Korban Tabrak Lari Hawa Nafsu Sendiri

Jakarta - Ada kerinduan purba dari sepenggal syair Jalaluddin Rumi terhadap manusia. Rumi menyiratkan dalam salah satu syairnya, "Ini semua bukan manusia, hanya wajah-wajah manusia yang mereka miliki. Budak-budak perut, korban-korban hawa nafsu." Mari kita merenung sejenak, sejenak saja. Apakah Anda sudah benar-benar baik? Berapa kemanfaatan yang Anda tebar setiap hari? Apakah di antara kita satu sama lain mempunyai keinginan yang sama: hidup rukun, damai, tenteram, dan makmur? Tapi, apakah itu mungkin? Adakah dari kita yang tidak mempunyai kebencian? Praktisi politik mana yang tidak haus kekuasaan?

Kalau saya boleh membahasakan, banyak manusia yang menghambakan diri pada "tuhan", tapi bukan Tuhan yang menciptakan manusia, melainkan tuhan yang diciptakan manusia; melalui nafsunya, pikirannya, akalnya, dan kehendaknya. Tuhan telah memberikan fasilitas kedaulatan kepada manusia-sebagai khalifatullah (pemimpin di muka bumi). Manusia bukan budak benda, bukan budak nafsu, apalagi budak politik. Manusia berpolitik untuk menjadi abdi Tuhan, dan agar memanfaatkannya dalam memenuhi kehendak-Nya, menebarkan kebaikan dan kasih sayang. Bukan jotos-jotosan.

Bukan Majikan

Embel-embel kehidupan ini bukan "majikan" yang harus kita taati. Adakalanya kita maju, adakalanya kita mundur, dan adakalanya kita diam (berhenti di tengah). Hidup ini dinamis, sederhana, tidak harus ngoyo, sakmadyo (secukupnya dan sesuai fungsi kemanfaatannya saja).

Anda pasti tahu, pertentangan, kekerasan, dan sejenisnya diawali dari ke-ngoyo-an nafsu yang membabi-buta. Dunia menjadi tidak damai, rusuh, kisruh, dan embuh. Tradisi permusuhan (konflik) dalam lingkaran manusia terus berputar, tidak bisa dihindari, dan kita harus menerima itu sebagai kenyataan hidup.

Sesungguhnya konflik menunjukkan adanya kedekatan. Tidak mungkin pendukung salah satu calon yang ada sekarang berkonflik dengan pendukung calon presiden dari negara lain, beda lapak. Tapi kita tidak menyadari kalau sebenarnya kita dekat, akhirnya kita menganggap kita jauh, jauh segala-galanya.

Banyak juga konflik yang tidak bisa dianggap wajar, seperti penyerangan masjid di New Zealand, penyerangan terhadap Charlie Hebdo Paris, agresi militer Israel terhadap Palestina, konflik antarsuku di Sigi, perang suku di Papua, konflik di Ambon, perang suku di Sampit, dan terakhir yang paling tragis adalah kejadian pembunuhan di Sampang hanya gara-gara beda pilihan capres.

Dalam kasus Indonesia sekarang, pertentangan yang ada merupakan respons timbal-balik. Pihak satu sepakat melanjutkan --kinerjanya dianggap baik, pihak lain menolak --kinerjanya dianggap buruk. Sehingga peristiwa itu menumbuhkan gesekan tajam di kalangan elite maupun akar rumput. Konflik elite berlangsung secara terbuka, berimbas langsung kepada massa pengikutnya. Ketika para elite adu pendapat, pengikutnya adu jotos karena tidak mempunyai pendapat dan berbeda pendapatan.

Untuk mengatasi ini, para pakar, para pengamat mengusulkan harus ada dialog terbuka, meluas, dan konstruktif agar masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang sehat. Rasanya tidak semudah itu. Fenomena ini sudah masuk dalam lingkaran kepentingan, tidak bisa diputus begitu saja. Karena satu sama lain saling tertutup dan menutup diri demi kepentingan yang harus dicapai.

Urusan Kekuasaan

Kalau kita ajukan pertanyaan kepada para elite tentang tujuan politiknya, tidak lain untuk memakmurkan rakyat dan memberi keadilan kepada rakyat. Tujuannya mulia dan tidak salah; yang menjadi salah adalah jalur yang ditempuh dalam mewujudkan kuasanya itu.

Secara sederhana urusan kekuasaan itu ada dua; sebelum dan sesudah berkuasa. Yang harus menjadi concern ialah berpikir setelah berkuasa, artinya sebagai politisi yang hendak berkuasa dituntut untuk selalu memaparkan program, visi-misi, dan pandangan tentang negara. Kita tidak melihat itu, hanya ambisi-ambisi kuasa yang ditampilkan. Ambisi memang perlu, tapi tidak berlebih-lebihan, meminjam bahasa Rumi, "menjadi korban-korban hawa nafsu."

Masalah ini adalah awal labirin ketika para politisi menggerakkan politik ambigu. Di satu sisi berjanji membangun, di sisi lain menghancurkan (dengan model-model kampanye hitam). Dalam kontestasi politik itu wajar, seperti yang dilakukan oleh Donald Trump dan Bolsonaro. Rene Descrates mengatakan, aku berpikir maka aku ada, sedangkan politisi, aku ambigu maka aku ada.

Entah disadari atau tidak, sikap ambigu politisi dan janji-janjinya menyumbang saham bagi terbentuknya labirin kekuasaan pascapemilu. Namun politisi suka berdalih, janji kampanye itu satu hal, memerintah ialah lain hal. Mirip sindiran Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev, "Politisi semua sama, mereka berjanji membangun jembatan, meskipun tak ada sungai."

Apakah laik jika kita mengatakan sebagian politisi kita adalah korban tabrak lari dari hawa nafsunya sendiri? Imam Al-Ghazali menegaskan, "Orang yang mabuk kekuasaan akan sangat menyesal, sangat kehilangan, ketika sadar dari mabuknya: ternyata kekuasaannya hilang." Ini yang harus disiapkan oleh semua calon dan pendukungnya: kehilangan.

Menentukan Pilihan

Dalam hidup ini, menentukan pilihan adalah hak setiap manusia, dilakukan tanpa paksaan, tanpa tekanan. Tapi tetap saja, walaupun pilihan adalah hak absolut kita sebagai manusia, hasil bukanlah suatu peristiwa yang dapat dikendalikan. Ia muncul karena input dan terlahir karena proses; mempunyai dua kemungkinan, yang diharapkan dan tidak diharapkan. Maka kita harus siap menerima keduanya: kemenangan dan kekalahan.

Perlu dikhawatirkan, mabuk kuasa akan menolak takdir kehilangan dan menjadi pintu masuk kerusuhan (disintegrasi) bangsa karena kita telah dibutakan oleh pilihan kita masing-masing, sehingga kita menanggalkan nilai-nilai kebangsaan kita, yang kita junjung dalam Bhineka Tunggal Ika. Kalau saya paparkan alur pintu masuknya seperti ini. Pertama, "dis-nilai". Kita kehilangan pijakan dasar, nilai-nilai kebaikan sirna, nilai-nilai kesatuan pupus-akibatnya kita menjadi manusia tak peduli terhadap apapun, kepedulian sosial hilang.

Kedua, "dis-order". Diawali dari nilai yang hilang, pelanggaran terhadap hukum menjadi lumrah bagi kita. Ketiga, "dis-harmonisasi". Tidak adanya ketaatan terhadap hukum, sedikit kemungkinan harmoni itu tumbuh. Keempat, "dis-organisasi". Kurang harmonisnya masyarakat mengakibatkan bangunan antarsesama runtuh, dan itu bisa memukul semua sendi --agama, suku, ras, budaya, adat. Kelima, "dis-integrasi". Nilai hilang, tidak taat hukum, tidak harmonis, kesatuan luntur, puncak dari semuanya "kehancuran", konflik akan terus mengisi ruang publik. Artinya, keutuhan bangsa kita menjadi taruhannya.

Kalau sudah seperti ini, bagaimana? Memberikan penawaran solusi bukan pekerjaan mudah, pada ujungnya tetap normatif seperti yang sudah-sudah. Di akhir tulisan ini saya hanya ingin mengatakan (bukan maksud saya menggurui), kita semua yang masih mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kesatuan serta keutuhan bangsa ini harus konsisten mengingatkan, mencontohkan, setidaknya memberikan pendidikan secara lapangan bahwa Indonesia harus dibangun dengan nilai-nilai luhur, nilai yang dinamis, dan nilai-nilai baik. Semoga Indonesia tetap menjadi bangsa dengan segudang rasanya.

Aswab Mahasin pengurus Yayasan Nurudh-Dholam, Jakarta

(mmu/mmu)