DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 23 April 2019, 11:00 WIB

Kolom

Suka Duka Menjadi Ketua KPPS Pemilu Tersulit di Dunia

Aziz Sidqi - detikNews
Suka Duka Menjadi Ketua KPPS Pemilu Tersulit di Dunia Proses penghitungan suara
Jakarta - Menjadi Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di pemilu tahun ini adalah pengalaman pertama bagi saya. Dan, jabatan ini pun tidak bisa saya hindari karena saya menyandang status sebagai Ketua RT di kompleks saya tinggal, sehingga suka tidak saya suka harus menerima amanah tersebut.

Pertama kali mendapat mandat sebagai Ketua KPPS dari Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur yang ada di benak saya adalah kesempatan untuk bisa berkontribusi bagi negara dalam mengamankan dan mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan. Setelah mendapat mandat itu, yang saya lakukan adalah segera menyusun anggota KPPS yang terdiri dari 7 anggota termasuk saya. Dan, alhamdulillah saya mendapatkan beberapa warga yang memang ingin berkontribusi dalam hajatan nasional ini, sehingga dalam waktu tidak lama terbentuk susunanKPPS sebanyak 7 orang sesuai amanat peraturan yang ada.

Pada awal bekerja sebagai KPPS kami masih optimistis dengan penyelenggaraan pemilu tahun ini yang untuk pertama kalinya dilakukan secara serentak antara pemilihan presiden-wakil presiden dan anggota legislatif. Apalagi ditunjang anggaran negara yangg tidak sedikit dan waktu persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga tidak sebentar, maka saya optimistis pelaksanaan pemilu tahun ini walaupun dilakukan secara serentak akan berjalan dengan lancar.

Keraguan

Dengan niat ingin berkontribusi dalam agenda nasional ajang pesta demokrasi lima tahunan kami antusias mempersiapkan pesta demokrasi ini. Keraguan akan efektifnya proses pemilihan ini baru terpikir di benak kami saat kami mengikuti bimbingan teknis sebagai penyelenggara pemilu oleh KPU. Di mana setiap KPPS harus membuat laporan penghitungan suara yang menurut saya terlalu rumit dan cukup menyulitkan para petugas KPPS.

Saya yang tinggal di Jakarta dan alhamdulillah diberi kesempatan mendapatkan pendidikan yang cukup saja melihat laporan perhitungan suara yang harus dibuat petugas KPPS pascaproses perhitungan suara sangat rumit dan tidak sederhana. Tidak kebayang bagaimana penyelenggaraan di kampung kalau petugas KPPS harus membuat laporan serumit itu, padahal untuk penyelenggaraan pemilihan yang dimulai dari persiapan sampai penyelenggaraan saja sudah menyita energi petugas KPPS yang tidak sedikit, ditambah harus mengisi form rekap perhitungan suara yang sangat rumit.

Saat menerima bimbingan teknis dari KPU, yang pertama terpikir di benak saya adalah tugas KPPS akan sangat berat dengan tanggung jawab yang tinggi dan cukup melelahkan dan khawatir mengurangi validitas dan akurasi hasil pemilu ini.

Dan, tibalah drama pemilihan umum ini dimulai dari H-1 atau sehari sebelum hari pencoblosan. Pada malam menjelang pencoblosan, dalam rangka antisipasi efektivitas tugas saat hari pencoblosan, kami meminta logistik pemilu (kotak suara dan perlengkapan lainnya) bisa didapatkan malam itu agar bisa kami persiapkan sebelumnya, sehingga saat hari pencoblosan semuanya sudah dalam posisi siap dan bisa memulai pencoblosan tepat jam 7 teng sesuai amanat Peraturan KPU.

Namun karena kehati-hatian level maksimal dari pihak RW, kami tidak diizinkan mengambil logistik pada malam menjelang pencoblosan, tapi diminta untuk mengambilnya pagi sebelum pencoblosan, sekitar jam 05.30 di kantor RW. Kami cukup memahami kekhawatiran dan kehati-hatian pihak RW karena pemilu tahun ini suasana batinnya -- tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya-- mengharuskan kita sebagai penyelenggara pemilu lebih hati-hati.

Akhirnya pada malam pencoblosan kami persiapkan segala hal yang bersifat fisik demi kenyamanan bagi pemilih dan lancarnya proses pencoblosan keesokan harinya. Malam itu kami tuntaskan untuk pemasangan tenda, atur lay out meja-kursi sesuai yang ada pada buku panduan KPPS, termasuk menerima mandat para saksi partai politik. Malam itu kami persiapkan semua untuk kebutuhan pencoblosan sampai sekitar pukul 00.30 dinihari.

Pada hari H-nya pagi pagi ba'da subuh kami berangkat ke sekretariat RW untuk mengambil logistik pemilu (kotak suara dan isinya) dan alhamdulillah dengan kerja sama antaranggota KPPS yang berjumlah 7 orang kami bisa mempersiapkan dengan baik, sehingga proses pemilihan umum bisa kita mulai jam 7.00 teng dengan ditandai sumpah oleh anggota KPPS. Setelah melakukan sumpah sebagai anggota KPPS kami mulai membuka kotak suara yang tersegel untuk menghitung jumlah kotak suara yang didapatkan dari KPU. Kita cocokkan jumlah suara dengan jumlah DPT, DPT Tambahan (DPTb), dan pemilih khusus (DPK).

Di sinilah mulai muncul kekhawatiran kami, karena jumlah suara sama persis dengan jumlah DPT tanpa mempertimbangkan jumlah DPTb dan DPK. Sehingga kalau semua pemilih yang terdaftar di DPT melakukan pemilihan dan ada tambahan pemilih baik yang menggunakan form A5 maupun yang bermodalkan e-KTP, maka jumlah suara tidak akan mencukupi, yang berarti ada pemilih yang tidak dikasih kesempatan untuk memilih. Padahal dalam alam demokrasi saat ini kita tidak boleh mengabaikan satu suara pun.

Akhirnya kami berharap tidak semua pemilih menggunakan hak pilihnya, sehingga tidak akan kekurangan kertas suara. Ini doa yang tidak baik yang pernah saya panjatkan demi untuk menenangkan hati kami sebagai petugas KPPS yang berharap proses pemilihan umum di TPS kami berjalan tertib, lancar, aman, dan tidak ada pemilih yang komplain.

Alhamdulillah proses pencoblosan yang berlangsung dari pukul 07.00 sampai dengan 13.00 berjalan dengan lancar dan aman terkendali. Drama berikutnya adalah saat perhitungan suara di mana dari semua kertas suara yang memilih capres-wapres dinyatakan sah semua, sedang untuk pemilihan caleg dan DPD banyak yang tidak sah. Tidak sahnya ini bukan karena ketidaksengajaan, tapi saya pikir karena kesengajaan, seperti coblos lebih dari satu partai atau anggota DPD. Hal ini menunjukkan bahwa para pemilih lebih peduli pada pemilihan presiden-wapres dibanding pemilihan caleg (parpol) atau DPD. Mudah-mudahan hal ini bukan berarti rakyat udah alergi dengan partai politik. Fenomena ini juga bisa menjadi materi review bagi kita apakah sudah tepat kita laksanakan pemilihan serentak antara capres-aawapres dengan caleg?

Drama paling menegangkan berikutnya adalah saat memindahkan hasil perhitungan suara ke dalam formulir model C1 yang sudah disediakan KPU. Formulir model C1 adalah sertifikat hasil penghitungan suara, yang terbagi untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Yang menyulitkan bagi kami bukan cuma banyaknya form yang harus diisi dan dilengkapi tanda tangan semua anggota KPPS, namun sangat rumitnya tabel yang harus diisi. Saking rumitnya pembuatan laporan perhitungan suara ini, kami baru menyelesaikan laporan yang siap untuk dikirim ke PPK di Kecamatan pada pukul 01.00 dinihari.

Pada pukul 01.00 itu juga kami bawa kotak suara yang sudah tersegel yang berisi kertas suara dan formulir C1 ke PPK yang berjarak sekitar 10 km dari TPS kami. Pada pukul 01.30 kami sampai sekitar lokasi PPK dan tidak disangka sekitar 1 km dari lokasi PPK sudah ramai dan macet oleh para petugas KPPS yang berbondong-bondong dengan membawa kotak suara menuju satu titik yang sama yakni PPK untuk menyerahkan kotak suara dan hasil perhitungan suara. Suasana dinihari, tapi terasa siang hari dengan ramainya orang berbondong-bondong mau menyerahkan kotak suara dan dokumen laporan perhitungan suara.

Perasaan saya makin galau setelah melihat antrean para Ketua KPPS yang akan menyerahkan kotak suara dan hasil perhitungan suara yang mengular, padahal jam menunjukkan pukul 01.45 yang harusnya adalah waktu paling nyaman untuk menikmati tidur malam, apalagi badan terasa remuk redam setelah mengamankan proses pesta demokrasi ini. Yang terbersit dalam otak saya saat itu adalah kenapa beban jadi Petugas KPPS sangat berat sekali yang akan membuat para petugas KPPS kapok untuk jadi anggota KPPS lagi pada masa mendatang. Padahal pesta demokrasi ini mestinya bisa dinikmati oleh semua warga termasuk yang mendedikasikan diri menjadi anggota KPPS.

Tepat pukul 02.15 giliran kami serah terima kotak suara dan formulir C1 ke petugas PPK. Ketua KPPS sebelum giliran kami diminta untuk memperbaiki kembali karena ada kesalahan isi formulir C1 dan sang ketua KPPS yang diminta untuk memperbaiki formulir C1 terlihat sangat kecewa sampai memohon petugas PPK untuk menerima formulir C1 yang sudah dibuat. Terlihat wajah kelelahan sang ketua KPPS dan terbayang betapa sulitnya untuk memperbaiki lagi mengingat fisik dan pikiran sudah sangat lelah, apalagi mungkin anggota KPPS yang lain sudah pulang ke rumah masing-masing.

Saya berdoa semoga nasib Ketua KPPS yang dapat giliran sebelum saya tidak menimpa pada diri saya karena badan saya pun udah sangat lelah dan pasti IQ saya saat itu sedang berada pada level minimal, sehingga otak susah diajak untuk bekerja sama lagi. Dan, tibalah saatnya petugas PPK memeriksa semua dokumen yang kami serahkan dan alhamdulillah dalam waktu kurang 5 menit setelah memeriksa dokumen TPS kami, sang petugas PPK menyatakan dokumen kami lengkap dan kami diminta paraf tanda terima. Para Ketua KPPS yang ada di belakang kami melihat dokumen kami dalam waktu kurang 5 menit dinyatakan lengkap langsung pada berteriak, "Mantaaabs!"

Momen menunggu dokumen dinyatakan lengkap lebih dag dig dug dibanding saat penghulu menyatakan ijab kabul yang kami ucapkan saat pernikahan dinyatakan sah. Sampai di sini saya masih berpikir, kenapa rumit sekali sistem pemilihan umum di negeri kita.

Setelah dokumen kami dinyatakan lengkap dan sudah diserahkan ke PPK, maka tuntaslah tugas kami sebagai KPPS dari mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil perhitungan suara di TPS kami, dan legalah kami bisa berkontribusi untuk agenda nasional dengan segala dinamikanya. Kelelahan fisik dan pikiran terbalas dengan tuntasnya tugas negara ini, dan berharap pemilihan umum yang dilaksanakan bisa menghasilkan pemimpin bangsa dan anggota legislatif yang amanah dan istikamah untuk membawa negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Ternoda

Namun rupanya harapan saya agar pemilu ini bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik agak ternoda dengan informasi terjadinya berbagai kecurangan dalam pelaksanaan pemilu oleh oknum. Dan, kami sebagai petugas KPPS yang telah berusaha melaksanakan proses pemilu senetral dan semaksimal mungkin walaupun dengan berbagai keterbatasan dan sistem yang yang ada sangat kecewa dengan adanya oknum yang melakukan kecurangan dalam proses pemilu ini.

Yang lebih menyesakkan hati ini dalam tiga hari pasca pemilihan umum kita dipenuhi berita banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan saat bertugas, bahkan ada yang bunuh diri akibat stres. Berdasarkan pengalaman saya menjadi Ketua KPPS dalam pemilihan umum tahun ini, maka tidak kaget adanya berita petugas KPPS yang meninggal dunia bahkan bunuh diri. Karena memang sistem pemilu kita sangat melelahkan bagi penyelenggara khususnya bagi KPPS yang berada di tataran operasional. Ini yang harus menjadi pelajaran bersama bagi kita untuk memperbaiki sistem pemilihan umum pada masa mendatang.

Terlepas dari siapapun yang menjadi pemenang dalam pesta demokrasi ini, ada hal yang paling mendesak yang perlu kita pikirkan bersama. Kita harus melakukan perubahan sistem pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia secara fundamental dan komprehensif. Sistem pelaksanaan pemilu saat ini yang masih sangat manual dan sangat rumit membuat sulit para petugas penyelenggara pemilu (KPPS). Baru kali ini dalam pelaksanaan pemilu yang banyak menjadi korban (meninggal atau bunuh diri) bukan pendukung calon yang kalah, namun malah Petugas KPPS yang harusnya kita apresiasi karena jasanya mensukseskan pesta demokrasi --bukan malah menjadi korban dari pesta demokrasi ini.

Semoga pasca pelaksanaan pemilu yang terumit di dunia ini KPU dan institusi terkait bisa melakukan evaluasi dan menghasilkan terobosan untuk perubahan sistem pemilu yang lebih sederhana namun berintegritas, sehingga para petugas KPPS tidak kapok pada masa mendatang. Sentuhan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu harus sudah mulai kita pikirkan, sehingga kita bisa melaksanakan pemilu dengan efektif, transparan, profesional, berintegritas, serta membahagiakan semua pihak baik pemilih maupun penyelenggara, khususnya bagi KPPS yang ada di tataran operasional.

Yang pasti para pihak yang berwenang di negeri ini harus melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pemilu tahun ini secara komprehensif agar pelaksanaan pemilu mendatang lebih efektif dan profesional. Mari kita berubah untuk yang lebih baik.

Aziz Sidqi Ketua TPS 26 Kelurahan Jatinegara


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed