipudjiastuti115
Foto: Instagram/@susipudjiastuti115
Jakarta -

Insiden penabrakan KRI Tjiptadi-381 oleh kapal pengawas perikanan Vietnam KN-213 saat menangkap kapal pencuri ikan perlu ditanggapi lebih serius oleh pemerintah dan DPR, serta institusi operasional seperti TNI, Badan Keamanan Laut, Polri, dan lain-lain.

Terlebih, sebelum insiden 27 April 2019 di Laut Natuna Utara tersebut juga terjadi beberapa insiden serupa. Misalnya, pada 3 April di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perairan Selat Malaka, kapal dan helikopter Malaysia mendesak pembebasan dua kapal pencuri ikan dari Malaysia yang sedang digiring oleh kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) KP Hiu-08. Kapal dan helikopter tersebut bermanuver mengikuti kapal KKP. Pada 9 April terjadi insiden serupa di Selat Malaka saat KP Hiu Macan Tutul menggiring dua kapal pencuri ikan asal Malaysia. Saat menangkap dua kapal pencuri ikan asal Vietnam pada 16 April, kapal patroli Polri Baladewa-8002 juga dihadang kapal penjaga pantai Vietnam di perairan Natuna.

Pada 19 Maret 2016 kapal penjaga pantai China menabrak KM Kway Fey 10078 sebagai upaya meloloskan kapal pencuri ikan tersebut dari kapal KKP yang sedang menariknya. Pada 27 Mei 2016 saat KRI Oswald Siahaan-354 menangkap kapal pencuri ikan Gu Bei Yu asal China, kapal penjaga pantai China membayangi pergerakan KRI 354. Pada 17 Juni 2016 KRI Imam Bonjol-383 menangkap kapal pencuri ikan Han Tan Cou dan sempat diganggu oleh kapal pengawas China. Diperkirakan ada selusin kapal pencuri ikan China saat itu, tetapi sebagian berhasil lolos.

Keberanian perlawanan aparat asing terhadap aparat keamanan laut, termasuk TNI AL, dapat merefleksikan tiga persepsi negara sekitar akan kondisi Indonesia. Persepsi asing itu bisa benar atau salah, tetapi ketiga persepsi itu mempengaruhi pengambilan keputusan di lapangan dan level strategis.

Persepsi pertama adalah lemahnya penegakan kedaulatan dan hukum Indonesia. Persepsi ini dapat muncul karena dua alasan. Alasan pertama adalah tidak ada penenggelaman kapal pencuri ikan sejak kuartal keempat 2018 hingga sepanjang 2019. Laporan Kinerja KKP 2018 yang disampaikan Maret 2019 menunjukkan sebanyak 488 kapal yang telah ditenggelamkan terjadi pada periode Oktober 2014 hingga Agustus 2018. Sebanyak 276 dari 488 kapal tersebut berasal dari Vietnam.

Ketiadaan penenggelaman kapal pencuri ikan pasca-putusan pengadilan dapat dibaca negara asing sebagai menurunnya ketegasan pemerintah. Meskipun pemerintah secara legal juga dapat melelang kapal tersebut kepada badan usaha Indonesia, tetapi sebagian kapal pencuri ikan terlelang oleh pemilik lama dan sebagian malah tertangkap kembali. Hal ini menunjukkan pemilik kapal pencuri ikan dapat menyiasati aturan.

Alasan kedua, munculnya polemik di antara elite politik tentang penenggelaman kapal pencuri ikan. Polemik ini muncul beberapa bulan menjelang pemungutan suara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi keputusan terhadap kapal pencuri ikan yang disita. Tetapi, seperti urusan menoleransi pemakaian cantrang hingga batas waktu tertentu, negara seharusnya kembali menunjukkan sinyal ketegasan kepada negara tetangga setelah pemilu. Usai insiden 27 April, Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyatakan di akun Twitter-nya akan menenggelamkan 51 kapal ilegal asing, mayoritas dari Vietnam.

Persepsi kedua adalah lemahnya kekuatan militer dan aparat keamanan Indonesia. Persepsi asing dapat muncul dari pendapat atau persepsi elite Indonesia sendiri tentang kekuatan militer dan polisi Indonesia, apalagi bila elite tersebut mempunyai pengaruh politik yang meluas dan dianggap mengetahui kondisi militer. Ironisnya, kepentingan politik sering membuat elite melebih-lebihkan penilaian situasi. Akibatnya, terbentuk persepsi pada sebagian pihak bahwa militer Indonesia terlalu lemah dibanding negara tetangga, dan pada sebagian yang lain berpersepsi militer Indonesia mampu mengatasi semua ancaman dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara simultan.

Data historis mengenai kesiapan alutsista (alat utama sistem persenjataan) TNI dan almatsus (alat material khusus) Polri juga dapat mempengaruhi persepsi asing. Terlebih, sebagian data dapat diakses di internet. KRI Tjiptadi misalnya, dideskripsikan di Wikipedia sebagai kapal korvet kelas Parchim buatan dekade 1980-an atau 1990-an yang diserahkan kepada TNI AL tahun 1993. Informasi tersebut tidak meleset. Keadaan kapal TNI AL yang lain yang menangkap kapal pencuri ikan juga terakses publik.

Pemberitaan media massa dalam dan luar negeri juga mempengaruhi persepsi negara luar. Misalnya, laporan Majalah Asian Military Review edisi November 2018 atau Jane's Navy International edisi Oktober 2018 memaparkan program pengadaan kapal perang dan sistem persenjataan kapal cepat rudal (KCR) TNI AL. Paparan tersebut dapat membentuk persepsi bahwa kapal-kapal perang Indonesia berukuran relatif kecil dan persenjataannya tidak ideal karena mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Memang, dibanding negara-negara ASEAN lain kondisi kapal perang Indonesia tidak tertinggal, tetapi sulit menjamin efek penggentaran (deterrence effect) akan tercipta. Ironisnya, pemberitaan media hankam asal luar negeri tentang alutsista TNI justru tidak terakses oleh banyak orang Indonesia.

Persepsi ketiga adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dipersepsikan melemah akibat pembelahan pilihan politik. Pemilu Presiden telah membuat bangsa seolah-olah terbelah dua, apalagi dipompakan informasi bahwa pemilu berlangsung curang, brutal, dan tidak dapat dipercaya. Bila informasi itu dipompa secara kontinu melalui media sosial, warga yang tidak mampu mengakses informasi pembanding akan percaya. Berikutnya, mereka tidak akan percaya kepada lembaga-lembaga negara dan lebih percaya kepada informasi yang diteruskan dari rekan separtai atau rekan segolongan pilihan politik.

Beberapa dekade lalu opini suatu bangsa sulit diketahui negara asing, kecuali mereka mendatangi kota, desa, dan rumah-rumah. Namun, kini dengan mengandalkan pengetahuan bahasa Indonesia, pihak asing lebih mudah mengetahui opini publik Indonesia dengan mengandalkan media sosial. Karena itu, mereka berani melakukan "tes ombak".

Ketiga persepsi asing tersebut dapat diperbaiki pemerintah dan bangsa Indonesia. Pemerintah harus kembali menunjukkan ketegasan secara konsisten, antara lain penenggelaman kapal pencuri dan pelarangan pembelian kembali kapal asing oleh pihak asing atau proksi mereka. Jumlah kapal perang harus ditambah, termasuk kapal-kapal patroli Polri, KKP, Bea Cukai, Bakamla, dan sebagainya. Sistem persenjataan juga harus kredibel dan dapat menimbulkan deterrent effect. Untuk itu, perlu kesepakatan nasional penambahan anggaran pertahanan dan keamanan, utamanya belanja modal (pengadaan) alutsista TNI dan belanja barang untuk operasional, pemeliharaan dan perawatan alutsista.

Selain itu, pemerintah dan semua elite politik perlu memperkuat soliditas bangsa Indonesia kembali. Pertemuan antarelite politik dapat meredakan tensi. Para elite juga harus menegaskan kepercayaan mereka kepada lembaga-lembaga negara, dan sekiranya ditemukan ketidakberesan disalurkan melalui mekanisme hukum. Hanya dengan persatuan Indonesia yang kuat, negara-negara lain akan segan.

Fahmi Alfansi P Pane tenaga ahli DPR dan alumnus Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan)

(mmu/mmu)