detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 03 Mei 2019, 15:28 WIB

Pemilu Borongan Khas Indonesia (4)

Anggaran Bengkak, Petugas Berjatuhan

Didik Supriyanto - detikNews
Anggaran Bengkak, Petugas Berjatuhan TPS tanpa antrean pemilih (Foto: Wikha Setiawan/detikcom)
Jakarta - Pernahkah Anda mengalami antre berjam-jam untuk mencoblos suara di TPS saat pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada? Pernahkah Anda melihat antrean pemilih mengular berpuluh meter saat hendak memberikan suara di TPS?

Mungkin Anda sering melihat antrean panjang untuk memberikan suara di televisi. Tetapi itu bukan peristiwa pemilu di sini, tapi di luar negeri. Mungkin Anda pernah kecewa, karena saat tiba di TPS, surat suara atau perlengkapan lain belum tersedia, sehingga Anda balik ke rumah, menunggu kabar kapan pemungutan suara dimulai.

Begitulah, sejak Pemilu 1999 terdapat komitmen di lingkungan penyelenggara pemilu untuk melayani pemilih sebaik-baiknya sehingga mereka benar-benar nyaman saat memberikan suara. Suasana TPS dibikin ramah bahkan meriah, sehingga setiap kali pemilu kita menyaksikan banyak TPS dan petugas berhias macam-macam.

Guna menjauhkan dari kemungkinan kecurangan atau pelanggaran, waktu pemungutan suara dibatasi: mulai jam 07.00 sampai jam 13.00. Tujuannya agar penghitungan suara tidak melampaui jam 00.00, karena kita menganut prinsip kegiatan inti pemilu hanya sehari saja. Kegiatan inti itu adalah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Oleh karena itu undang-undang menetapkan jumlah maksimal pemilih di setiap TPS, misalnya untuk pemilu presiden, pemilu gubernur, dan pemilu bupati/walikota, masing-masing 800 pemilih, sedangkan untuk pemilu legislatif 500 pemilih.

Namun demi kenyamanan pemilih, batas maksimal itu boleh saja diturunkan oleh KPU dengan dua pertimbangan. Pertama, jangan sampai terjadi antrean panjang dan berlama-lama di TPS. Kedua, jangan sampai jarak TPS dengan rumah tinggal pemilih terlalu jauh sehingga sulit dijangkau.

KPU selalu melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara sebelum mengesahkan peraturan pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan simulasi ini, pada Pemilu 2019, KPU menetapkan batas maksimal pemilih per TPS 300, di bawah undang-undang yang menetapkan 500 pemilih. Tujuannya sekali lagi, agar semua pemilih punya waktu cukup untuk memberikan suara sepanjang 07.00 - 13.00.

Hasilnya seperti yang kita lihat pada 17 April 2019 lalu, pemungutan suara berlangsung tertib dan lancar. Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, suasana pemungutan suara tidak menegangkan, bahkan sebaliknya santai dan bergembira. Pemungutan suara jadi ajang ramah tamah antarwarga, sehingga perbedaan pilihan tidak menjadi persoalan.

Semua itu menghapus kabar hoaks yang disebar melalui media sosial dan grup-grup perbincangan beberapa hari sebelum hari H pemilu. Bahwa akan terjadi tumpukan pemilih dan rebutan surat suara, itu hanya isapol jempol belaka. Pemungutan suara berjalan aman, lancar, dan jika terjadi ketegangan bisa segera diselesaikan.

Memang di beberapa kabupaten, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau, seperti pegunungan Papua atau kepulauan di Maluku, terjadi kekacauan. Tetapi bukan oleh berjubelnya pemilih atau rebutan surat suara, melainkan memang surat suara belum datang sehingga kemudian dilakukan pemungutan suara susulan.

Tetapi membuat nyaman pemilih dengan memperkecil jumlah pemilih di TPS bukan tanpa konsekuensi. Jika jumlah pemilih per TPS dikurangi, maka jumlah TPS bertambah banyak, yang lalu bikin jumlah petugas TPS bengkak. Pada Pemilu 2019 jumlah TPS menjadi 810 ribu, dan jumlah petugas TPS atau KPPS menjadi 5,6 juta orang.

Anggaran pemilu pun jadi berlipat, karena 65% biaya pemilu itu terserap untuk membayar honor petugas pemilu, mulai dari KPPS (TPS), PPS (desa/kelurahan), PPK (kecamatan), hingga KPU. Honor KPPS yang berjumlah 7 orang memang kecil, Rp 550 ribu untuk ketua dan Rp 500 ribu untuk anggota. Tetapi kalikan saja dengan 5,6 juta petugas, hasilnya lebih dari Rp 20 triliun.

Di sini sekali lagi, MK salah kira. Dalam pertimbangan-pertimbangan putusan, para hakim konstitusi mengira jika pemilu presiden dan pemilu legislatif diserentakkan akan menghemat biaya, karena pemilu dua kali jadi satu kali. Namun kenyataan justru sebaliknya, sebab pemilu serentak presiden dan legislatif mengharuskan KPU mengurangi jumlah pemilih di TPS, yang kemudian membengkakkan anggaran.

Pada soal anggaran ini pulalah yang menyebabkan KPU tidak berani menurunkan lagi jumlah pemilih per TPS di bawah 300 orang, seperti 250 atau bahkan 200 pemilih. Sebab ketika melakukan simulasi dengan 300 pemilih, waktunya memang mencukupi untuk memberikan suara. Namun untuk penghitungan suara, baru selesai pukul 02.00.

Padahal simulasi penghitungan suara itu dilakukan dengan contoh surat suara yang gampang dihitung, nama calon presiden tidak disebut, tetapi cukup ditulis NAMA CALON PRESIDEN, demikian juga nama calon anggota legislatif cukup disebut NAMA CALON ANGGOTA LEGISLATIF, dan nama partai disebut dengan nama-nama buah.

Tentu hal itu berbeda dengan praktik di mana nama-nama calon banyak yang panjang dan susah dieja, demikian juga nama partai politik banyak yang panjang. Belum lagi terjadi kendala, misalnya sempat salah hitung atau terselip tidak dihitung, maka penghitungan suara harus diulang. Tekanan psikologis buat petugas juga menjadi berat, karena para petugas ini sudah diserbu oleh hoaks dan macam-macam tuduhan, sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan tenang.

Yang terjadi kemudian, penghitungan suara jika lancar baru selesai jam 03.00, tetapi kebanyakan tidak berlangsung mulus sehingga baru tuntas menjelang subuh, atau bahkan setelah matahari terbit. Kelelahan tidak terhindarkan, korban pun berjatuhan.

Jadi, jika memperhatikan betul proses penghitungan suara, mestinya satu TPS hanya terdiri atas 200 atau 250 pemilih. Tetapi jika itu yang dipilih KPU, maka anggaran pemilu semakin membengkak tak ketulungan. Ya, inilah buah putusan dari para hakim konstitusi yang tidak memahami sepenuhnya teknis pemilu di lapangan.

Didik Supriyanto peminat ilmu kepemiluan


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed