detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 03 Mei 2019, 11:35 WIB

Kolom

Politik Identitas dan Sikap Anti-Sains

M Fauzi Sukri - detikNews
Politik Identitas dan Sikap Anti-Sains Foto: Ari Saputra
Jakarta - Dalam penentuan pemimpin politik melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat patokan utamanya terutama bukanlah musyawarah mufakat, atau adu pendapat yang terbaik atau yang paling penuh arif bijaksana, atau yang paling sedikit risikonya dari antara para calon pemimpin. Pemilu, di atas perspektif apa pun, berdasarkan satu ilmu yang disepakati hampir seluruh umat manusia: matematika, sebagai sang hakim penentu kemenangan.

Dalam pemilihan umum, tidak peduli para pemilihnya mau berideologi apa atau beragama apa atau ateis kelas apa atau punya impian macam apa pun, dan seterusnya, yang penting sama-sama sepakat pada ilmu matematika: satu orang sama dengan satu angka numerik (1). Sekali lagi, bukan satu suara, tapi angka numerik satu! Tiap yang berhak memilih diklasifikasi dan dikategorisasi secara numerik dengan angka 1 (satu) bulat absolut.

Dalam pemilihan umum, angka numerik satu tidak pernah dimaksudkan sebagai suara dalam ilmu linguistik atau semantik atau ideologi politik apa pun yang bisa mengarah pada berbagai tafsir dengan segala kepentingan dan adu kuasanya. Suara selalu mempunyai berbagai sudut yang bahkan bisa saling berlawanan. Satu keputusan besar, seperti calon sah presiden negara apalagi harus melibatkan puluhan bahkan ratusan juta manusia, tentu saja sungguh sangat susah bahkan mustahil diputuskan dengan adu suara, adu arif bijaksana, apalagi adu kuasa koersif.

Netralitas ilmu matematika menjadi jawaban utama masalah itu. Ilmu matematika adalah solusi dari kebuntuan politis itu. Pemilu wajib ditundukkan pada kuasa angka agar bisa disepakati bersama seluruh pemilih dan calon yang akan dipilih. Tiap panitia pemilihan umum di seluruh dunia mengasumsikan dasar matematis ini sebagai dasar keputusannya. Maka, terutama sekali, pemilihan umum sangat sah disebut sebagai peristiwa matematis daripada peristiwa politis.

Dasar itulah yang juga digunakan ahli statistik atau berbagai lembaga survei untuk menghitung cepat pemilu-angka. Tujuan quick count adalah menghasilkan angka perkirakan paling dekat dan paling cepat dari hasil total pemilu-angka yang sudah terjadi. Namun, orang terkadang rancu membedakan antara angka konversi hasil pemilu-angka yang sudah terjadi dan angka survei opini elektabilitas seorang tokoh yang diandaikan akan terjadi jika pemilu dilaksanakan pada saat survei. Tentu saja, opini seseorang bisa saja berubah dalam hitungan menit setelah survei.

Hitung cepat atas pemilu-angka yang sudah terjadi biasanya mendekati angka total perhitungan panitia pemilu. Margin error yang dijadikan patokan kesalahan --yang secara publik diakui-- hampir semua lembaga survei biasanya ada di kisaran satu sampai dua digit. Tentu hitung cepat bisa salah jika terjadi kesalahan menerapkan ilmu statistik (terutama representasi populasi total suara-angka), kesalahan penghitungan, atau memang disengaja diubah. Tapi, ini tidak dengan otomatis menghancurkan basis fundamental keandalan angka numerik matematika. Dan berbagai survei itu, sejauh menerapkan ilmu statistik secara benar, tentu bisa diandalkan dan dipercaya, siapa pun yang membiayainya.

Penolakan terhadap angka dalam kehidupan sosial-politik, atau sikap sok kritis mendamaikan agar jangan "memberhalakan angka" (tipikal orang emoh mikir!), sudah menjadi perdebatan klasik dalam ilmu sosial. Kebangkitan dan keberhasilan ilmu alam (sains) berkat metodenya yang menerapkan matematika sebagai instrumen pengukur dianggap tidak pernah bisa cocok dengan ilmu sosial-politik.

"Dalam ilmu-ilmu sosial tidak dikenal sesuatu pun yang dapat dibandingkan dengan hukum kausal yang dirumuskan secara matematis (seperti) dalam ilmu fisika," kata Karl Popper (1985: 31) saat merumuskan dan mengkritik keyakinan kelompok penganut historisisme dalam buku Gagalnya Historisisme. Dalam bahasa umum siswa menengah dan mahasiswa, dikenal metode penelitian kualitatif untuk ilmu sosial dan penelitian kuantitatif untuk ilmu alam. Ini memang polemik sains yang masih terus terjadi dalam dunia keilmuan.

Namun, permasalahan yang terjadi sejak Prabowo mengklaim kemenangannya berdasarkan lembaga survei internal yang eksklusif , yang berbenturan dengan 12 hasil hitung cepat lembaga survei yang menggunakan ilmu statistik, jauh lebih sederhana daripada kritik Popper terhadap keyakinan historisisme. Yang kita saksikan di Indonesia adalah politik identitas bercampur dengan pseudo-religiusitas. Hasil dua campuran ini adalah sikap anti-sains seperti matematika yang tak satu ilmuwan pun meragukan angka.

Massa tidak diajak untuk berperilaku rasional saintifik, tapi justru semakin dikerdilkan otaknya dengan simbol dan bahasa keagamaan yang sangat muskil dan susah dijelaskan dalam bahasa sains. Sampai detik Anda membaca esai ini, hampir tidak terdengar rengekan dari pendukung fanatik Prabowo-Sandi agar Prabowo-Sandi dan tim pencatatnya membuka data hasil "real count" yang diklaimnya! Kenapa tidak meminta datanya dan mengkritiknya, sebelum merayakan klaim kemenangan?

Sains matematis adalah sains yang sangat terbuka pada pembuktian yang paling netral dibandingkan berbagai ilmu lain. Ketertutupan itu sebenarnya menghantam basis pendidikan matematika di Indonesia: betapa sia-sia dan tak bergunanya seluruh pelajaran matematika dari sekolah dasar hingga perguruan tertinggi. Betapa merananya para guru dan dosen matematika di seluruh Indonesia!

Tentu saja hal itu bisa terjadi. Massa rakyat yang pseudo-religius dibuai dengan kata-kata seperti "malaikat berdoa demi kemenangan X", atau glorifikasi dengan bahasa dan gestur agama, mengajak-ajak semakin banyak orang dengan bertakbir yang tidak diandaikan berdasarkan perhitungan matematis-rasional. Hal-hal itu barangkali bisa berpengaruh pada preferensi para pemilih sebelum pemilu. Tapi hal ini sangat jelas sekali tidak akan berpengaruh pada asumsi dasar sistem pemilihan berbasis matematika.

Kita memang berkali-kali mendapatkan pengecohan bahkan kebohongan statistik berbasis bahasa pseudo-statistik terutama dalam bisnis. Ini sudah dengan sangat bagus sekali ditulis Darrel Huff dalam buku klasik Berbohong dengan Statistik (KPG, 2002). Buku ini sangat jelas sekali menyerang bahasa-bahasa kebohongan pseudo-statistik, tapi tidak bisa menyerang dasar kepastian angka ilmu matematika yang digunakan dalam statistik.

"Ada tiga macam kebohongan: ngibul, bohong, dan statistik," kata Disraeli seperti dikutip Huff. Orang-orang yang terbuai pseudo-religius, yang sering terjatuh pada angka-angka mistik, barangkali akan setuju dengan Disraeli. Tapi statistik modern tidak secuil pun mencampurkan angka mistik dengan angka numerik absolut saintik yang bebas dari mistisisme agama apa pun apalagi angka klenik ngawur.

Maka, dari berbagai masalah yang ditimbulkan pseudo-religius dan pseudo (bahasa) statistik, kita pantas mengamini ucapan H.G. Well: "Berpikir statistik suatu hari akan sepenting kemampuan membaca dan menulis bagi kewarganegaraan yang efisien." Nah, sebelum tidak percaya pada matematika statistik yang bisa dianggap sebagai konspirasi sains melawan agama tertentu, mari kita kawal KPU yang sedang mengoperasikan ilmu matematika paling sederhana nan andal yang diakui seluruh umat manusia dan bisa kita kritik langsung jika ada kesalahan!

M Fauzi Sukri penulis buku Bahasa Ruang, Ruang Puitik (2018)


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed