detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 16 April 2019, 16:00 WIB

Sentilan Iqbal Aji Daryono

Lingkaran Setan Politik Uang

Iqbal Aji Daryono - detikNews
Lingkaran Setan Politik Uang Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta - "Menurut hasil survei, inilah daftar harga sampai tanggal 17 April 2019: Kerbau 17 juta per ekor. Sapi 15 juta per ekor. Kambing 3 juta per ekor. Manusia 50-200 ribu per kepala."

Hehehe. Saya terkekeh membaca lelucon copas-an yang dikirim Pak Hardi, tetangga saya, di grup Whatsapp kampung kami. Memang konstelasi harga manusia pada hari-hari ini persis seperti yang di-share Pak Hardi tadi.

Lelucon based on true story itu mengingatkan saya pada Pemilu 2009, saat saya masih tinggal di rumah orangtua. Di kampung bapak saya itu, para caleg sangat proaktif mendekati warga. Penyebabnya bukan cuma potensi suara, melainkan juga karena ada beberapa tokoh masyarakat yang punya kekuatan pengorganisasian, dan bisa diajak rembukan.

Dengan menemui tokoh-tokoh kampung yang komunikatif, transaksi bisa langsung dijalankan. Kalau sekian ratus suara tembus di TPS kami untuk Pak Beno dari Partai Melon, misalnya, maka Pak Beno akan segera menuntaskan pemasangan keramik lantai gedung serbaguna. Jika dirasa masih kurang, ada tambahan perkakas pecah-belah untuk inventaris kampung.

Dengan masuk ke kebutuhan konkret-pragmatis warga kampung seperti itu, juga dengan adanya tokoh penggerak warga, transaksi dapat dijalankan secara efektif. Segenap warga bisa dikerahkan untuk mencoblos Pak Beno untuk kursi DPRD Kabupaten. Jika ada oknum warga yang menolak, para tokoh kampung menyampaikan konsekuensinya: "Ya nggak papa nggak ikut milih Pak Beno, Bu. Tapi besok kalau nduwe gawe, alias punya hajatan, jangan pinjam gedung serbaguna ya. Oh iya, jangan pinjam perkakasnya juga."

Ancaman sanksi sosial seperti itu sangat efektif. Harap tahu, biaya hajatan sangat tinggi. Pengadaan perkakas makan-minum untuk penunjang penyelenggaraan hajatan sangat diperlukan oleh warga. Akses yang terblokir atas segala fasilitas itu tentu sama artinya dengan malapetaka. Belum lagi, tertutupnya akses atas infrastruktur biasanya diiringi juga dengan mampatnya jalur atas tenaga bantuan cuma-cuma operasional hajatan, yakni para pemuda karang taruna.

"Ya gimana, diajak kerja sama untuk pengadaan fasilitas aja nggak mau, mosok mau cari enaknya saja." Begitu jalan pikiran lazim warga kampung.

Beberapa hari yang lalu, saya pun ketemu dengan seorang kawan dari desa lain. Sebagai pemuda yang berpengaruh di wilayahnya, dia sudah dipegang oleh seorang caleg. Sebutlah Pak Karjo dari Partai Manggis, yang maju berebut kursi di DPRD Provinsi. Kawan saya itu mengelola 200 suara di desanya.

Kali ini, bukan fasilitas kampung yang dijanjikan sebagaimana terjadi di tempat orangtua saya pada Pemilu 2009. Untuk setiap suara, Pak Karjo memberikan uang tunai 100 ribu. Bayar di depan, gitu.

Artinya, untuk mendapatkan 200 suara saja, Pak Karjo sudah mengeluarkan uang 20 juta. Itu baru satu kampung lho ya. Dan baru untuk caleg DPRD Provinsi. Adapun pasaran harga per kepala untuk caleg DPR, kata kawan saya itu, lebih rendah lagi. Rata-rata cuma di kisaran 30 ribu rupiah. Maklum saja, untuk menyabet satu kursi di Senayan, harus ada ratusan ribu suara yang dikumpulkan. Bayangkan, untuk 100.000 suara saja, seorang caleg pusat harus keluar ongkos 3 M. Ya, tiga em! Itu baru 100.000 suara. Padahal, agar kursi aman di Senayan, jumlah coblosan harus lebih besar dari itu.

***

Jelas, kita mengelus dada melihat permainan politik transaksional merambah hingga level kampung. Bagaimana pun itu salah. Salah secara moral publik, berdosa secara agama, keliru juga dalam konteks cita-cita kemuliaan dalam berbangsa dan bernegara. Namun, mari kita simpan sebentar ukuran-ukuran moralis dan normatif semacam itu, lalu coba simak dulu situasi riilnya.

Dari kacamata para caleg, kampanye yang sesuai dengan aturan seringkali tidak cukup sakti. Di tempat saya sendiri, pernah ada seorang tokoh parpol yang terkenal lurus, cerdas, dan idealis, pada akhirnya mencak-mencak karena gagal meraih kursi di Senayan. Dia dikalahkan oleh juniornya sendiri, seorang anak kemarin sore yang bahkan turun kampanye pun sangat jarang. Efektivitas kampanye caleg berbasis pendidikan politik ternyata loyo menghadapi kekuatan uang.

Itu cuma satu kasus yang saya sebutkan, padahal pasti ada lebih banyak lagi yang tidak terungkap. Pendek kata, mau sebaik apa pun kualitas seorang caleg, ia bisa tersingkir dengan gampang dari kancah pertarungan cuma karena hantaman "serangan fajar".

Dari sudut pandang para warga masyarakat, mereka mengalami krisis keteladanan, krisis kepercayaan, juga krisis informasi. Mereka nyaris tidak pernah melihat wakil mereka serius memperjuangkan nasib massa pemilih. Yang lebih sering muncul di kabar-kabar adalah para wakil rakyat yang berburu fasilitas, rajin jalan-jalan ke luar negeri, kemudian di belakang hari memakai "rompi jingga" sambil tersenyum penuh percaya diri.

Kepercayaan masyarakat kepada para wakilnya telah tergerus sejak lama. Seiring dengan situasi itu, hanya sedikit sekali para penghuni gedung-gedung dewan yang rutin menjalankan komunikasi optimal dengan konstituennya, untuk melaporkan segenap perkembangan dari tugas-tugas mereka dalam mewakili warga masyarakat. Warga pun cuma tahu yang jelek-jelek saja.

Akibatnya, masyarakat tidak paham juga di mana relevansi seruan "salah pilih lima menit di TPS akan membuat Anda rugi lima tahun." Lah, pertanyaannya, kalau benar dalam memilih di TPS, apakah mereka sungguh-sungguh akan merasakan kehadiran para wakil rakyat dalam segenap perikehidupan mereka selama lima tahun ke depannya? Nyatanya kan tidak juga.

Makanya, daripada tidak dapat apa-apa sama sekali, ya mendingan dapat sesuatu meski cuma ala kadarnya. Daripada nanti hanya memandang para wakil mereka berfoya-foya menikmati fasilitas, ya lebih baik mereka ikut minta cipratannya di depan saja.

Kalau boleh dibahasakan, politik uang pada akhirnya menjadi strategi rakyat untuk menyikapi pembusukan demokrasi dan pembusukan moral para aktor demokrasi. Selama lima tahun, rakyat tidak cukup punya kekuatan apa-apa untuk menuntut para wakil mereka. Satu-satunya momen yang meneguhkan daya tawar mereka hanyalah beberapa pekan menjelang hari coblosan. Di situlah mereka menunjukkan posisi powerful mereka!

***

Beginilah lingkaran setan politik uang. Untuk memutusnya, kita bisa saja menyebut pendidikan politik untuk rakyat sebagai solusinya, di samping penegakan hukum yang keras atas praktik suap politik uang. Rakyat harus memilih sosok-sosok yang bersih, bebas dari permainan fulus, sehingga jika para caleg itu terpilih mereka tidak diribetkan oleh utang modal dan jeratan konsesi politik dari para investor. Sosok-sosok itu nantinya tidak akan berburu pengembalian ongkos politik, dan bisa fokus memberikan bukti-bukti pelayanan kepada konstituen.

Masalahnya, untuk menciptakan bukti-bukti itu, si caleg harus menang dulu. Untuk menang, dia harus mendapatkan suara yang sangat banyak dulu dan mengalahkan kompetitor mereka. Tapi, bagaimana mau mengalahkan, jika sang rival membawa berkardus-kardus uang? Akhirnya, ya uang dilawan dulu dengan uang. Nanti kalau sudah menang, barulah rencananya si caleg terpilih akan menunjukkan kinerja yang hebat. Begitulah rencana yang seharusnya.

Malangnya, seringkali rencana tinggal rencana. Dan rakyat pemilih terus dibikin sakit hati karenanya.

Iqbal Aji Daryono esais, tinggal di Bantul


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed