DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 06 Mei 2019, 15:40 WIB

Pemilu Borongan Khas Indonesia (5)

Model Pemilu Bablasan Orde Baru

Didik Supriyanto - detikNews
Model Pemilu Bablasan Orde Baru Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Jarang sekali satu negara menggelar pemilu nasional sekaligus lokal. Maksudnya, menyelenggarakan pemilu untuk memilih pejabat nasional dibarengkan dengan memilih pejabat lokal. Dari yang sedikit itu, Indonesia adalah contoh utama.

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu guna memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya duduk di pemerintahan. Namun hal itu tidak segera terwujud karena kecamuk perang kemerdekaan, juga pertikaian internal yang tak gampang dilerai.

Pada 1955 Indonesia berhasil menggelar pemilu, setelah pembahasan undang-undang pemilu berlarut-larut. Namun penyelenggaraan Pemilu 1955 justru menuai banyak pujian. Inilah negara muda yang berhasil menyelenggarakan pemilu dengan sepenuhnya mewujudkan prinsip-prinsip pemilu demokratis, termasuk memberi hak kepada seluruh warga negara tanpa membedakan jenis kelamin dan etnis.

Perlu dicatat, pada waktu itu masih banyak negara, juga di Eropa, yang belum memberikan hak politik kepada perempuan untuk memilih. Di Amerika Serikat, orang-orang kulit hitam dan berwarna belum mendapatkan hak pilih. Perempuan dan orang-orang non kulit putih masih dianggap sebagai warga negara kelas dua.

Pemilu 1955 adalah pemilu nasional untuk mengisi kursi dua lembaga, yaitu DPR dan Dewan Konstituante. Sebelum 1955 sempat digelar pemilihan lokal di beberapa daerah, salah satunya bertujuan sebagai "ajang pelatihan" untuk Pemilu 1955.

Terbentuknya DPR hasil Pemilu 1955 akan memberi legitimasi kuat pada pemerintahan, karena sebelumnya anggota DPR ditunjuk berdasarkan kesepakatan elite politik. Ingat, waktu itu Indonesia menganut sistem parlementer, sehingga perdana menteri dan kabinet dipilih dari dan oleh anggota parlemen. Sementara itu Dewan Konstituante dibentuk untuk menyusun dan mengesahkan konstitusi. Sebab, kala itu Republik Indonesia hanya berdasarkan konstitusi sementara, yaitu UUDS 1950.

DPR hasil Pemilu 1955 gagal membentuk pemerintahan efektif, karena seringnya berganti-ganti pemerintahan. Sementara, perdebatan di Dewan Konstituante berlarut-larut sehingga konstitusi tidak segera disahkan. Ini yang melatarbelakangi Presiden Sukarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959: membubarkan Dewan Konstituante dan DPR, serta kembali ke UUD 1945. Maka berlakulah rezim demokrasi terpimpin.

Jika pada 1959 TNI mendukung penuh Dekrit Presiden, enam tahun kemudian ketika terjadi Peristiwa G 30 S, TNI berbalik melawan Presiden Sukarno. Hingga pada Maret 1966 di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, militer berhasil menyingkirkan Sukarno dari tampuk kekuasaan. Berlakulah rezim Orde Baru.

Ketika rezim Orde Baru berdiri, Jenderal Soeharto menjanjikan segera menggelar pemilu DPR seperti tersebut dalam UUD 1945. UUD 1945 memang tak menyebut kata "pemilu", namun para penyusun UUD 1945 sepakat anggota DPR diisi melalui pemilu.

Sementara Utusan Daerah (UD) dan Utusan Golongan (UG) dipilih dari wakil-wakil daerah dan organisasi-organisasi masyarakat non partai politik. Kelak, DPR bersama UD dan UG bergabung menjadi MPR. Majelis inilah yang mengangkat dan memberhentikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Sepanjang empat tahun masa awal Orde Baru, tidak terjadi kesepakatan antara militer dan partai-partai politik tentang sistem pemilu yang hendak digunakan untuk memilih anggota DPR. Militer menghendaki sistem mayoritarian (yang biasa disebut sistem distrik), sementara partai-partai politik tetap mempertahankan sistem proporsional.

Para jenderal yang trauma dengan pertikaian politik di DPR jelas tidak menghendaki hal itu terulang kembali. Dengan pemilu mayoritarian (di mana satu daerah pemilihan hanya tersedia 1 kursi), maka penyederhanaan kepartaian segera diakhiri karena partai-partai terpaksa berkoalisi. Keinginan militer ini ditolak oleh partai politik.

Jalan kompromi ditempuh: militer menerima sistem proporsional yang diajukan oleh partai politik, namun partai politik harus menerima kehadiran anggota militer yang ditunjuk untuk menjadi anggota parlemen. Sejak itulah maka dalam masa Orde Baru selalu ada unsur militer baik di DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Namun kursi gratis militer di parlemen itu tak cukup buat rezim Orde Baru untuk mengukuhkan kekuasaan. Militer kemudian membentuk Golongan Karya atau Golkar sebagai kekuatan politik untuk mendukung kekuasaannya. Meski tidak menggunakan nama "partai politik", Golkar ikut Pemilu 1971, yaitu pemilu pertama Orde Baru.

Desain Pemilu 1971 memang dirancang untuk memenangkan Golkar. Pertama, menetapkan menteri dalam negeri sebagai ketua Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum agar dapat "mengatur" kemenangan Golkar. Kedua, melarang pegawai negeri menjadi anggota partai politik, tetapi diwajibkan masuk dan memenangkan Golkar.

Itu pun belum cukup. Demi mengukuhkan Golkar dari tingkat nasional sampai provinsi dan kabupaten/kota, Orde Baru menolak gagasan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah. Sebaliknya, menyatukan pemilu nasional, provinsi, dan kabupaten dalam satu hari H pemilihan, yang kemudian dikenal dengan pemilu legislatif.

Saat itu, rezim mengemukakan alasan hemat anggaran. Tentu saja semua pihak setuju dengan alasan itu. Namun partai-partai politik tidak menyadari alasan sesungguhnya di balik penyerentakan pemilu nasional, provinsi, dan kabupaten/kota tersebut.

Mereka tidak tahu bahwa pemilu (serentak) legislatif itu akan memudahkan penguasaan Golkar atas semua kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebab, dalam pemilu (serentak) legislatif itu, jika Golkar dapat menang di DPR, maka dengan sendirinya akan menang di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupatren/Kota. Sederhana saja alasannya: dalam pemilu (serentak) legislatif pemilih cenderung memilih partai politik yang sama meskipun lembaga yang dipilih berbeda.

Bagi militer kemenangan Golkar pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota memudahkan untuk konsolidasi kekuatan politik. Aspirasi-aspirasi lokal cukup dipatahkan oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang juga dikuasai oleh Fraksi Golkar yang didukung oleh anggota Fraksi ABRI yang ditunjuk.

Maka rezim Orde Baru pun dengan mudah mengkonsolidasikan kekuasaan di seluruh penjuru Tanah Air. Dengan dalih menjaga persatuan dan kesatuan, dijalankanlah politik sentralisasi sehingga aspirasi daerah terabaikan. Ancaman disintegrasi bangsa justru menguat setelah 30 tahun aspirasi-aspirasi daerah dikekang. Buktinya, ketika Orde Baru tumbang, banyak daerah menyatakan diri hendak memisahkan dari Republik.

Nah, kini setelah sistem politik terus menerus direformasi selama 20 tahun sejak tumbangnya Orde Baru, apakah masih pada tempatnya format penyelenggaraan pemilu (serentak) legislatif terus dipertahankan? Bukankah pemilu model ini terbukti mengabaikan aspirasi politik lokal sehingga berlawanan dengan kebijakan otonomi daerah? Padahal kebijakan otonomi daerahlah yang menjadi perajut NKRI.

Didik Supriyanto peminat ilmu kepemiluan


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed