DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 11 April 2019, 11:30 WIB

Kolom

Setelah Penetapan Hari Penyiaran Nasional

Ahmad Riyadi - detikNews
Setelah Penetapan Hari Penyiaran Nasional Foto: kpi.go.id
Jakarta -
Tilas sejarah perkembangan penyiaran di Indonesia menggambarkan upaya demokratisasi dalam dunia penyiaran. Pada mulanya, radio hanya bisa dinikmati di lingkungan kraton, seperti di Solo dan Yogyakarta, kemudian sampai ke pendopo-pendopo hingga sampai pada masyarakat luas. Upaya demokratisasi ini tidak lepas dari tangan Ketua Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) Soetarjo Kartohadikusumo.

Tidak hanya upaya demokratisasi, kehadiran penyiaran --melalui radio-- menyumbang narasi kritis di dalamnya, utamanya adalah penanaman budaya dan nilai nasionalisme yang ditandai dengan berdirinya radio ketimuran Solosche Radio Vereeniging (SRV) yang diprakarsai oleh KGPPA Mangkunegoro VII. Hal ini bisa dilihat dari tesis-antitesis keberadaan radio dalam makalah bertajuk Mengkaji Kembali Stasiun Radio SRV oleh Hari Wiryawan sebagai tanggapan terhadap disertasi Yampolsky.

Bergulingnya rezim mendorong perubahan wajah penyiaran. Hukum besi kekuasaan dan hubungannya dengan dunia penyiaran melulu menyelipkan kepentingan melalui konstruksi realitas yang diinginkan oleh setiap rezim melalui laman penyiaran. Nyaris dalam tilas sejarah Orde Baru, lembaga penyiaran menjadi aparatus kekuasaan untuk memformalisasi kebijakannya. Selain TVRI dan RRI, lembaga penyiaran berkewajiban me-relay siaran kedua lembaga penyiaran tersebut.

Barulah pada era Reformasi, napas gerakan civil society turut berembus menyemangati pembaharuan dunia penyiaran. Maka lahirlah UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang menjadi tumpuan regulatif dunia penyiaran sampai sekarang ini. Meskipun diakui atau tidak, undang-undang ini menampilkan triangulasi penyiaran yang pincang.

Pemerintah, pasar dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tak melulu mempunyai kesetaraan kuasa. KPI yang digadang akan memiliki kuasa independent state body nyatanya musti membuat publik gigit jari. Yang terjadi, cengkeraman birokratisasi (state based power) dan komersialisasi (market based power) telah berhasil menundukkan public based power.

Agus Sudibyo dalam Benturan Tiga Paradigma: Cacatan Kritis atas UU Penyiaran dengan cermat melihat ini sebagai kebiasaan dalam penyiaran. Bunyi ayat dalam UU Penyiaran mengandung senyawa aneh. Ia menyoroti Undang-Undang Penyiaran yang menurutnya memadukan dua paradigma media di dalamnya, pun senyawa tak lazim itu bercampur aduk di dalamnya. Ada regulasi yang mengatur pengawasan pemusatan kepemilikan, tetapi di sisi yang lain ceruk pemerintah masih kuat terutama dalam proses izin penyelenggaraan penyiaran.

Tanggu Jawab Sosial

Agus Sudibyo lebih lanjut menjelaskan penciptaan ruang publik bisa dihadirkan dengan bertolak dari paradigma tanggung jawab sosial. Menurutnya, prinsip dari paradigma ini adalah pembatasan atas intervensi pemerintah, namun sensibilitas besar terhadap dampak buruk pers liberal, yakni kepemilikan media yang monopolitik dan dampak-dampaknya terhadap potensi manipulasi informasi oleh kekuatan modal. Publik harus mempunyai akses setara untuk berbicara melalui media, apalagi yang berkaitan dengan konflik sosial.

Dalam kaitannya dengan penciptaan ruang publik, bagaimana pun musti terdapat jaminan konstitusional. Dan faktanya, jaminan itu sudah ada dalam ruang demokrasi. Jaminan itulah yang nantinya menghadirkan hak-hak yang otonom bagi publik. Hak-hak ini sebagaimana dikatakan F. Budi Hardiman, merestrukturasi ruang tindakannya dengan keamanan infrastruktur-infrastruktur medianya, hubungannya dengan sistem politik, dan pluralismenya.

UU Penyiaran No 32 Tahun 2002, yang kini menjadi tumpuan dunia penyiaran, tak lepas dari keberagaman konten dan kepemilikan yang tidak terpusat atas segelintir orang. Napas itu yang sekarang menjadi tanda tanya besar dalam perjalanan penyiaran. Penciptaan ruang publik yang demokratis, dengan demikian sebagaimana dinyatakan di atas, harus mengagendakan keamanan infrastruktur medianya, termasuk juga penyiaran.

Keamanan infrastruktur tersebut tidak akan berjalan pada saat lembaga penyiaran maupun regulasinya cenderung tidak berimbang dalam penyajian kontennya. Publik, dengan hak otonomnya, diberikan ruang politis untuk menilai atau memilah setiap konten sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan pemilik media atau rating komersial.

Kado Penyiaran

Di tengah riuh dunia penyiaran yang masih membutuhkan perbaikan sana-sini, barangkali penetapan Hari Penyiaran Nasional pada 1 April menjadi pijakan yang kuat. Sembilan tahun lamanya menunggu, sejak deklarasi Hari Penyiaran Nasional di Solo pada 2010, akhirnya Hari Penyiaran Nasional ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Maret melalui Keputusan Presiden No 9 Tahun 2019, dan ini setidaknya melatuk lokus menuju penyiaran yang paripurna.

Upaya-upaya perbaikan regulasi musti dilakukan dengan segera. Tarik ulur RUU Penyiaran, yang hingga sampai saat ini belum diketuk palu, perlu dikawal oleh segenap insan penyiaran. Hal ini berkenaan dengan kontekstualisasi regulasi dengan perubahan zaman yang terus bergerak cepat.

Isu-isu krusial seperti pengaturan lembaga rating yang hingga saat ini menjadi berhala penyiaran, digitalisasi penyiaran, pengaturan iklan, siaran lokal melalui sistem stasiun jaringan, operator mux dan penguatan kelembagaan KPI adalah sedikit isu yang barangkali bisa dijawab melalui revisi regulasi penyiaran dalam RUU Penyiaran.

Segenap insan penyiaran tentu berharap, penetapan Hari Penyiaran Nasional tidak sekadar menjadi lonceng yang berdetak setiap 1 April tiba, tapi menjadi pengingat bahwa penyiaran adalah bagian penting dalam upaya penciptaan ruang publik yang demokratis dengan menghadirkan penyiaran yang edukatif dan mendorong integritas nasional.

Ahmad Riyadi kader PMII Yogyakarta, asisten Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Pusat


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed