DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 23 April 2019, 11:40 WIB

Kolom

Pemilu Serentak 2019: Irit Biaya Boros Nyawa

Dadan Supardan - detikNews
Pemilu Serentak 2019: Irit Biaya Boros Nyawa Suasana penghitungan surat suara (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Para inisiator dan konseptor penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019 pasti tak mengira bahwa hajatan tersebut bakal banyak menelan korban jiwa. Baik korban dari panitia pelaksana, pengawas, maupun petugas pendukung lainnya. Yang ada di benak mereka tempo hari barangkali hanya betapa besarnya biaya dapat ditekan, selain efektivitas waktu atas penyelenggaraannya.

Untuk biaya pelaksanaan Pemilu 2019 pemerintah menganggarkan Rp 25,59 triliun. Pada persiapan awal pada 2017 sekitar Rp 465,71 miliar dan pada 2018 Rp 9,33 triliun. Selanjutnya pada 2019 dianggarkan Rp 15,79 triliun. Semua itu dialokasikan untuk penyelenggaraan, pengawasan, dan kegiatan pendukung seperti keamanan.

Dengan pola serentak, pelaksanaan Pemilu 2019 dapat menekan biaya signifikan. Terkait dengan biaya honor petugas pemilu saja, terjadi efisiensi anggaran 50%. Biaya pemutakhiran data pemilih juga dapat dipangkas karena hanya dilakukan satu kali pada awal persiapan pemilu. Lalu biaya pengadaan logistik dapat dihemat oleh KPU dari pagu yang ada, lantaran dilaksanakan secara elektronik melalui Katalog Nasional.

Selain itu, penggunaan kotak suara berbahan karton kedap air mampu memangkas biaya hingga 70%. Belum lagi penghematan dari biaya fasilitasi kampanye para calon anggota parlemen. Dalam hal ini, KPU membatasi pemberian fasilitasi hanya tiga kali dari sepuluh kali fasilitasi kampanye yang diperbolehkan undang-undang.

Namun sayangnya penghematan besaran biaya harus ditebus dengan banyaknya korban jiwa para pelaksana. Di satu sisi ada penghematan biaya, tetapi di sisi lain terjadi pemborosan nyawa.

Simak saja beberapa berita di media. Diduga akibat kelelahan, dari jajaran Pengawas Pemilu dikabarkan yang meninggal dunia 14 orang, tersebar di lima provinsi dan 11 kabupaten/kota. Selain itu, yang mengalami sakit dan menjalani rawat inap 85 orang tersebar di 21 provinsi dan 43 kabupaten/kota. Sementara sebanyak 137 orang menjalani rawat jalan, tersebar di 20 provinsi dan 52 kabupaten/kota.

Ada juga pengawas yang mengalami tindak kekerasan sebanyak 15 orang tersebar di 11 provinsi dan 14 kabupaten/kota. Sementara yang mengalami kecelakaan saat bertugas berjumlah 74 orang, tersebar di 20 provinsi dan 47 kabupaten/kota.

Dari jajaran petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sedikitnya 32 orang meninggal dunia. Itu baru di Pulau Jawa saja. Petugas KPPS di Jawa Barat 14 orang, di Jawa Tengah 10 orang, dan di Jawa Timur 8 orang meninggal saat melaksanakan tugas. Belum lagi dari pihak aparat kepolisian. Para korban meninggal kebanyakan diduga akibat kelelahan. Ada juga yang mengalami kecelakaan.

Wajar saja mereka didera kelelahan karena bekerja berlebihan. Mulai dari persiapan, pelaksanaan pemungutan surat suara, hingga penghitungan surat suara bisa menguras waktu hingga 24 jam. Petugas KPPS rata-rata menuntaskan pekerjaan penghitungan surat suara pukul 05.00 keesokan harinya. Waktu bekerja yang sangat berlebihan memang berdampak fatal bagi kesehatan. Bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Bekerja tanpa mengenal waktu mengingatkan pada kebiasaan masyarakat Jepang. Dunia kerja di Negeri Matahari Terbit itu sangat keras dengan para pekerja yang sangat berdedikasi. Budaya bekerja keras tersebut memicu stres bagi karyawan. Bahkan di Jepang ada istilah karoshi, yaitu kematian akibat terlalu banyak bekerja.

Potensi karoshi pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus segera disudahi. Toh Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan tegas mengatur jam kerja antara 7 sampai dengan 8 jam per hari. Kalaupun karena menghadapi kondisi tertentu, seperti pada Pemilu 2019, tetap harus diperhatikan dampak buruk kelebihan jam kerja bagi kesehatan. Apalagi hingga dapat menimbulkan kematian.

Beberapa alternatif dapat ditempuh untuk menghindari karoshi pada penyelenggaraan pemilu nanti. Pertama, penambahan kuantitas personel penyelenggara agar ada pembagian waktu kerja yang ideal. Kedua, memisahkan kembali antara pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil presiden. Ketiga, mulai beralih pada pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemungutan suara (E-Voting), penghitungan suara (E-Counting), dan rekapitulasi suara (E-Recap).

Selamat jalan para pahlawan demokrasi. Jangan lupa, mereka layak mendapatkan santunan yang layak!

Dadan Supardan penulis lepas, tinggal di Cileunyi Kabupaten Bandung


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed