DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 19 April 2019, 15:30 WIB

Kolom

Membudayakan Pidato Kekalahan

Iding Rosyidin - detikNews
Membudayakan Pidato Kekalahan Foto: Mercy Raya
Jakarta - Hari yang sangat menentukan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan, yakni hari pencoblosan 17 April 2019 telah usai. Di mana-mana rakyat berbondong-bondong pergi ke TPS untuk memberikan suaranya. Ini artinya bahwa semua kompetisi politik dengan segala macam hiruk pikuknya juga mesti berakhir. Seyogianya, semua pihak kembali ke keadaan semula, seperti saat sebelum berkompetisi.

Dan kompetisi apa pun, termasuk kompetisi politik, selalu menghadirkan pemenang sekaligus pihak yang kalah. Dalam sebuah negara demokrasi, seperti ditegaskan ilmuwan politik Robert Dahl, kompetisi merupakan salah satu prasyarat demokrasi. Tanpa adanya kompetisi, demokrasi akan terasa hambar alias tidak bermakna.

Republik ini telah berkali-kali menggelar kompetisi politik dalam pemilu. Jika dihitung sejak memasuki era Reformasi saja, telah lima kali pemilu diselenggarakan sampai dengan 2019 ini. Sebelumnya pemilu dilaksanakan pada 1999, 2004, 2009, dan 2014. Apakah kompetisi politik dalam pemilu-pemilu tersebut sudah berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi?

Siap Kalah Siap Menang

Persoalannya --kerapkali hal ini terjadi di negara-negara yang masih belajar berdemokrasi-- pihak-pihak yang berkompetisi tidak mudah untuk menerima kekalahan. Meski selalu ikut serta dalam deklarasi siap kalah dan siap menang sebelum hari pemilihan, tetapi dalam praktiknya tidak semulus yang diucapkan. Bahkan kadang-kadang perlu waktu yang tidak sebentar untuk mengakui kekalahannya.

Di negara-negara yang demokrasinya telah mapan, sebut saja Amerika Serikat, ada satu tradisi yang cukup baik terkait hal tersebut, yakni pidato kekalahan. Pihak yang kalah tanpa sungkan-sungkan menyampaikan pidato kekalahan di hadapan para pendukungnya seraya meminta maaf atas kegagalannya itu seraya tetap membesarkan hati mereka agar tetap semangat. Dan yang terpenting, memberikan dukungan kepada pihak yang menang.

Bahkan baru selesai penghitungan saja, misalnya dengan hitung cepat (quick count), pihak yang kalah segera mengangkat telepon untuk mengucapkan selamat kepada rivalnya atau pihak pemenang. Jika ada persoalan yang layak digugat, hal itu diserahkannya kepada pihak pengadilan, tanpa mengganggu ucapan selamat tadi. Artinya, budaya demokrasi yang baik --mengucapkan selamat kepada yang menang-- tidak menghalanginya untuk mengajukan gugatan hukum, karena itulah mekanismenya.

Tradisi seperti inilah, yakni pidato kekalahan, yang tampaknya perlu dibudayakan di Indonesia oleh pihak-pihak yang berkompetisi. Ada beberapa keuntungan jika tradisi tersebut dibiasakan. Pertama, bisa mendinginkan suasana. Seperti diketahui bahwa jelang hari pencoblosan kompetisi antara dua pasangan capres-cawapres luar biasa panas.

Para pendukung dari kedua pasangan bahkan jauh sebelum waktu kampanye ditentukan sudah banyak terlibat dalam aksi saling serang, saling ejek, dan sebagainya. Penyebaran berita-berita hoaks, kampanye hitam, dan ujaran kebencian, terutama di media-media sosial seolah tak terbendung.

Tidak jarang pula, aksi saling serang di dunia maya tersebut terbawa pula ke dunia darat. Maka, pertentangan dan pertikaian antar kelompok-kelompok sosial di masyarakat terkadang muncul akibat beda pilihan politik. Tidak sedikit pertemanan dan persahabatan menjadi renggang hanya karena aksi dukung mendukung semacam itu.

Oleh karena itu, kalau pihak yang kalah kemudian menyampaikan pidato kekalahan yang sekaligus mengakui kekalahannya, massa pendukungnya pun tidak akan berbuat di luar batas kewajaran. Massa seringkali melihat pada apa yang diperintahkan pemimpinnya. Jika sang pemimpin legowo atas kekalahannya, pastilah massanya juga demikian.

Kedua, secara personal pidato kekalahan juga akan menunjukkan kebesaran hati dari pihak yang kalah. Publik mungkin akan memberikan apresiasi yang luar biasa jika pihak yang kalah bersedia mengakui kekalahannya secara gentle. Sebaliknya, jika yang bersangkutan tidak mau mengakui kekalahan, justru antipati yang akan muncul dari publik. Hal ini malah memberikan kerugian bagi dirinya di masa yang akan datang.

Ketiga, dari sisi demokrasi, pidato kekalahan akan dianggap sebagai pemberian pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Pihak yang kalah besar kemungkinan bakal dipandang sebagai sosok negarawan yang lebih mengutamakan kepentingan bersama ketimbang kepentingan diri dan kelompoknya. Ia tidak akan diposisikan sebagai pihak yang memiliki nafsu kekuasaan berlebih dan sejenisnya.

Dengan demikian, siapa pun pihak yang kalah akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi tokoh atau pioner dalam konteks penegakan nilai demokrasi di negeri ini jika bersedia menerima kekalahan dengan menyampaikan pidato. Sebuah tradisi yang baik pastilah akan dikenang baik oleh generasi-generasi yang akan datang.

Iding Rosyidin Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Koordinator Kurikulum Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL)


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed