DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 08 April 2019, 12:30 WIB

Kolom

Kunci Penyelamat Daulat Rakyat

Violla Reininda Haikal - detikNews
Kunci Penyelamat Daulat Rakyat Sosialisasi Pemilu 2019 (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) sekali lagi menyelamatkan hak pilih warga negara melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang mengujikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pengujian yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan aktivis pemilu lainnya, MK mengukuhkan bahwa hak pilih warga tidak dapat diganggu gugat dan dikesampingkan oleh persoalan teknis semata.

Hal demikian pernah ditegaskan MK sepuluh tahun lalu dalam raison d'ĂȘtre Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menerangkan, prosedur administratif tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu right to vote dalam pemilu.

Setidaknya, terdapat tiga isu administratif yang berpotensi menyebabkan hilangnya hak pilih warga negara dalam putusan MK terbaru ini, yaitu syarat kepemilikan KTP-el untuk menggunakan hak pilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), penggunaan hak memilih anggota lembaga perwakilan bagi pemilih yang pindah memilih, dan pembatasan jangka waktu pendaftaran pindah memilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Syarat Kepemilikan KTP-el

Persoalan ini diangkat berdasarkan pengaturan Pasal 348 ayat (8) UU Pemilu yang memberikan kesempatan bagi pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb untuk dapat memilih menggunakan KTP-el. Namun demikian, realitasnya, masih banyak warga negara yang belum memiliki KTP-el, sehingga mengandalkan KTP non-elektronik, surat keterangan, paspor, kartu keluarga (KK), surat izin mengemudi (SIM), dan sebagainya untuk menunjukkan identitasnya sebagai warga negara.

MK mengamini bahwa persoalan administrasi ini berpeluang untuk menghilangkan hak warga negara yang sedang melakukan pengurusan administrasi kependudukan untuk memilih dalam pemilu, sehingga MK membuka penafsiran terhadap keterangan yang sah dan legal untuk menunjukkan identitas warga negara.

KTP-el merupakan identitas resmi dan primer dalam administrasi kependudukan (vide Pasal 1 angka 14 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga diperlukan surat keterangan yang kedudukannya setara dengan KTP-el untuk menjaga legitimasi dan akuntabilitas pemilih dan penyelenggaraan pemilu.

Atas dasar tersebut, MK menafsirkan KTP-el juga mencakup surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu. Perlu diperhatikan juga, ketentuan Pasal 349 ayat (1) UU Pemilu perlu diberlakukan secara ketat untuk menjamin keabsahan hak pilih, yakni memilih di TPS sesuai alamat KTP, mendaftarkan diri terlebih dahulu pada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat, dan dilakukan satu jam sebelum pemungutan suara di TPS selesai.

Hak bagi Pemilih yang Pindah

Dalam ketentuan pindah memilih berdasarkan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, pemilih yang pindah memilih dapat menggunakan haknya untuk memilih: (1) calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; (2) calon anggota DPD apabila pindah memilih ke. kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; (3) pasangan calon presiden dan wakil presiden apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; (4) calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan (5) calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

Mengacu pada ketentuan tersebut, pemilih yang pindah memilih di luar tempat asalnya, misalnya dengan alasan pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya, hanya dapat memilih secara terbatas, yaitu memilih calon presiden dan wakil presiden saja, tidak termasuk calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai domisili dalam KTP-el.

Terhadap persoalan di atas, MK memberlakukan secara mutatis mutandis bunyi Putusan Nomor 19/PUU-XVII/2019 bahwa penormaan demikian merupakan konsekuensi logis dari ditetapkannya daerah pemilihan sebagai wilayah representatif dan batas penggunaan hak pilih. Pertanggungjawaban anggota legislatif pun dilakukan berbasis daerah pemilihan (dapil).

Menurut MK, kerangka hukum ini tidak dapat dinilai sebagai penghilangan hak memilih anggota legislatif, sebab ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya, hak memilihnya tidak lagi valid untuk digunakan.

Saya mengamini argumentasi MK bahwa penyaluran hak pilih penting didasarkan pada domisili. Alamat pada KTP-el pun menentukan domisili secara legal dan dapil tempat warga negara memilih. Namun demikian, perlu ditentukan secara mendetail apakah yang bersangkutan mendiami tempat tinggal di luar alamat KTP-el secara permanen dan merencanakan pindah ke tempat tersebut atau hanya sementara.

Apabila hanya sementara, berapa lama sampai ia kembali ke tempat asalnya. Sebab bagi saya, kedudukan seseorang di luar domisili secara temporer dan dipastikan dalam waktu singkat akan kembali lagi ke tempat asal, semestinya tidak menghilangkan hak representasi berbasis daerah, seperti yang juga diterapkan di negara bagian Amerika Serikat, yaitu Ohio dan Carolina Utara.

Bagaimanapun, ketika yang bersangkutan kembali lagi ke tempat asalnya, maka ia akan direpresentasikan oleh calon-calon dari dapil yang sama dengan domisilinya tersebut, aspirasinya pun akan disampaikan melalui anggota legislatif tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan ini, di Australia misalnya, diterapkan early voting atau memilih sebelum hari pemungutan suara nasional, yang didasarkan pada prosedur-prosedur hukum yang ketat. Dengan demikian, hak memilih warga negara yang berada di luar domisili secara sementara tetap dapat diakomodasikan.

Batas Waktu

Dalam UU Pemilu, tepatnya Pasal 210 ayat (1), pendaftaran pindah memilih dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Ketentuan ini dianggap berpotensi menghambat, menghalangi, dan mempersulit pelaksanaan hak memilih.

Menurut MK, ketentuan tersebut merupakan kebijakan hukum yang rasional yang diterapkan supaya penyelenggara pemilu memiliki kesempatan untuk mempersiapkan kebutuhan logistik pemilu bagi pemilih yang pindah memilih. Meskipun demikian, pembatasan waktu tersebut masih mengandung potensi tidak terlayaninya hak memilih warga negara yang mengalami keadaan tertentu di luar kemampuan dan kemauan yang bersangkutan (force majeure).

Dalam putusannya, MK memperbolehkan perpanjangan waktu pengurusan pindah memilih khusus untuk keadaan tertentu, yaitu sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara, paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara. Selain alasan tersebut, ketentuan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara tetap berlaku.

Penguatan Demokrasi Substantif

Hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan telah berulang kali ditegaskan oleh MK bahwa hak tersebut tidak dapat dikesampingkan akibat ketentuan prosedural semata. Namun demikian, perlu diingat bahwa hak pilih bukanlah non-derogable rights atau hak yang tidak dapat dibatasi, apabila merujuk pada Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, pembatasan-pembatasan dengan mekanisme tertentu diperbolehkan, selama bersifat proporsional, rasional, dengan alasan-alasan yang kuat, dan tidak berlebihan.

Pembatasan-pembatasan di dalam UU Pemilu sejatinya bertujuan untuk memperkuat legitimasi pemilu dan menciptakan akuntabilitas sebagai cerminan pemilu yang jujur dan adil, meskipun secara normatif dan praktis, ditemui kekurangan-kekurangan yang dapat menghapuskan hak memilih warga negara.

Putusan MK cukup memberikan titik terang bagi pengakomodasian hak-hak memilih warga negara dengan memperluas tafsiran KTP-el yang meliputi surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan memperpanjang masa pendaftaran pindah memilih bagi pemilih dengan kondisi tertentu.

Berbeda dengan pendapat MK, untuk persoalan hak memilih anggota legislatif bagi pemilih yang pindah memilih, bagi saya, mesti ditetapkan rekayasa normatif agar pemilih yang pindah memilih di luar domisilinya secara sementara tetap dapat menyalurkan hak suaranya.

MK telah berupaya untuk memberikan pertimbangan hukum demi meningkatkan kualitas demokrasi substantif dengan mengedepankan nilai-nilai dan hakikat demokrasi dan kedaulatan rakyat. Meningkatkan kualitas demokrasi substantif pada dasarnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas demokrasi prosedural. Tetapi, demokrasi prosedural perlu dikonstruksikan secara proporsional dan rasional agar nilai-nilai demokrasi substantif tetap terjaga dengan baik.

Pemilu secara prosedural tidak bisa sekadar dipandang sebagai sarana suksesi kekuasaan dan proses konversi suara menjadi kursi. Pemilu merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat, sehingga ia perlu dibaca sebagai pintu permulaan partisipasi warga negara dalam proses decision making penyelenggaraan pemerintahan untuk menentukan arah dan tujuan pemerintahan negara ke depan. Maka dari itu, penting untuk memperjuangkan hak rakyat untuk menyalurkan suaranya sebagai penentu penyelenggara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

MK, sekali lagi, telah memberikan kita alat untuk membuka pintu permulaan partisipasi rakyat tersebut melalui ketukan palunya. Jadi, jangan kita sia-siakan kunci yang telah diberikan MK.

Violla Reininda Haikal Junior Associate pada Refly Harun & Partners Constitutional Law Offices

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed