Melampaui "Post-Truth"

Negara sekaliber Amerika pun tidak berdaya dihajar post-truth. Kemenangan Trump di Pilpres AS 2016 didaku sebagai kemenangan gemilang post-truth. Bagaimana dengan Indonesia?

Dalam karya Ken Willber, seorang "filsuf integral", berjudul Trump and the Post-truth World (2017), post-truth dikaitkan dengan nihilisme, narsisme, skeptisime, dan post-modernisme, yang pada prinsipnya menolak kebenaran universal. Realitas dan kebenaran hanyalah persepsi atau terikat pada perspektif dan interpretasi individu. Juga, tidak ada kerangka moral dan kebajikan universal sebagai acuan bersama. Asumsi-asumsi filosofis itu menjadi dasar pijak operasi post-truth, baik dalam bentuk fake-news (berita bohong) maupun hoax (berita fakta yang dipelintir).

Berbeda dengan AS, di Indonesia virus post-truth ikut dimainkan oknum-oknum yang menyandang gelar akademik profesor dan doktor. Instrumen ilmiah seperti survei juga digunakan untuk mengefektifkan daya kerja kebohongan. Pada saat bersamaan, hasil kerja ilmiah yang merugikan didelegitimasi.

Agensi lain yang berkontribusi mengkultivasi post-truth di lanskap politik Indonesia adalah oknum ulama atau politisi yang membajak agama. Memanfaatkan kewibawaan jubah gamis dan obralan ayat-ayat suci, mereka melontar umpan empuk untuk menjaring mangsa. Kepolosan religiusitas masyarakat Indonesia dijadikan lahan subur pengembangbiakan bibit kebohongan berbalut agama. Sama halnya dengan potensi dampak bagi dunia pendidikan, demikian pula institusi agama diinstrumentasi bagi kepentingan politik sempit.

Turun gunungnya kedua agensi ini di dunia politik melipatgandakan daya kerja post-truth. Potensi menjadi lebih berbahaya lantaran pendidik dan ulama menyandang peran terhormat dalam struktur sosial. Pendidik dipercaya sebagai produsen pengetahuan dan pembentuk daya kritis masyarakat, sementara ulama identik dengan pencipta dan pengawal moral etis, penuntun ke pintu surga. Penyelewengan kedua profesi ini meski oleh oknum, berpotensi menyesatkan massa, menjerumuskannya ke labirin nihilitas yang berbahaya, sekaligus meruntuhkan reputasi institusi agama dan pendidikan.

Hasil berbagai lembaga survei menjelang Pilpres 2016 menyimpulkan kemenangan Hillary Clinton. Misalnya polling dari Economist/YouGov, Bloomberg, IBD, ABC, Fox News, Monmouth, CBS News, Reuters, juga New York Times memperkirakan Hillary menang dengan selisih 1-6%. Pun, pada semua sesi debat capres para pengamat memenangkan Hillary. Namun, hasil perhitungan suara membungkam semua lembaga survei dan penilaian pengamat.

Selama kampanye Trump ditengarai menggunakan fake news, antara lain menuduh Obama dan Hillary sebagai pendiri ISIS, adanya 30-an juta imigran ilegal dan deportasi massal, tingkat pengangguran Amerika 42%, moderator debat capres tidak netral karena pendukung Partai Demokrat, dan masih banyak lagi. Setelah kebohongan dikonfirmasi dengan fakta kubu Trump enteng menyebutnya sebagai bukan kebohongan, melainkan "alternative facts."

New York Times membuat pernyataan bernada keluhan, "We have entered an age of post-truth politics." Sebuah studi dari PolitiFact menemukan 70% dari pernyataan-pernyataan Trump terkategori mostly false, false, dan untruth. Atas "prestasi" itu, Trump dianugrahi Lie of The Year 2015 dan 2017. Meski tentu Trump punya terobosan membangun Amerika, orang bisa juga bertanya, apa yang bisa dibanggakan dari kepala negara hasil "politik kebohongan" dengan reputasi demikian?

Menepis pesimisme, Profesor Filsafat dari Cambridge University, Simon Blackburn berargumentasi bahwa bukti banyaknya orang marah dan kesal pada kebohongan Trump menunjukkan masyarakat Amerika masih menghargai dan mengakui kebenaran.

Apa yang didapatkan masyarakat Amerika dari kemenangan Trump? Beberapa lembaga mencatat sejumlah perkembangan, antara lain penurunan pada indeks korupsi. Tahun pertama kepemimpinan Trump indeks korupsi global yang dirilis Transparency International mencatat rekor terburuk sejak 2011. Oktober 2018 Pew Research Center merilis hasil survei terhadap 25 negara yang membandingkan pandangan positif terhadap Amerika Serikat, yaitu antara masa akhir kepemimpinan Obama (2016) dan dua tahun kepemimpinan Trump.

Hasil survei membuktikan adanya penurunan tajam sebagian besar negara, termasuk sekutu-sekutu dekat Amerika. Antara lain, Belanda (dari 65 pada akhir pemerintahan Obama turun menjadi 37 pada 2017, lalu 34 pada 2018), Jerman (57 menjadi 35, 30), Kanada (65 menjadi 43, 39), Australia (60 menjadi 48, 54), Perancis (63 menjadi 46, 38), Indonesia (62 menjadi 48, 42), Jepang (72 menjadi 57, 67). Hanya 3 negara yang memberikan pandangan positif, yaitu Rusia, Israel, dan Kenya. Apakah penyebab turunnya "pamor" AS karena keterpilihan melalui "strategi" kebohongan, atau karena personalitas Trump?

Sayangnya, hasil riset, misalnya dari Alcott & Gentzkow, Social Media and Fake News in 2016 Election (2017) untuk Pilpres Amerika, atau Oscar Barrera, dkk, Facts, Alternative Facts, and Fact Checking in Times of Post-Truth Politics"(2018) untuk Pilpres Prancis menyimpulkan, masyarakat pemilih selalu sudah terbelah dalam pemihakan kandidat. Akibatnya upaya koreksi atas informasi bohong, misalnya fact checking, tidak dapat berfungsi efektif. Bukankah tipikal pemilih seperti ini juga tergambarkan pada mayoritas pemilih Indonesia?

Seperti di Pilpres AS 2016, demikian pula pada Pemilu Serentak 2019 di Indonesia virus post-truth menyebar ganas meneror massa, melalui isu-isu dan kasus-kasus seperti Indonesia bubar pada 2030, kebangkitan PKI, jutaan kartu suara tercoblos, penganiayaan Ratna Sarumpaet, banjir tenaga kerja asing, kecurangan penyelenggara pemilu, ketidaknetralan aparat, dan sebagainya.

Pada April menjelang dan pasca pemungutan suara, KOMINFO mendata beredarnya 22 hoax yang kebanyakan terkait Pemilu 2019, antara lain Cawapres 02 Sandiaga Uno diusir Prabowo Subianto karena menolak ikut deklarasi kemenangan, lembaga survei memihak Paslon 01, KPU curang, dan sebagainya. Patut dicatat bahwa meski intensitasnya lebih banyak menyerang satu kubu tidaklah berarti kubu lain bersih dari serangan.

Post-truth adalah sebuah ketidaknormalan. Masyarakat beradab, apalagi yang berke-Tuhan-an seperti Indonesia masih berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan moralitas ketuhanan sebagai nilai bersama. Sukarno menyebutnya dengan ke-Tuhan-an yang berkebudayaan, yang sesungguhnya merupakan spirit kolektivitas, yaitu beragama yang bermartabat, saling menghormati perbedaan dan gotong royong. Inilah modal sosial penangkal virus hoax dan fake-news.

Kalau spirit liberalisme yang "memuja" kebebasan individu seperti yang hidup di AS membuka ruang lebar bagi kebenaran parsial, maka semangat komunalitas masyarakat Indonesia selalu mengandaikan nilai-nilai bersama sebagai pegangan. Benar bahwa liberalisme telah lama melanda Indonesia lewat pasar dan arus modernisasi, tetapi tidak mampu sepenuhnya melindas fondasi kolektifitas yang menjadi struktur dasar bangunan sosial.

Semangat kolektif dan dan gotong-royong ikut di-endorse agama-agama modern yang datang dari luar Nusantara. Lewat ajaran Islam, dalam salah satu sesi debat capres Joko Widodo merumuskannya dengan sangat brilian, yaitu persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) dan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), yang disebutnya sebagai aset bangsa. Ajaran persaudaraan, meski dalam konsepsi yang berbeda-beda, juga menjadi inti pesan dari agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Semua ini beresonansi dengan nilai-nilai autentik, termasuk ajaran agama-agama lokal masyarakat Nusantara untuk membangun "nilai bersama" masyarakat Indonesia.

Memang tidak sedikit yang telanjur terjangkiti wabah post-truth lantaran terpengaruh mainan oknum yang memiliki kedudukan terhormat, sehingga membelah masyarakat dalam sekat-sekat dukungan politik. Bukan oleh kesadaran akan pilihan-pilihannya, melainkan oleh kabar bohong dan fakta pelintiran. Namun, dengan modal sosial semangat persaudaraan dan gotong-royong post-truth niscaya dapat dilampaui.

Seperti diketahui, Pemilu 2019 dipantau 32 Kedutaan Besar, 11 penyelenggara pemilu luar negeri, 8 NGO internasional dan 6 NGO lokal. Apresiasi yang diberikan para pemimpin dunia dan lembaga internasional bisa dijadikan "trofi kebanggaan" untuk memperkuat ikatan persaudaraan kebangsaan. Perbedaan pilihan politik itu normal; saatnya semua kembali bersatu untuk bergotong-royong membangun bangsa dengan berpijak pada pilar-pilar kebenaran dan nilai-nilai moral religius. Karena pemilu hanya berusia lima tahunan, tetapi persaudaraan bersifat abadi. Kita buktikan diri sebagai bangsa beradab dan berketuhanan.

Semuel S. Lusi peneliti pada Center for Critical Thinking Development-UKSW Salatiga, dan pendiri Indonesia Menalar