DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 02 Mei 2019, 11:20 WIB

Kolom

Hitung Cepat yang Mengajak Kita Melambat

Tri Joko Her Riadi - detikNews
Hitung Cepat yang Mengajak Kita Melambat Foto: screenshot dari situs jurdil2019.org
Jakarta -

Hasil hitung cepat (quick count) dalam pemilihan presiden kali ini gagal menyadarkan salah satu kubu elite politik di Jakarta untuk mengakui kekalahan. Meskipun sedikit membuat cemas, kengototan ini ada baiknya juga. Setidaknya, kita diajak untuk kembali menghargai "yang lambat".

Penghargaan kembali pada "yang lambat" ini boleh jadi semakin penting pada zaman internet dan digital sekarang ini yang membuat "cepat" seringkali diidentikkan dengan "tergesa". Kita sama-sama tahu, semua yang dikerjakan tergesa rentan kehilangan intisarinya. Makanan cepat saji (fast food) berhasil menyembuhkan rasa lapar, tapi dituding gagal memenuhi tuntutan kesehatan. Berita dan informasi yang diproduksi dan disebarkan dengan cepat tak jarang lupa menyertakan prinsip dasar verifikasi.

Yang pertama-tama harus dicatat, hitung cepat bukanlah lawan dari real count (hitung nyata) yang saat ini sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai sebuah metode saintifik, hitung cepat juga berangkat dari yang nyata. Data dan angka yang mereka olah tidak dipanen dari langit, tapi dikumpulkan dari ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) terpilih.

Apakah hasil hitung cepat bisa keliru? Ya, tentu saja bisa. "Harus keliru", bahkan. Peneliti tidak menghitung satu per satu semua TPS di Indonesia. Ada prinsip keterwakilan. Itulah sebabnya mereka berbesar hati mencantumkan persentase batas kekeliruan (margin of errors).

Hasil hitung cepat dengan demikian adalah cerminan hasil hitung nyata yang membutuhkan waktu berhari-hari. Dia bukan hasil pasti, tapi cerminannya. Ia seperti emak-emak yang sedang memasak sayur lodeh di dapur. Untuk menyebut sayur tersebut enak dan layak dihidangkan, dia cukup mencicipi satu sendok kuah. Penilaian akhir tentu saja jadi otoritas seluruh anggota keluarga yang berkumpul di meja makan.

Untuk mengetahui hasil akhir pilpres, yang disepakati bersama sebagai hasil pasti, mau tidak mau, orang harus menunggui "hitung lambat" yang sedang dilakukan oleh KPU. Ketidaksepakatan pada hasil hitung cepat sebaiknya membuat kita bersabar. Bukannya buru-buru menuding semua lembaga survei yang melakukan hitung cepat merupakan lembaga bayaran yang bertujuan menggiring opini. Bukannya buru-buru menungganginya dengan klaim cepat kemenangan berdasarkan hitung internal, mau itu hitung cepat atau hitung nyata. Ingat, klaim cepat jauh lebih membahayakan dibandingkan hitung cepat. Apalagi dilakukan di tengah kompetisi sengit seperti saat ini.

Yang mungkin bisa dilakukan adalah menyodorkan metode saintifik yang digunakan dalam penghitungan internal. Silakan adu keduanya dalam iklim ilmiah yang membuka ruang lebar-lebar pada perbedaan pendapat. Kasihan rakyat yang harus melihat elite-elite politiknya masih saja menyajikan debat kusir untuk sebuah topik yang jelas-jelas saintifik.

Nah, debat ilmiah ini pun sebaiknya dilakukan dengan "lambat". Tidak usah cepat-cepat, tidak perlu buru-buru. Buka semua data, lalu bandingkan satu per satu. Hadirkan seorang penengah atau moderator. Biarkan publik menyimak, lalu menyimpulkan. Demikianlah elite menyumbang kematangan berpolitik pada rakyatnya. Bukan mengompori mereka dengan beragam klaim.

Berbeda dengan hitung cepat lembaga survei, hitung nyata oleh KPU merupakan kerja "lambat", meski sebenarnya tidak lambat-lambat amat. Kalau lembaga survei membutuhkan waktu dalam hitungan jam, KPU berhari-hari. Demi kepentingan yang lebih besar dari sekadar kalah-menang, mari kita nikmati kerja "lambat" ini. Tentu dengan segala pengawasan dan pengawalan yang dimungkinkan.

Pilpres, yang tahun ini dibarengkan dengan pemilihan legislatif, tidak pernah menjadi sebuah pekerjaan cepat, apalagi kilat. Ini sebuah pesta raksasa yang melibatkan 190 juta orang pemilik hak pilih di lebih dari 800 ribu TPS. Persiapannya amat panjang, mulai dari tahapan pengadaan surat dan kotak suara sampai penyalurannya ke pelosok-pelosok negeri. Ada petugas yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk memastikan hak demokrasi warga di kampung terpencil atau pulau terluar terlayani. Sebagian menempuh perjalanan darat yang tidak mudah, yang lain mengarungi laut yang tidak selalu ramah.

Di TPS-TPS itu, jutaan orang terlibat sebelum, selama, dan sesudah pencoblosan. Tidak sedikit yang terpaksa begadang menuntaskan penghitungan suara. Beberapa di antaranya harus kehilangan nyawa setelah menjalankan tugas. Entah karena kelelahan, entah karena kecelakaan di perjalanan.

Betapa menyedihkannya kalau pesta raksasa nan meriah itu, yang terwujud berkat kerja keras jutaan orang, rusak hanya gara-gara ketidaksepakatan pada hasil hitung cepat. Lebih menyedihkan lagi kalau ketidaksepakatan itu dibuat berlarut-larut, sehingga berujung pertengkaran atau bahkan perkelahian.

Hasil hitung cepat, sekali lagi, boleh-boleh saja membuat kita berdebat. Justru sebagai sebuah kerja saintifik, hitung cepat membutuhkan perdebatan demi perbaikan mutunya dari waktu ke waktu. Hanya saja debat itu haruslah debat yang saintifik. Bukan debat kusir yang dibanjiri klaim sepihak.

Dalam perdebatan ilmiah itu, bukan "cepat" atau "lambat" yang jadi intisari, tapi "tepat". Kalau yang tepat bisa dihadirkan secara lebih cepat, kenapa tidak? Tapi kalau yang tepat itu menuntut kita untuk sedikit melambat, ya mari kita melambat.

Tri Joko Her Riadi pengumpul buku lawas, tinggal di Bandung




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed